Zulkarnaen Djabar Divonis 15 Tahun

Share Article


Anggota Komisi VIII DPR nonaktif yang juga anggota Badan Anggaran DPR,
Zulkarnaen Djabar, akhirnya divonis meyakinkan dengan pidana penjara
15 tahun dan denda Rp 300 juta subsider satu bulan kurungan.
Sementara, putranya, Dendy Prasetya, divonis pidana penjara delapan
tahun dan denda Rp 300 juta subsider satu bulan kurungan.

Vonis Zulkarnaen lebih tinggi dibanding tuntutan jaksa penuntut umum
pada Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu pidana penjara 12 tahun.
Sementara, untuk Dendy, vonis itu lebih ringan dari tuntutan yaitu
sembilan tahun pidana penjara.

“Menjatuhkan pidana tambahan bagi terdakwa 1 dan terdakwa 2 untuk
membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp 5,745 miliar,” kata
Ketua Majelis Hakim Aviantara. Jika terdakwa 1 dan terdakwa 2 tak
membayar dan hartanya yang disita tak mencukupi, maka mereka akan
dipidana penjara masing-masing selama dua tahun.

Diantara pertimbangan hal-hal yang memberatkan para terdakwa, majelis
hakim menegaskan perbuatan mereka telah melukai perasaan ummat Islam
mengingat perbuatan itu terkait pengadaan penggandaan kitab suci
Al-Quran. “Perbuatan terdakwa 1 dan terdakwa 2 dapat menghambat
pemenuhan kebutuan Al-Quran yang sangat dibutuhkan oleh ummat Islam
dan tentunya dapat menghambat peningkatan beribadah,” papar Aviantara.

Majelis hakim berkeyakinan perbuatan mereka melanggar Pasal 12 Huruf b
juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31/1999 juncto Pasal 55 Ayat
(1) Ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan
primer.

Proyek yang dipermasalahkan adalah pengadaan komputer madrasah
tsanawiyah 2011 serta penggandaan kitab suci Al-Quran tahun anggaran
2011 dan 2012. Perusahaan yang mereka usung adalah PT Batu Karya Mas
(BKM), PT Adhi Aksara Abadi Indonesia (A3I), dan PT Sinergi Pustaka
Indonesia (SPI).

Peran utama Zulkarnaen adalah untuk memperjuangkan anggaran Kemenag
agar disetujui DPR. Zulkarnaen juga terbukti melobi Dirjen Bimas Islam
Kemenag saat itu, Nasaruddin Umar, soal urutan PT A3I yang sempat di
bawah perusahaan PT Macanan. Zulkarnaen meminta agar Nasaruddin
memberi sinyal kepada bawahannya untuk menangani persoalan itu.

“Yang (urutan nomor) kedua itu pemenang tahun lalu yang sudah biasa.
Macanan banting harga, pasti engga bagus lagi,” kata Zulkarnaed kepada
Nasaruddin melalui percakapan telepon, seperti dibacakan hakim Hendra
Yosphin. Untuk meyakinkan Nasaruddin, Zulkarnaen melengkapinya dengan
cercaan bernada rasis kepada perusahaan pesaing.

Dalam menekan pihak-pihak di Kemenag, Fahd mengaku mendapat backup
dari Senayan. Fahd dan Dendy juga menyebut diri mereka utusan Senayan
atau utusan Zulkarnaen Djabar yang dengan “murah hati” menaruh dana
“ontop” milik “Senayan” di Kemenag.

Pemenang tahun lalu

Ketika merencanakan proyek, Dendy dan Fahd mendekati pemenang tender
tahun sebelumnya yaitu Abdul Kadir Alaydrus. Dia adalah Konsultan PT
A3I sekaligus Direktur PT SPI.

Kepada Abdul Kadir, Fahd mengistilahkan proyek tersebut milik Senayan
dan jika ingin terlibat harus ikuti aturan mereka. “Fahd mengajukan
syarat jika ingin menggarap proyek tersebut harus memberikan komitmen
fee sebesar 15 persen,” kata hakim Alexander Marwata.

Akhirnya, Abdul Kadir menyetujui syarat Fahd. Proyek penggandaan
Al-Quran tahun 2011 senilai Rp 22 miliar dimenangkan dengan
menggunakan bendera PT A3I. Untuk penggandaan Al-Quran 2012 senilai Rp
50 miliar, menggunakan bendera PT SPI.

Untuk kedua proyek tersebut, Abdul Kadir telah menyetor fee Rp 9,5
miliar kepada kubu Fahd. Pada proyek pengadaan laboratorium komputer
senilai Rp 31,2 miliar, menggunakan bendera PT BKM. Abdul Kadir
membayar fee Rp 4,7 miliar sehingga total fee adalah Rp 14,3 miliar.

Mereka juga mengintervensi beberapa pejabat di Kemenag lainnya,
seperti Affandi Mochtar selaku Sekretaris Dirjen Pendidikan Islam dan
Syamsuddin selaku Kepala Biro Perencanaan Sekjen Kemenag.

Majelis hakim juga kembali menyinggung aliran dana ke kolega
Zulkarnaen di DPR terkait fee Rp 4,7 miliar dari proyek pengadaan
laboratorium komputer. “Fee PBS, dalam kurung Priyo Budi Santoso, satu
persen,” kata hakim Alexander Marwata.

Aliran ke PBS ini juga pernah disampaikan dalam dakwaan jaksa yang
didasarkan pada tulisan tangan Fahd. Fahd telah mengakui dia hanya
mencatut nama PBS untuk kepentingan pribadinya. PBS sendiri dalam
pemberitaan sebelumnya juga sudah membantah tak menerima dana
tersebut. (Sumber: Kompas)

loading...

Leave a Reply