ENDONESIA.com – Buku How Democracies Die merupakan karya dua pengarang yaitu Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt. Di Amozon, buku ini dijual dengan harga 33,9 dollar untuk versi hardcover dan 12,4 dollar AS untuk versi paperback.
Di Amazon, buku ini diklaim sebagai “Buku Terlaris NEW YORK TIMES • “Komprehensif, mencerahkan, dan sangat tepat waktu.” – The New York Times Book Review (Pilihan Editor)”. How Democracies Die juga memenangkan penghargaan Goldsmith.
Latar belakang buku ini berasal dari situasi politik Amerika Serikat di bawah kepemimponan Presiden Donald Trump. Pertanyaan banyak akademisi adalah: Apakah demokrasi kita dalam bahaya?
Dikutip dari Amazon, Profesor Harvard Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt telah menghabiskan lebih dari dua puluh tahun mempelajari kerusakan demokrasi di Eropa dan Amerika Latin, dan mereka yakin jawabannya adalah ya.
Demokrasi tidak lagi berakhir dengan ledakan — dalam revolusi atau kudeta militer — tetapi dengan rengekan: melemahnya lembaga-lembaga kritis yang lambat dan terus-menerus, seperti peradilan dan pers, dan erosi bertahap dari norma-norma politik yang telah lama berdiri. Kabar baiknya adalah ada beberapa jalan keluar menuju otoritarianisme. Kabar buruknya adalah, dengan memilih Trump, AS telah melewati yang pertama.
Berdasarkan penelitian puluhan tahun dan berbagai contoh sejarah dan global, dari tahun 1930-an Eropa hingga kontemporer Hongaria, Turki, dan Venezuela, hingga Amerika Selatan, Levitsky dan Ziblatt menunjukkan bagaimana demokrasi mati — dan bagaimana demokrasi kita dapat diselamatkan.
“Yang sangat kami butuhkan adalah pandangan yang bijaksana dan tidak memihak pada keadaan saat ini. Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, dua sarjana paling dihormati di bidang studi demokrasi, menawarkan hal itu,” tulis The Washington Post.
“Jika Anda hanya membaca satu buku selama sisa tahun ini, bacalah How Democracies Die. . . Ini bukan buku hanya untuk Demokrat atau Republik. Ini adalah buku untuk semua orang Amerika. Itu non-partisan. Itu berdasarkan fakta. Itu berakar dalam dalam sejarah,” kata Michael Morrell, mantan Penjabat Direktur Central Intelligence Agency (via Twitter).
“Buku yang cerdas dan terinformasi secara mendalam tentang cara-cara di mana demokrasi dirongrong di banyak negara di seluruh dunia, dan dengan cara-cara yang legal,” kata Fareed Zakaria, CNN.
Ulasan Singkat Buku How Democracies Die
Rosolino A Candela dari Universitas Brown dalam tulisannya di The Independent Review, menulis iklim politik saat ini di negara demokrasi Barat, khususnya di Amerika Serikat, telah ditandai dengan meningkatnya polarisasi ideologis. Mengingat fenomena ini, How Democracies Die adalah karya peringatan penting terhadap tragedi demokrasi tertentu. Seperti yang penulis tulis dengan fasih, “paradoks tragis dari jalur elektoral menuju otoritarianisme adalah bahwa pembunuh demokrasi menggunakan institusi demokrasi itu sendiri — secara bertahap, halus, dan bahkan legal — untuk membunuhnya” (hlm. 8).
Paragraf-paragraf di bawahini dikutip dari Rosolino A Candela. Satu kutipan penting dan menarik dari Candela tentang buku ini adalah:
Buku How Democracies Die memberikan pesan yang sederhana, namun tidak sederhana, dan tepat waktu, tetapi (mudah-mudahan) tidak terlambat.
Rosolino A Candela dari Universitas Brown di the independent review
Kata Candela, penulis Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt memulai dengan memotivasi pertanyaan mereka dengan fenomena yang menarik. Sejak akhir Perang Dingin, sebagian besar negara demokrasi belum digulingkan secara eksternal oleh kudeta militer yang kejam, tetapi secara internal melalui kotak suara dan kemudian direbutnya lembaga-lembaga politik oleh para otokrat.
Meskipun sejarah tidak terulang, “berima” (hlm. 10), dan terutama khawatir dengan pemilihan Donald Trump baru-baru ini, para penulis ingin mengungkap pola serupa, atau “rima” seperti yang mereka katakan, dari erosi kelembagaan lintas negara demokrasi baik di masa lalu maupun yang lebih baru, termasuk Venezuela, Turki, dan Hongaria.
Apa yang dianggap telah memprovokasi, atau memprakarsai adanya erosi institusi demokrasi ini? Mirip dengan argumen yang dikemukakan oleh Robert Higgs dalam Crisis and Leviathan: Critical Episodes in the Growth of American Government (New York: Oxford University Press, 1987), benih otoritarianisme disemai selama krisis.
