Total jumlah saksi dalam berkas perkara dugaan korupsi pengadaan simulator surat izin mengemudi di Korlantas Polri dengan terdakwa Irjen (Pol) Djoko Susilo mencapai 152 orang. Mereka terdiri dari dua bagian yaitu saksi-saksi untuk tindak pidana korupsi dan saksi-saksi tindak pindana pencucian uang.
Ketua Majelis Hakim Suhartoyo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta (14/5), usai pembacaan putusan sela memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar meringkas jumlah saksi yang akan dihadirkan. “Kepada penuntut umum, majelis peringatkan apabila ada keterangan saksi-saksi yang variannya sama maka tak perlu dipanggil secara keseluruhan,” kata Suhartoyo.
Tanpa mengurangi hak dari terdakwa atau penasehat hukum, apabila ada saksi yang tidak dihadirkan penuntut umum namun dipandang perlu oleh penasehat hukum, majelis hakim mempersilakan agar diajukan. “Nanti akan kami pertimbangkan apakah diperlukan atau tidak,” kata Suhartoyo.
Suhartoyo mengingatkan kepada jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi agar menghadirkan saksi-saksi secara sistematis. Perkara yang akan dibuktikan dulu yaitu tindak pidana korupsi, baru tindak pidana pencucian uang.
Menanggapi permintaan majelis hakim, jaksa penuntut umum Pulung Rinandoro menyatakan setuju dengan saran majelis hakim sehingga pihaknya tak akan memanggil semua saksi. “Kami tidak akan panggil semua saksi. Saksi yang kami panggil sekitar 30 orang untuk tindak pidana korupsinya,” kata Pulung.
KPK juga sepakat untuk membuktikan dulu dakwaan tindak pidana korupsi, baru dakwaan TPPU. Untuk dakwaan TPPU, belum bisa dipastikan akan memanggil berapa saksi.
Penasehat hukum terdakwa, Juniver Girsang, tak masalah dengan sistem yang diajukan jaksa. Hanya saja, pihaknya meminta agar informasi soal saksi-saksi yang akan dihadirkan bisa segera mereka peroleh secepatnya.
Eksepsi ditolak
Dalam sidang putusan sela, majelis hakim menyatakan menolak eksepsi atau nota keberatan penasehat hukum terdakwa dan memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan persidangan. Banyak nota keberatan ditolak karena dianggap sudah masuk materi perkara sehingga harus dibuktikan di persidangan.
Salah satu keberatan penasehat hukum adalah menganggap Pengadilan Tipikor tak berwenang mengadili TPPU Djoko Susilo. Terhadap nota keberatan itu, majelis hakim menyatakan Pengadilan Tipikor jelas berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang No 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor.
“Majelis hakim berkesimpulan Pengadilan Tipikor berwenang mengadili tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi,” kata hakim anggota Amin Sutikno.
Terhadap asas retroaktif (hukum berlaku surut) yang dipermasalahkan penasehat hukum terdakwa, majelis hakim lebih sependapat dengan penuntut umum. Dengan demikian, KPK berhak mengusut TPPU pada rentang 2003-Oktober 2010.
Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, larangan menggunakan retroaktif hanya untuk hukum materiil dan tak berlaku untuk hukum formil atau hukum acara pidana. Dalam yurisprudensi, asas seperti ini pernah diterapkan pada perkara Bahasyim Assifie dan perkara Yudi Hermawan.
Penasehat hukum terdakwa sebelumnya berpendapat, KPK tak berhak mengusut perkara TPPU di bawah Oktober 2010. Alasannya karena kewenangan KPK menyidik perkara TPPU baru ada pada Pasal 74 UU No 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
UU No 15/2002 tentang TPPU hanya menyebut penyidik TPPU adalah kepolisian atau kejaksaan. Sehingga, ketika KPK mengusut TPPU Djoko di bawah Oktober 2010 dan apalagi menggunakan UU Tahun 2002, penasehat hukum terdakwa protes keras. (Amir Sodikin)
