Vonis Djoko Tak Sebanding, Namun Perlu Diapresiasi

Share Article

Berbagai kalangan menilai vonis pidana penjara 10 tahun untuk Irjen

(Pol) Djoko Susilo tak sebanding dengan tuntutan jaksa penuntut umum

pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun demikian, vonis ini masih

menyisakan harapan dan optimisme soal kewenangan KPK dalam menuntutu

tindak pidana pencucian uang sebelum 2010.

Guru besar hukum pidana Universitas Gadjah Mada, Eddy Os Hiariej,

ketika dihubungi dari Jakarta, Rabu (4/9), mengatakan vonis majelis

hakim memang tidak sebanding dengan tuntutan dan kerugian negara. “Ini

kan pejabat dan dia tak pernah mengakui kesalahannya. Jika dilihat

dari dua tindak pidana yang didakwakan, yaitu pidana korupsi dan

pencucian uang, pidana 10 tahun itu terasa ringan,” kata Eddy.

Djoko divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak

pidana pencucian uang (TPPU) secara bersama-sama dan gabungan beberapa

kejahatan. Sistem pemberian pidana bagi tindak pidana perbarengan

seperti ini, menurut Eddy, mendasarkan pada prinsip absorbsi

dipertajam, sesuai pasal 65 KUHP. Jika hukumanya di bawah tuntutan,

maka tak boleh kurang dari 2/3 tuntutan.

Terkait uang pengganti kerugian negara Rp 32 miliar yang tidak

dikabulkan hakim, Eddy mengatakan memang hukuman membayar uang

pengganti adalah pidana tambahan. “Bisa dijatuhkan bisa tidak. Uang

pengganti hanya sebatas harta yang didakwakan terkait korupsi. Jika

harta yang disita sudah meliputi kerugian negara akibat korupsi,

pidana tambahan tak perlu dijatuhkan,” kata Eddy.

Terkait tuntutan pencabutan hak politik, yaitu hak untuk memilih dan

dipilih dalam jabatan publik, yang juga tak disetujui hakim, Eddy

menyayangkan hal tersebut karena langkah itu terobosan pertama KPK.

“Saya setuju terobosan KPK ini. Pencabutan hak politik ini untuk

menimbulkan efek jera kepada pelaku kejahatan korupsi. Sayangnya, kali

ini tak menjadi preseden baik buat penegakan hukum kita,” papar Eddy.

Pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Akhiar Salmi, jauh-jauh hari

sudah berharap bahwa hakim akan berani memberikan vonis pencabutan hak

politik ini. Namun, akhirnya tak menjadi kenyataan.

“Padahal ini terobosan pertama KPK yang berani mengajukan pidana

tambahan berdasarkan Pasal 10 Huruf b Angka 1, disebutkan adanya

pidana tambahan berupa pencabutan hak- hak tertentu,” ujar Akhiar.

Apresiasi

Satu hal yang diapresiasi dalam vonis ini adalah, pertimbangan hakim

yang menguatkan bahwa KPK bisa melakukan penuntutan dengan menggunakan

UU TPPU No 15/2002 juncto UU No 25/2003. Walaupun, KPK baru diberi

kewenangan penuntutan TPPU dengan lahirnya UU TPPU yang baru yaitu UU

No 8/2010.

Menurut Eddy, hakim sependapat bahwa asas legalitas boleh berlaku

surut bisa diterapkan untuk hukum formal. Larangan asas legalitas

hanya untuk hukum materiil.

Jika vonis ini sudah berkekuatan hukum tetap, maka persoalan

kewenangan penuntutan kini semakin jelas, yaitu jaksa KPK bisa

menggunakan kewenangannya yang diberikan UU TPPU No 8/2010 untuk

menuntut terdakwa dengan jeratan UU No 15/ 2002 juncto UU No 25/2003.

KPK bisa mengusut TPPU dalam rentang tahun 2002 ke atas.

“Argumentasinya, persoalan penuntutan itu adalah hukum formal atas

hukum acara pidana. Asas legalitas dalam hukum acara pidana

membolehkan hukum berlaku surut. Yang tidak boleh jika Djoko Susilo

dituntut TPPU atas perbuatan sebelum 2002 karena melanggar asas

legalitas dalam hukum pidana materiil,” kata Eddy.

Sebelumnya, Djoko divonis pidana 10 tahun penjara dan denda Rp 500

juta subsider 6 bulan kurungan. Hartanya yang menjadi barang bukti,

yang ditaksir KPK nilai pasarannya mencapai Rp 200 miliar,

diperintahkan untuk disita bagi negara. (amirsodikin.com)

loading...

Leave a Reply