Komisi Pemilihan Umum mengingatkan kepada pemerintah agar bisa mencairkan dana untuk keperluan Pemilu secara tepat waktu. Jika tidak, ada kekhawatiran para penyelenggara Pemilu ad-hoc di tingkat kecamatan dan desa tak bisa bekerja dengan baik.
Demikian disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Husni Kamil Manik, di Jakarta, Sabtu (11/1). Keluhan serupa juga disampaikan Badan Pengawas Pemilu dan Kepolisian RI.
“Kalau saat ini yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana agar pembiayaan atas pengadaan barang logistik sudah disiapkan oleh Kementerian Keuangan sehingga bisa dicairkan sesuai waktunya,” kata Husni.
Husni mengatakan, dari struktur anggaran penyelenggaraan pemilu, sekitar 59 persen iadalah pembiayaan honorarium untuk penyelenggara ad-hoc di tingkat kecamatan dan desa. Itu berarti, jika terjadi sesuatu pada honorarium, misalnya terlambat diberikan, bisa menjasi persoalan di tingkat bawah.
KPU mengatakan, soal honorarium ini memang perlu menjadi perhatian bersama karena pemungutan suara jika dihitung dari sekarang tinggal tiga bulan lagi, sementara dananya belum turun. “Kami khawatir jika fasilitasi honorarium untuk penyelenggara pemilu yang sifatnya ad-hoc itu tidak tepat waktu dicairkan, ini sangat mengkhawatirkan apabila mereka tak bekerja sebagaimana mestinya,” kata Husni.
Husni masih berharap ada rapat koordinasi antara kementerian dengan lembaga KPU. “Karena secara operasional para menterilah yang memahami kondisi dan masalahnya,” jelas Husni.
Pada Pemilu 2014 ini, beberapa kalangan, terutama Polri, menganggap sistem penganggarannya lebih buruk dibanding Pemilu 2009. KPU juga merasakan hal yang sama karena beberapa mata anggaran, bukannya naik tapi malah turun.
KPU mencontohkan, biaya mendirikan TPS justru turun. “Untuk pembentukan TPS, ada penurunan fasilitasi pembiayaannya yang sebelumnya Rp 750.000 per TPS kini menjadi Rp 500.000 per TPS. Kita sudah ajukan penambahan biaya pada tahun lalu agar anggarannya ditambah. Mudah-mudahan bisa direspons oleh pemerintah,” kata Husni.
Sebelumnya, Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Polri, Ajun Komisaris Besar Polisi Herry Ardyanto, dalam rapat koordinasi antarlembaga, mengatakan anggaran Pemilu kali ini mengkhawatirkan. Polri sudah mengajukan anggaran sejak pertengahan 2013 namun akhirnya anggaran pengamanan Pemilu yang diajukan tak masuk dalam DIPA Polri.
“Ini kemunduran dibanding Pemilu 2009. Pada Pemilu 2009, semua organisasi termasuk Polres saja masuk dalam DIPA,” kata Herry. Polri mengajukan anggaran Pemilu RP 3,5 triliun, namun akhirnya kebutuhan itu tak ada yang masuk DIPA Polri.
Memang Polri akhirnya diberi anggaran cadangan Rp 1 triliun. Namun dengan dana sebesar itu kekuatan Polri yang bisa dikerahkan berubah dari rencana. “Gambaran besarnya, dengan dana RP 3 triliun Polri bisa kerahkan dua per tiga kekuatan, dengan Rp 1 triliun saya hanya bisa gerakkan seperenam kekuatan,” kata Ferry.
Memang tampak mengkhawatirkan, namun Ferry memastikan pada hari pemungutan suara pihaknya tetap mengerahkan dua per tiga kekuatan. “Polri tak akan ambil risiko,” kata Ferry. (AmirSodikin.com)
