Terdakwa Chevron Kukuh Kertasafari Dituntut 5 Tahun Penjara

Share Article

Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi bioremediasi fiktif PT Chevron Pacific Indonesia (Chevron) dengan terdakwa para pegawai Chevron pada Senin (10/6) mulai memasuki tahap tuntutan. Kemarin, Senin (10/6/2013), ketiga terdakwa harusnya menghadapi tuntutan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Agung yang digelar secara terpisah.


Namun baru terdakwa Kukuh Kertasafari, Koordinator Tim Environmental Issue Settlement (EIS) Sumatera Light South (SLS) Minas, Riau, PT Chevron, yang baru bisa digelar. Terdakwa lainnya yaitu Endah Rumbiyanti, Manajer Lingkungan Sumatera Light North (SLN) dan Sumatera Light South (SLS); dan Widodo, Team Leader Sumatra Light North Kabupaten Duri, Riau, tak bisa dilakukan pembacaan tuntutan karena waktunya yang tak memungkinkan.

Kukuh akhirnya dituntut dengan pidana penjara selama lima tahun dan pidana denda sebesar Rp 500 juta subsidair enam bulan kurungan. Ia dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek bioremediasi di lahan Chevron tahun 2006-2011. Akibat panjangnya pembacaan surat tuntutan, sidang Kukuh yang digelar pada pukul 15.00 kemarin baru berakhir pada Selasa keesokan harinya pada pukul 03.45 dini hari.

“Menyatakan terdakwa Kukuh Kertasafari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair,” kata jaksa Sugeng Sumarno.

Kukuh dianggap terbukti telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, yaitu Herlan bin Ompo selaku Direktur PT Sumigita Jaya. Menanggapi tuntutan, Kukuh dengan tegas akan menyampaikan pledoi yang rencananya akan didengar dalam sidang pada tanggal 17 Juni 2013.

“Banyak yang tidak sesuai dengan fakta persidangan, kami akan mengajukan pledoi,” kata Kukuh dalam sidang.

Sidang molor
Sidang pertama diagendakan untuk Kukuh pukul 09.00 pagi namun baru bisa dimulai sekitar pukul 15.00. Panitera dan kubu terdakwa sempat mencari-cari keberadaan jaksa namun tak bisa dihubungi padahal majelis hakum sudah siap. Baru sore hari jaksa tampak hadir di Pengadilan Tipikor.

Akibatnya, sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Sudharmawatiningsih dengan pembacaan materi dakwaan Kukuh baru berakhir keesokan harinya. Sudharmawatiningsih sempat menskors sidang Kukuh untuk membuka sidang Endah dan Widodo.

Begitu sidang Endah dan Widodo dibuka, Sudharmawatiningsih mengungkapkan, karena jaksa datang terlalu siang, maka tak memungkinkan lagi untuk digelar tuntutan untuk Endah dan Widodo. “Sidang dengan agenda tuntutan Saudara akan ditunda pada Rabu tanggal 12 Juni,” kata Sudharmawatiningsih.
Kukuh terlibat dalam kasus karena dianggap menjadi Ketua Panitia Lelang menggantikan ketua yang lama yang sebelumnya tak bersertifikat. Sebagai ketua panitia, Kukuh dianggap tak melakukan tugasnya sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan proyek bioremediasi yang dikerjakan PT Sumigita Jaya dianggap fiktif. 

Jaksa Supracoyo dalam dakwaannya menyatakan, tanah terkontaminasi minyak di tempat penyimpanan (stock pile) harusnya tidak perlu dibioremediasi karena total petroleum hidrocarbon atau TPH nilainya 1,73 persen di SLS Minas dan 0,4783-0,5255 persen. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 128 Tahun 2002, menurut jaksa yang mengutip keterangan ahli Edison Effendi, rentang yang dibolehkan dilakukan bioremediasi adalah 7,5-15 persen.

Kasus ini menjadi kontroversial karena dalam sidang terungkap, kriteria 7,5-15 persen tersebut tak ada dalam Kepmen LH No 128 karena yang ada adalah kisaran 1-15 persen. Kubu Kukuh telah melaporkan jaksa yang dianggap melakukan kesalahan pengutipan peraturan. Dalam sidang juga diketahui, ternyata teknik pengambilan sampel yang dilakukan ahli Edison Effendi tak sesuai prosedur dan pengujiannya hanya dilakukan di laboratorium dadakan Kejaksaan Agung. 

Kukuh juga dianggap menetapkan dan membebaskan 28 lokasi tanah milik masyarakat yang terkontaminasi minyak dan dianggap tak sesuai Kepmen LH 128. Kerugian negara mencapai 6,9 juta dollar AS untuk biaya bioremediasi dan Rp 5,4 miliar untuk membebaskan tanah.

Sebelumnya, dua terdakwa dari kontraktor bioremediasi yaitu Herlan bin Ompo selaku Direktur PT Sumigita Jaya dan Ricksy Prematuri selaku Direktur PT Green Planet Indonesia, telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor. Herlan divonis pidana penjara enam tahun sedangkan Ricksy divonis dengan pidana penjara lima tahun. (Adm/Endonesia.com)

loading...

Leave a Reply