Para perwakilan partai politik memprotes rencana pemilu presiden di luar negeri yang waktu pemungutan suaranya beda hari dengan dalam negeri. Parpol berpendapat, selain berpotensi melanggar aturan, juga bisa dimanfaatkan untuk mobilisasi pemilih lintas wilayah di luar negeri.
Namun, para komisioner KPU yang hadir dalam konsultasi publik penyusunan rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang pemilihan presiden 2014, di Jakarta, Senin (20/1), meyakinkan kemungkinan mobilisasi pemilih itu kecil.
“Soal kemungkinan mobilisasi, semua hal seperti itu bisa terjadi. Tapi faktanya itu sebagian besar menyambut positif ada pemilu lebih awal di luar negeri,” kata Komisioner KPU, Arief Budiman. Pemilu di luar negeri banyak memilih hari Sabtu atau Minggu. Rencananya, pemilu di luar negeri diusulkan berlangsung diantara tanggal pada rentang 4 – 6 Juli 2014.
Arief mengatakan, ada tiga kontrol untuk meminimalkan kecurangan di luar negeri. Pertama, tinta untuk tanda. Kedua, daftr pemilih di tiap TPS, karena bagi yang namanya tak ada di daftar tak bisa memilih di tempat tersebut kecuali membawa formulir pindah TPS yang harus diurus sebelumnya.
“Ketiga adalah sanksi pidana. Masyarakat harus dipahamkan bahwa hal seperti itu harus dihindari karena ada pidananya. Peluang jahat bisa diupayakan dalam situasi apapun bahkan jika tak ada celah sekalipun,” kata Arief.
Politisi dari Partai Demokrat, Andi Nurpati, yang hadir dalam acara tersebut kembali mengingatkan potensi terjadinya mobilisasi massa di luar negeri pada wilayah yang berbatasan. “Sejauh mana KPU memastikan tak ada eksodus. Bisa dimoduskan dengan pengiriman TKI atau TKW. Ini pilpres kepentingannya lebih besar,” kata Andi.
Jangan sampai nantinya KPU disalahkan karena pemilu berlangsung beda hari. “Segala kemungkinan bisa terjadi. KPU pertimbangan lagi
jangan sampai terjadi kecurigaan,” kata Andi.
Komisioner KPU lainnya, Hadar N Gumay, mengatakan kemungkinan kecurangan itu kecil karena para pemilih sudah harus terdaftar dalam daftar pemilih. “Orang yang travelling tak bisa memilih di tempat lain. Kalau masuk dalam DPT Tambahan dia baru bisa, tapi harus urus jauh-jauh hari,” katanya.
Karena itu, Hadar mengatakan kekhawatiran parpol tersebut tak sebesar yang diperkirakan. Namun demikian, KPU akan terus mengkonsultasikan hal ini ke semua pihak sebelum diketok menjadi PKPU. (endonesia.com)
