Petugas Lapangan Chevron dituntut Penjara Tujuh Tahun

Share Article

Terdakwa Widodo, Ketua Tim Manajemen Limbah Sumatera Light Nort (SLN)

PT Chevron Pacific Indonesia, yang juga Petugas Lapangan Sumatera

Light South (SLS) PT Chevron, akhirnya dituntut pidana penjara tujuh

tahun dan denda Rp 500 juta subsider kurungan enam bulan. Tuntutan ini

merupakan yang tertinggi dibanding tuntutan terhadap pegawai Chevron

lainnya.

Sidang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat

(14/6), dengan dipimpin Ketua Majelis Hakim Sudharmawatiningsih. “Kami

berpendapat, seluruh unsur-unsur tindak pidana yang kami dakwakan

terhadap terdakwa Widodo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” papar jaksa penuntut umum

pada Kejaksaan Agung, Peri Ekawirya.

Widodo dianggap terbukti dalam dakwaan primer sebagaimana diatur dalam

Pasal 2 ayat (10) juncto Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto UU No 20 Tahun

2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999, juncto Pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan, terdakwa dianggap tidak

merasa bersalah dan tidak mengakui perbuatannya. “Perbuatan terdakwa

merugikan penerimaan keuangan negara, terdakwa telah memperkaya orang

lain atau korporasi,” kata Peri.

Meskipun Widodo bukan Ketua atau Anggota Panitia Pengadaan, penuntut

umum menganggap Widodo pada 24 Januari 2008 menggelar rapat penjelasan

lelang dan tanggal 4 Februari 2008, Widodo pun melakukan pembukaan

penawaran lelang. Akhirnya, pemenang diperoleh PT Sumigita Jaya dengan

direktur Herlan bin Ompo.

Kesalahan lain Widodo, menurut JPU, adalah menetapkan harga perkiraan

sendiri (HPS) senilai 7,29 juta dollar AS setelah proses lelang

selesai. Hal itu bertentangan dengan ketentuan BP Migas karena HPS

harus sudah dibuat sebelum proses lelang dilakukan.

Penetapan PT SGJ sebagai pemenang juga dipersoalkan JPU karena Widodo

dianggap tahu PT SGJ tak memiliku kualifikasi sebagai perusahaan yang

bergerak di bidang bioremediasi. Widodo sebagai Ketua Tim Manaemen

Limbah dianggap tak melaksanakan tugasnya untuk memastikan pekerjaan

yang dilakukan kontraktor telah sesuai dengan isi kontrak.

JPU beranggapan, Widodo bekerjasama dengan Direktur Green Planet

Indonesia, Ricksy Prematury, telah melakukan proses pengadaan

bioremediasi secara tidak benar. Diantaranya melakukan penunjukan

langsung dan melakukan negosiasi kepada PT GPI untuk kontrak lanjutan

25 Agustus 2011. “Padahal terdakwa tak memiliki kewenangan untuk

melaksanakan pengadaan pekerjaan bioremediasi di SLN,” papar penuntut

umum.

Untuk kegiatan bioremediasi tersebut, Chevron telah membayar 6,9 juta

dollar AS ke PT SGJ dan 3,08 juta dollar AS ke PT GPI. Dana itu,

menurut JPU, akhirnya dibebankan kepada negara dengan mekanisme cost

recovery. Total invoice yang senilai 9,9 juta dollar AS itulah yang

kemudian oleh jaksa dianggap sebagai kerugian negara.

Sebelumnya, jaksa juga telah menuntut dua pegawai Chevron, yaitu Endah

Rumbiyanti selaku Manajer Tim Manajer Lingkungan SLS dan SLN PT

Chevron, dan Kukuh Kertasafari selaku Tim Penanganan Masalah Sosial

SLS Minas PT Chevron.

Endah dituntut pidana penjara empat tahun dan denda Rp 500 juta

subsider kurungan enam bulan, sementara Kukuh dituntut pidana penjara

lima tahun dan denda Rp 500 juta subsider kurungan enam bulan. Untuk

Herlan, sudah divonis pidana penjara enam tahun, sedangkan Ricksy

divonis pidana penjara lima tahun. (AMR)

loading...

Leave a Reply