Luthfi Hasan Ishaaq Hadapi Dakwaan Korupsi dan Pencucian Uang

Share Article
Credit Photo: Kilasfoto.com

Lima anggota jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi secara bergantian membacakan surat dakwaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang untuk mantan Presiden Partak Keadilan Sejahtera yang juga anggota DPR Komisi I, Luthfi Hasan Ishaaq. Kelima anggota JPU tersebut adalah Avni Carolina, Siswanto Karjono, Rini Triningsih, Wawan Yunarwanto dan Guntur Feri Fahtar.

Setelah sidang Luthfi, Ahmad Fathanah, sahabat Luthfi yang menjadi makelar proyek, juga akan didakwa dalam kasus yang sama. Sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Gusrizal, dijadwalkan pukul 09.00 namun baru bisa dimulai pukul 10.00.

Luthfi didakwa secara alternatif dengan pasal berlapis dari dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Jaksa Penuntu Umum Avni Carolina memaparkan, Luthfi telah menerima uang total Rp 300 juta dari PT Indoguna Utama melalui Ahmad Fathanah. Uang tersebut berasal dari Direktur Utama PT Indoguna Maria Elizabeth Liman yang diserahkan Direktur PT Indoguna, Arya Abdi Effendy. “Uang tersebut merupakan bagian dari keseluruhan Rp 40 miliar yang patut diduga diberikan kepada Luthfi untuk menggerakkan atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya,” kata Avni.

Luthfi selaku anggota DPR RI dan Presiden PKS dianggap mempengaruhi pejabat Kementerian Pertanian yang juga Anggota Majelis Syuro PKS supaya mengabulkan pengajuan izin kuota impor daging yang diajukan PT Indoguna. Hal tersebut bertentangan dengan kewajibannya sebagai anggota DPR karena anggota DPR dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.

Tentang hubunga Luthfi dengan Fathanah, Avni menyebutkan, sejak pertengahan 1985, mereka telah mengenal ketika belajar di Saudi Arabia. Mereka kemudian sempat mendirikan perusahaan dan Luthfi menjadi Komisaris sedangkan Fathanah menjadi Direktur. Namun, perusahaan itu kemudian stagnan karena terlibat kasus hukum dan Fathanah sempat dipenjara karena sebuah kasus. Hubungan mereka sempat renggang karena kasus tersebut.

Avni juga menyebutkan, pada tahun 2007 – 2008, Fathanah juga pernah dihukum di luar negeri terkait kasus penyelundupan orang. Dalam perkembangannya, Fathanah kembali akrab dengan Luthfi. Fathanah disebutkan beberapa kali sering terlibat dalam memakelari proyek di Kementerian Pertanian.

Kasus ini bermula pada tanggal 5 Oktober 2012, ketika Elda Devianne Adiningrat, makelar proyek lainnya, bertempat di Hotel Grand Hyatt, bertemu Maria Elizabeth Liman dalam rangka membahas kuota impor daging. Elda akan memperkenalkan Elizabeth dengan Fathanah yang dianggap orang kepercayaan Luthfi yang dapat membantu pengurusan kuota impor daging.

Menindaklanjuti rencana tersebut, di sebuah restoran di Jakarta pada akhir Oktober 2012, selanjutnya Elda memperkenalkan Fathanah dengan Elizabeth. Kesimpulan pertemuan itu Fathanah menyarankan agar Indoguna mengajukan kuota ke Kementan. Dua kali dalam pengajuan kuota, namun ternyata gagal, ditolak Kementan dengan alasan tak ada lagi kuota dan pengajuan kuota telah lewat batasnya.

Mengetahui pengajuan kuota selalu ditolak, pada 30 November 2012, dirancang pengajuan kuota sebanyak 8.000 ton untuk Indoguna dan empat anak perusahaan lainnya. “Tanggal 18 November 2012, Maria Elisabeth Liman memerintahkan Juard Effendi (salah satu direksi PT Indoguna), untuk mengaajukan izin 8.000 ton tahun 2013 kepada Kementan,” kata Avni.

Diduga untuk meloloskan kuota 8.000 ton tersebut, Fathanah meminta dana Rp 1 miliar kepada Elizabeth dan disetujui. Elisabeth juga menjanjikan akan memberikan komisi sebesar Rp 5.000 per ton jika kuota disetujui. Untuk memuluskan langkah itu, Fathanah sempat menelepon Ahmad Zaky, yang diketahui orang dekat Luthfi, bahwa pihakny telah memasukkan pengajuan izin kuota ke Kementan.

“Fathanah meminta Zaky agar menginformasikan ke terdakwa,” kata jaksa Siswanto Karjono. Dalam dakwaan kesatu, Luthfi didakwa melanggar Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tipikor. Pasal ini berkaitan dengan penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait kewajibannya.

Dakwaan kedua, didasarkan pada Pasal 5 Ayat (2) UU Pemberantasan Tipikor, sedangkan dakwaan ketiga berdasar Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor. Hingga berita ini dibuat, JPU masih membacakan dakwaan keempat terkait UU TPPU.

Kasus ini terungkap ketika Fathanah tertangkap tangan KPK pada 29 Januari 2013. Kasus ini sempat diwarnai kemunculan perempuan-perempuan di sekitar Fathanah. Fathanah sendiri ditangkap ketika sedang bersama seorang mahasiswi di Hotel Le Meridien Jakarta.

Penyidik KPK kemudian juga menangkap dua Direktur PT Indoguna Utama, Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi, yang menjadi pihak penyuap. Kedua orang bos PT Indoguna tersebut saat ini sudah disidang di Pengadilan Tipikor Jakarta dan sedang menunggu vonis. (Endonesia.com)

loading...

Leave a Reply