“Salah satu ironi besar bagaimana demokrasi mati,” kata Levitsky dan Ziblatt, “adalah bahwa pertahanan demokrasi sering digunakan sebagai dalih untuk subversi” (hlm. 92), di mana otokrat terpilih menggunakan krisis ekonomi, perang , atau serangan teroris “untuk membenarkan tindakan antidemokrasi” (hlm. 93).
Contoh sejarah yang menggambarkan hal ini tidak hanya mencakup kebangkitan Adolf Hitler di Jerman, tetapi juga baru-baru ini Alberto Fujimori di Peru dan Hugo Chavez di Venezuela. Seperti permainan lainnya, pemerintahan demokratis dibangun di atas aturan, baik formal maupun informal. Namun, krisis sering kali dimanfaatkan oleh demagog yang baru lahir untuk membelokkan, atau mengubah, aturan main demi kepentingan politik mereka sendiri. Dalam setiap kasus ini,politisi mapan mengabaikan tanda peringatan dan membuka pintu bagi kenaikan demagog tersebut.
Empat indikator utama, atau tanda peringatan perilaku, dari perilaku otoriter yang diuraikan oleh Levitsky dan Ziblatt adalah (1) penolakan, dalam kata-kata atau tindakan, aturan demokrasi permainan, (2) penolakan legitimasi lawan politik, (3) toleransi atau dorongan kekerasan, dan (4) keinginan untuk membatasi kebebasan sipil lawan, termasuk media (hlm. 21-24). Menurut penulis, kita harus waspada dengan fakta bahwa Trump mencontohkan masing – masing karakteristik ini (hlm. 65-67).
Hingga 2016, sistem demokrasi Amerika telah mampu menahan kecenderungan otoriter yang tidak tahu malu seperti itu dan meniadakan hasutan terang-terangan dalam dua cara, baik formal maupun informal. Hingga kebangkitan Trump, para penjaga gerbang demokrasi (hlm. 37), seperti para pemimpin dan bos partai politik, telah secara efektif meminggirkan ekstremis dari partai mereka, baik di kiri, seperti mantan Gubernur dan Senator Louisiana, Huey Long , serta di sebelah kanan, seperti Senator Wisconsin, Joseph McCarthy.
Namun, seperti yang dikatakan Levitsky dan Ziblatt, demokrasi tidak dapat bertahan hanya melalui saluran politik formal. “Demokrasi memiliki aturan tertulis (konstitusi) dan wasit (pengadilan). Tapi ini bekerja paling baik, dan bertahan paling lama, di negara-negara di mana konstitusi tertulis berdasarkan aturan mainnya sendiri yang tidak tertulis ”(penekanan asli, hlm. 101), aturan tidak tertulis ini yang oleh Levitsky dan Ziblatt disebut sebagai“ pagar lunak demokrasi ” (Hal. 101).
Dua norma informal yang sangat penting yang disoroti oleh penulis, dan menjelaskan kekuatan demokrasi Amerika, adalah (1) saling toleransi dan (2) kesabaran institusional. Norma pertama mengacu pada pengakuan legitimasi lawan politik seseorang untuk memperebutkan kekuasaan melalui proses demokrasi, selama mereka bermain dalam aturan konstitusional (hlm. 102).
Toleransi timbal balik mengecualikan penggunaan, atau bahkan dorongan, ancaman dan kekerasan untuk menghalangi lawan politik bersaing untuk jabatan. Norma kedua terkait erat dengan supremasi hukum; kesabaran kelembagaan berarti bahwa pejabat terpilih tidak dapat melakukan tindakan hukum yang dengan sengaja memberikan hak istimewa kepada satu kelompok individu dengan mengorbankan kelompok lain.
Misalnya, pengesahan pajak pemungutan suara atau tes melek huruf, seperti yang terjadi di seluruh Selatan pasca-Rekonstruksi, secara umum diterapkan di seluruh populasi, tanpa mengacu pada ras. Namun, negara-negara bagian Selatan mengesahkan undang-undang ini dengan mengetahui efek yang dimaksudkan adalah mencabut hak pilih orang Afrika-Amerika, yang sebagian besar memberikan suara Republik, dan karena itu memulihkan dominasi Demokrat di Selatan. Contoh ini adalah pelanggaran kesabaran institusional: meskipun itu aturan oleh hukum, hal itu tidak menutup kemungkinan dari hukum.
Pembalikan langkah-langkah antidemokrasi ini melalui Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964 dan Undang-Undang Hak Suara tahun 1965, menurut Levitsky dan Ziblatt, memiliki produk sampingan yang terpolarisasi, menghasilkan penyelarasan kembali partisan di antara Partai Republik dan Demokrat di sepanjang garis ideologis. “Dengan hilangnya Demokrat konservatif dan Republik liberal” setelah penataan kembali ini, “area tumpang tindih antara partai secara bertahap menghilang” (hal. 169). Yang semakin memicu polarisasi politik ini, yang menyebabkan terkikisnya norma-norma demokrasi, adalah munculnya sistem pemilihan pendahuluan presidensial.
