Kukuh “Chevron” Divonis Dua Tahun

Share Article

Terdakwa perkara dugaan bioremediasi fiktif PT Chevron Pacific

Indonesia, Kukuh Kertasafari, akhirnya dinyatakan bersalah dan divonis

pidana penjara selama dua tahun. Vonis bersalah ini adalah yang ketiga

kalinya dijatuhkan Majelis Hakim yang diketuai Sudharmawatiningsih

terkait kasus yang sama.

Sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Rabu

(17/7), juga menjatuhkan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan

kurungan.

Terdakwa yang menjabat Koordinator Environmental Issue Settlement

Team (EIST) Sumatera Light South (SLS) Minas, Riau, ini dianggap

terbukti bersalah melanggar Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20

Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 64 KUHP.

“Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan

subsider,” kata Sudharmawatiningsih. Sebagai ketua Tim EIST, Kukuh

dianggap berperan dalam menetapkan 28 lokasi lahan tercemar minyak

mentah.

Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum Kejaksaan

Agung bahwa Kukuh bertanggung jawab menetapkan 28 lokasi lahan

tercemar yang tak layak dilakukan pengolahan limbah secara

bioremediasi.

Selain itu, Kukuh juga dianggap bersalah dalam menandatangani

permintaan pembayaran ganti rugi kepada warga yang tanahnya tercemar.

Akibat perbuatan Kukuh tersebut, perusahaan kontraktor PT Sumigita

Jaya dianggap melakukan bioremediasi fiktif dan akibatnya negara

dirugikan sebesar 6,9 juta dollar AS.

Vonis Kukuh ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yakni pidana

penjara lima tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider kurungan

enam bulan.

Beda pendapat

Keputusan majelis hakim tak bisa diambil secara bulat. Satu dari tiga

majelis hakim menyatakan beda pendapat atau dissenting opinion. Hakim

anggota Slamet Subagio sependapat dengan beberapa pembelaan terdakwa.

Merujuk pada fakta persidangan, Slamet mengatakan terdakwa tak

memiliki peran dan tak ikut bertanggung jawab dalam menentukan lokasi

lahan tercemar minyak. “Yang menetapkan 28 lahan tercemar minyak

adalah Tim REM IMS (Infrastructure, Maintenance, and Support),” kata

Slamet.

Tim EIST yang dikoordinasi Kukuh, Kata Slamet, juga bersifat adhoc

atau sementara yang tak memiliki struktur pertanggungjawaban jelas dan

ditunjuk tanpa surat pengangkatan. Hal yang ditekankan Slamet adalah,

selain terdakwa tak menetapkan tanah terkontaminasi, tanah yang

diperkarakan itu pun dalam keterangan para saksi disebutkan memang

benar-benar tercemar.

Terhadap peran terdakwa yang menandatangani permintaah pembayaran

untuk ganti rugi lahan tercemar, Slamet mengatakan proses

bioremediasi merupakan bidang pekerjaan lain yang pelaksanaanya tidak

melibatkan terdakwa. “Tugas terdakwa sebagai Koordinator EIST sudah

selesai ketika tanda tangan request for payment,” kata Slamet.

“Pembayaran ganti rugi dan proses bioremediasi tidak berhubungan sama

sekali karena dalam pelaksanaanya terdakwa tidak dilibatkan,” lanjut

Slamet.

Sebelumnya, dalam perkara yang sama, Majelis Hakim yang dipimpin

Sudharmawatiningsih telah memvonis dua terdakwa lainnya, yakni

Direktur PT Green Planet Indonesia Ricksy Prematuri dengan pidana

penjara 5 tahun, dan Direktur PT Sugimita Jaya, Herlan bin Ompo,

pidana penjara 6 tahun. Dua vonis sebelumnya juga diwarnai beda

pendapat oleh hakim anggota Sofialdi.

Mengundang kontroversi

Kasus ini mengundang perhatian publik karena dianggap banyak

kontroversi. Salah satunya soal 28 lokasi lahan yang dinilai tidak

memenuhi persyaratan untuk dilakukan bioremediasi. Dengan kata lain,

bioremediasi yang dilakukan Chevron dianggap fiktif atau tak sesuai

ketentuan.

Ketentuan yang dimaksud berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup

No 128 Tahun 2003. Kasus ini menjadi kontroversial karena kubu

terdakwa menuding jaksa salah dalam menukil salah satu ketentuan dalam

Kepmen No 128 Tahun 2003.

Jaksa dan Majelis Hakim sependapat yang boleh dilakukan bioremediasi

adalah lahan tercemar dengan kadar total petroleum hidrocarbon

berkisar 7-15 persen. Hanya saja, ketentuan ini ternyata tak ada dalam

Kepmen 128. Jika merujuk Kepmen 128, tanah tercemar yang boleh

dibioremediasi adalah kisaran 1-15 persen.

Terhadap vonis ini, Kukuh dan tim kuasa hukumnya berniat mengajukan

banding. Sementara jaksa Surya menyatakan masih pikir-pikir. (amirsodikin.com)

loading...

Leave a Reply