Vonis Chevron: Dua Hakim Adhoc Memberi “Perlawanan”

Share Article

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk keempat kalinya kembali

menjatuhkan vonis bersalah untuk terdakwa perkara dugaan bioremediasi

fiktif PT Chevron Pacific Indonesia. Kali ini dua hakim adhoc memberi

“perlawanan” terhadap keputusan mayoritas hakim karier dengan

dissenting opinion atau beda pendapat.

Terdakwa Endah Rumbiyanti, Manajer Lingkungan Sumatera Light North

(SLN) dan Sumatera Light South (SLS) PT Chevron, kemarin, Kamis

(18/7), divonis terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi,

dengan pidana penjara dua tahun dan denda Rp 200 juta subsider tiga

bulan kurungan. Majelis Hakim berkeyakinan Rumbi terbukti melanggar

dakwaan subsider Pasal 3 UU Tipikor.

Tak seperti pada sidang kasus perkara lainnya, Ketua Majelis Hakim

Sudharmawatiningsih dengan suara pelan hingga samar-samar tak

terdengar, membacakan vonis untuk Rumbi. Sudharmawatiningsih bahkan

tak sempat mendengar penuh suara terdakwa yang menyatakan akan

mengajukan banding.

Rumbi dianggap terlibat dalam pembicaraan pelaksanaan bioremediasi

kepada bawahannya. Akibat tak menjalankan tugasnya, bioremediasi

dilaksanakan tak sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No

128 Tahun 2003.

Beda pendapat

Jika pada vonis-vonis kasus bioremediasi hanya ada satu hakim yang

mengajukan beda pendapat, kali ini dua hakim adhoc mengajukan beda

pendapat. Mereka adalah Slamet Subagio (hakim anggota 3) dan Sofialdi

(hakim anggota 4).

Pengunjung sidang antusias mendengarkan pertimbangan dua hakim adhoc

tersebut karena dengan gamblang dan sambil dibacakan keras-keras,

“menyerang” logika dan pendapat para hakim karier. Suasana kontras

terasa ketika para hakim karier selalu membacakan putusan dengan gaya

pelan dan samar-samar terdengar, membuat pengunjung jengkel.

Slamet berkeyakinan, unsur penyalahgunaan wewenang dan kesempatan yang

ada pada jabatan terdakwa tak terbukti. Pertimbangannya terutama

berdasarkan waktu dan tempat terjadinya perkara serta peranan

terdakwa.

Oleh jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung, Rumbi didakwa melakukan

tindak pidana korupsi dalam rentang 2011-2012 tanpa menyebut tanggal

dan waktunya. “Tenggang waktu kejadian amat penting karena terkait

sikap batin atau niat jahat,” kata Slamet.

Karena itu, Slamet menolak dakwaan dan tuntutan jaksa terkait tempus

delicti. Para saksi mengatakan saat kejadian terdakwa sedang berada di

Amerika Serikat.

“Dalam kejahatan dalam jabatan, tempus delicti penting untuk

menunjukkan niat jahat. Oleh karena niat jahat tidak terbukti, maka

unsur menyalahgunakan kewenangan tidak terbukti,” kata Slamet.

Dalam dakwaan, disebutkan Rumbi pada Maret 2011 telah melakukan

pembicaraan terkait tumpahan minyak. Padahal, Rumbi baru ke Indonesia

dan menjabat per 1 Juni 2011. Kegiatan bioremediasi pun tak terkait

dengan jabatan terdakwa. “Bioremediasi dilakukan jauh sebelum terdakwa

menjabat manajer lingkungan,” kata Slamet.

Ketika sudah menjabat sebagai manager lingkungan pun, tak ada

kewajiban yang melekat pada Rumbi untuk memastikan pengolahan

bioremediasi sudah dilakukan sesuai ketentuan. Hakim Slamet

berpendapat, Rumbi tak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

baik dalam dakwaan primer maupun subsider.

Kepmen LH

Sofialdi juga mengajukan beda pendapat. Hakim anggota 4 ini

menegaskan, peraturan Menteri Lingkungan Hidup hanya bersifat

internal. Dalam dakwaan, memang didasarkan pada Kepmen LH No 128 Tahun

2003 tentang Tatacara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak

Bumi dan Tanah Terkontaminasi Oleh Minyak Bumi Secara Biologis.

“Kepman LH No 128 hanya regulasi, jika ada pelanggaran maka sanksinya

administrasi, misal pencabutan izin,” kata Sofialdi. Terhadap

pelanggaran peraturan seperti itu, seseorang tak bisa dipidanakan.

Sofialdi juga memaparkan soal izin bioremediasi PT Chevron yang

sempat habis. Menurutnya, di persidangan terungkap Chevron telah

mengajukan izin ke KLH sebelum izin habis. Saksi dari KLH yaitu

Masnellyarti Hilman telah menyatakan Chevron masih dapat memproeses

bioremediasi sambil menunggu izin terbit.

“Tak terbukti endah menyetujui agar bioremediasi tetap dilaksanakan

(walau izinnya telah habis),” kata Sofialdi.

Sofialdi juga menyindir koleganya sesama hakim yang mengutip

keterangan ahli yang diajukan kejaksaan yaitu Edison Effendi. Menurut

Sofialdi, keterangan ahli Edison ini harus diabaikan karena Edison

terlibat konflik kepentingan. Edison beberapa kali mengikuti tenderi

di Chevron dan ternyata gagal.

Terhadap saksi yang punya kepentingan, beralasan jika keterangannya

dikesampingkan. Sebaliknya, terhadap ahli meringankan yang dihadirkan

kubu terdakwa, “Maka tak perlu diragukan lagi karena tak terlibat

konflik kepentingan,” papar Sofialdi.

Sofialdi berkeyakinan, terdakwa tak terbukti bersalah baik dalam

dakwaan primer maupun subsider. “Karena tak terbukti, terdakwa harus

dibebaskan dari segala dakwaan,” kata Sofialdi.

Di luar sidang

Usai sidang, terdakwa Rumbi mengungkapkan kekecewaannya. Ia bersikukuh

dirinya tak bersalah dan kasus ini tak perlu ke persidangan jika jaksa

dan hakim jeli. “Saya baru dua bulan menjabat Manajer Lingkungan waktu

itu, padahal kasus bioremediasi yang diperkarakan sudah jauh

sebelumnya,” kata Rumbi.

Ia terlibat dalam perkara itu karena ditugaskan perusahaan untuk

menjelaskan soal ilmu bioremediasi yang diketahuinya ke penyelidik

kejaksaan. Namun, tak disangka, dua bulan berikutnya ia diseret

kejaksaan karena dianggap mengetahui bioremediasi. (AMR)

loading...

Leave a Reply