Terkait Kasus Bioremediasi Chevron, Ikatan Alumni PTN/PTS Mengadu ke DPR

Share Article


Video: Komnas HAM menetapkan ada pelanggaran HAM pada penanganan kasus bioremediasi Chevron.

Jakarta, Endonesia.com
Beberapa ikatan atau perkumpulan alumnus perguruan tinggi negeri dan swasta mendatangi Komisi III DPR RI, pada Selasa (4/6/2013). Mereka melaporkan perkara dugaan korupsi bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia yang dianggap mereka penuh dengan kejanggalan.

Alumni perguruan tinggi yang mendatangi Komisi III DPR adalah Ikatan Alumni UI (Iluni), Ikatan Alumni ITB, Keluarga Alumni IPB, serta almuni dari Institut Teknologi Surabaya (ITS), Universitas Trisakti (Usakti), dan UPH Veteran Yogyakarta.

Mereka memberikan dukungan untuk keenam terdakwa kasus bioremediasi Chevron. Para terdakwa terdiri dari lima orang karyawan Chevron yaitu Kukuh Kertasafari, Endah Rumbiyanti, Widodo, Bachtiar Abdul Fatah, dan Alexiat Tirtawidjaja. Serta dua pimpinan kontraktor pelaksana bioremediasi yang sudah divonis bersalah, yaitu Ricksy Prematuri (Direktur PT Green Planet Indonesia) dan Herland bin Ompo (Direktur Utama PT Sumigita Jaya).

“Sedari awal, penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan, kasus ini penuh kejanggalan dan keganjilan. Bioremediasi sebagai opsi mitigasi dampak lingkungan dari cemaran limbah minyak bumi, yang adalah ranah ilmiah, yang didasari kontrak antar-perusahaan swasta yang adalah ranah perdata, oleh Kejaksaan Agung dipaksa digusur ke ranah hukum pidana,” begitu bunyi pernyataan para alumni.

Para pengurus ikatan alumni diterima DPR dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR, Al Muzamil Yusuf itu dihadiri Ketua Komisi III DPR, Gede Pasek Suardika, Wakil Ketua Aziz Syamsuddin dan Tjatur Sapto Edy, serta beberapa anggota Komisi III DPR lainnya.

Menurut pernyataan para alumni, fakta di persidangan menunjukkan seluruh dakwaan JPU tak berdasar. Dakwaan didasarkan atas keterangan ahli kejaksaan, yang di persidangan terbukti tidak independen, penuh conflict of interest (setidaknya pernah mengikuti dua kali tender proyek bioremediasi di Chevron dan kalah), dan memutarbalikkan peraturan perundangan, dalam hal ini Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 128 tahun 2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi secara Biologis.

Alat bukti berupa sampel tanah yang digunakan sebagai dasar dakwaan juga tidak sahih karena diambil dengan metode yang tidak sesuai prosedur (Lampiran 2 Kepmen LH 128/2003), melampaui batas waktu maksimal sampel hingga diuji di laboratorium (14 hari), dan diuji di laboratorium dadakan di Kejaksaan Agung, yang dibuat oleh ahli kejaksaan, yang tidak terakreditasi dan teregistrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 6 tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan.

Mereka juga menyoroti kinerja Majelis hakim yang dianggap bertindak tidak obyektif, bahkan diskriminatif. Dalam proses persidangan Ricksy dan Herland, ketua majelis hakim, telah mengabaikan hak-hak terdakwa, antara lain memberikan keleluasaan kepada JPU menghadirkan 25 saksi dan ahli, melalui 16 kali persidangan, dalam waktu lebih dari 3 bulan, sementara Ricksy maupun Herland hanya diberikan waktu kurang dari 2 minggu, sehingga hanya dapat menghadirkan 9 saksi dan ahli dengan hanya 6 persidangan.

“Dalam dasar putusannya, majelis hakim juga telah mengabaikan seluruh keterangan saksi a de charge, termasuk ahli-ahli yang telah teruji kompetensi dan kredibilitasnya, dan saksi-saksi dari institusi Negara yang meringankan bahkan membebaskan (Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM, SKK Migas),” papar Rudy Johannes dari ILUNI UI.

Kasus ini sudah ditangani Kejaksaan Agung sejak lama namun baru menuai dukungan dari berbagai perguruan tinggi setelah mereka dikuatkan dengan hasil temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menyimpulkan ada pelanggaran HAM dalam penanganan kasus tersebut.

Karena itulah, para alumni meminta Komisi III menindaklanjuti temuan Komnas HAM, agar pengadilan sesat tidak terus berlangsung kepada para terdakwa kasus ini. Selain itu, jangan sampai ada lagi karyawan di PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) maupun rekanannya yang dikriminalisasi.

Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy mengatakan, program bioremediasi merupakan keputusan SKK Migas, sehingga kasus ini tidak bisa berdiri sendiri. Komisi III akan melakukan gelar perkara terhadap kasus ini.

Komisi III DPR akan mengundang penegak hukum dan pihak-pihak terkait. “Kami juga akan mengundang Komnas HAM. Ini harus segera dilakukan, karena kasus ini selalu berkembang. Sepertinya para penegak hukum kita tertinggal dengan teknologi, sehingga tidak memahami kasus bioremediasi yang ditanganinya,” ucap Tjatur. (adm)

loading...

Leave a Reply