Permisif Terhadap Koruptor, Parpol Melawan Arus

Share Article

Di kala publik menunjukkan kemuakannya terhadap kondisi negeri yang

masih dicengkeram koruptor, ternyata masih ada beberapa partai politik

yang menunjukkan sikapnya permisif terhadap kehadiran koruptor. Tak

ada cara lain untuk memberi pelajaran kepada parpol seperti itu,

kecuali dengan menggunakan hak sebagai pemilih dengan tidak memilih

mereka.

Hal tersebut disampaikan Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas

Gadjah Mada, Oce Madril, dan Peneliti Indonesia Corruption Watch

Abdullah Dahlan, di Jakarta, Rabu (27/3). Salah satu fenomena terkini

adalah soal dirayakannya masuknya Mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol

Susno Duadji menjadi anggota Partai Bulan Bintang.

"Fenomena seperti ini pantas bagi kita untuk mempertanyakan kepedulian

parpol dalam memberantasn korupsi," kata Oce. Sikap permisif terhadap

koruptor, acuh-tak acuh, masa bodoh, masih banyak dipertontonkan oleh

para politisi parpol.

"Harusnya parpol sadar, pemberantasan korupsi itu sedang jadi

perhatian publik. Ini melawan arus namanya jika mereka masih permisif

terhadap korupsi," papar Oce. Nyata sudah bahwa korupsi bukanlah musuh

bagi parpol seperti itu. Mereka ternyata masih menerima perilaku buruk

korupsi.

Abdullah Dahlan mengatakan, fenomena permisifnya parpol terhadap isu

korupsi makin mengkonfirmasi bahwa orientasi parpol masih patut

dipertanyakan walaupun di dalam tubuh parpol itu bercokol orang-orang

pintar. "Kondisi ini memprihatinkan bagi proses Pemilu dan demokrasi

yang kita bangun," katanya.

Transaksi caleg

Ternyata, di era reformasi di segala bidang, parpol lah yang hingga

kini masih pada status quo, tak jelas arahnya. "Parti tidak banyak

berubah perilakunya. Soal pencalegan pun sangat tinggi nuansa

transaksi kandidatnya. Transaksi kandidat caleg masih menjadi jurus

parpol untuk mengambil keuntungan," kata Abdullah.

Selama biaya politik di negeri ini sangat mahal, maka perilaku buruk

itu akan terus terpelihara dan meregenerasi. Mulai dari perekrutan

anggota hingga penjaringan caleg, tak akan banyak yang diharapkan

sebagai sarana rekrutmen politik yang bisa memberi kontribusi positif

terhadao pendidikan politik di negeri ini.

"Parpol butuh uang banyak menjelang Pemilu, itu intinya," kata

Abdullah. Idealnya proses pencalegan adalah arena yang tepat bagi

parpol dalam membangun dan memperbaiki citra.

Bagaimanapun, kata Abdullah, parpol adalah instrumen awal dalam

melahirkan calon pejabat publik, utamanya gambaran DPR kita ke depan.

Artinya, jika parpol tak melakukan seleksi yang ketata dalam peroses

pencalegan, permisif terhadap isu korupsi, maka akan ada implikasi

serius pula terhadap gambaran masa depan parlemen dan demokrasi kita.

Harusnya, parpol punya kriteria yang jelas untuk merekrut anggota

maupun caleg. "Kriteria misalnya memiliki integritas yang jelas, visi

dan misi yang jelas ketika caleg akan diusung sebagai kandidat

legislatif," papar Abdullah. (AMR)

Leave a Reply