“Mulai tahun 1972, sebagian besar delegasi untuk kedua konvensi Demokrat dan Republik akan dipilih dalam pemilihan pendahuluan dan kaukus tingkat negara bagian” (hlm. 50). Pergeseran dalam proses seleksi politik ini membuat “jalan menuju pencalonan tidak lagi harus melalui pembentukan partai. Untuk pertama kalinya, penjaga gerbang partai bisa dielakkan — dan dipukuli ”(hlm. 51). Dengan semakin menempatkan nominasi presiden di tangan para pemilih, hal itu mengikis proses peninjauan calon yang sudah ada sebelumnya, membuka pintu bagi orang luar politik.
Perubahan formal ini, dikombinasikan dengan kebangkitan media sosial (hlm. 56), akan melepaskan serangkaian dinamika politik, menurut Levitsky dan Ziblatt, di mana setiap partai akan semakin memenuhi basis ideologis mereka, dari mana kandidat populis seperti Donald Trump bisa muncul, tidak bergantung pada kemapanan politik dan dengan mengabaikan norma-norma demokrasi. Bahkan jika kepresidenan Trump tidak merusak “pagar pembatas yang keras,”Atau lembaga formal republik konstitusional kita, dengan mengikis norma demokrasi informal tentang toleransi timbal balik dan kesabaran kelembagaan,” ia telah meningkatkan kemungkinan bahwa presiden masa depan akan “(hal. 203).
Dengan terkikisnya norma-norma demokrasi secara institusional, pelajaran politik apa yang dapat kita peroleh dari How Democracies Die ? Mengingat lingkungan politik kita yang terpolarisasi, bagaimana kita bisa menyelamatkan demokrasi dari dirinya sendiri? “Jika ada saluran kelembagaan,” kata Levitsky dan Ziblatt, “kelompok oposisi harus menggunakannya” (hlm. 217).
Hal tersebut dikarenakan penggunaan cara-cara ekstralegal dan langkah-langkah politik lainnya untuk melawan calon demagog hanya akan menghasilkan sekumpulan konsekuensi yang tidak diinginkan oleh para pendukung demokrasi, yaitu meningkatkan polarisasi politik dan melegitimasi erosi supremasi hukum dengan semakin melucuti demokrasi. dari pagar pelindung yang tersisa. Oleh karena itu, oposisi terhadap kecenderungan otoriter dalam demokrasi “harus berusaha untuk melestarikan, daripada melanggar, aturan dan norma demokrasi” (hlm. 217).
Ini semua menyiratkan bahwa pengurangan polarisasi politik mensyaratkan bahwa partai politik melepaskan diri dari cengkeraman kelompok kepentingan khusus, seperti yang dikatakan oleh penulis (hlm. 223). Namun, penghapusan polarisasi politik pada dasarnya membutuhkan penghapusan kebijaksanaan politik, yang menjadi dasar kelompok-kelompok kepentingan tidak hanya melobi hak-hak khusus, tetapi juga dasar di mana otoritarianisme dibangun.
Seperti yang dikemukakan Levitsky dan Ziblatt, sebagian besar “otokrat terpilih mulai dengan menawarkan posisi publik, bantuan, tunjangan, atau suap langsung kepada tokoh-tokoh politik, bisnis, atau media terkemuka sebagai imbalan atas dukungan mereka atau, setidaknya, netralitas mereka yang tenang” (hlm. 81– 82). Karena itu, jalan menuju otoritarianisme hanya dapat dicegah jika partai politik dilarang untuk menulis undang-undang dan menawarkan hak istimewa yang dimaksudkan untuk menguntungkan satu kelompok kepentingan dengan mengorbankan kelompok lain. Mengutip FA Hayek The Road to Serfdom, Fiftieth Anniversary Edition (Chicago: University of Chicago Press, 1994, h. 79), jika “demokrasi menyelesaikan tugas yang harus melibatkan penggunaan kekuasaan yang tidak dapat dipandu oleh aturan tetap, itu harus menjadi kekuasaan yang sewenang-wenang . ”
Bagaimana pun How Democracies Die adalah karya ilmu politik yang penting dan menarik, dan berisi banyak tema implisit, namun penting yang melengkapi tema-tema dari Ekonomi Politik Konstitusional, Pilihan Publik, dan Ekonomi Austria. Tema-tema ini mencakup pentingnya analisis kelembagaan tingkat ganda, penangkapan lembaga politik oleh politisi, dinamika intervensionisme, dan pentingnya kesesuaian, atau “kekakuan” antara lembaga demokrasi formal dan norma demokrasi informal (lihat Peter J. Boettke , Christopher J. Coyne, dan Peter T. Leeson, “Kelekatan Kelembagaan dan Ekonomi Pembangunan Baru,” American Journal of Economics and Sociology67 [April 2008]: 331-358).
Para sarjana yang mempelajari tradisi ini pasti akan menemukan banyak hal untuk dipelajari, dibongkar, dan dikembangkan dari membaca How Democracies Die .
