Kabut Asap: Data Konsesi Perusahaan dan Pemerintah Inkonsisten

Share Article
Sumber Foto: WRI

World Resources International (WRI) merilis analisis baru terkait pola kabut asap yang didalami lebih detail lagi per meter persegi. Beberapa pola menarik yaitu terdapat perbedaan data konsesi lahan yang tidak konsisten antara data yang disediakan perusahaan dan data resmi yang dimiliki pemerintah Indonesia.

Akibatnya, tentu saja ini menjadi ruang konflik untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kebakaran lahan di daerah tersebut. “Terdapat ketidaksesuaian yang besar antara peta-peta konsesi yang disediakan oleh perusahaan dan data resmi yang dimiliki pemerintah Indonesia,” begitu salah satu kesimpulan yang ditulis Nigel Sizer, Fred Stolle dan Susan Minnemeyer, serta para peneliti WRI lainnya.

WRI melampirkan contoh inkonsistensi data konsesi tersebut dengan gambar dari peta konsesi milik salah satu perusahaan di Sumatera. “Terdapat kesenjangan yang besar antara batasan konsesi pemerintah nasional dengan informasi izin yang disediakan oleh perusahaan. Selain itu, juga terlihat perbedaan data antara batasan konsesi tahun 2010 dan 2013 yang dimiliki pemerintah,” begitu laporan WRI.

Lebih jauh lagi, perusahaan juga membedakan antara bagian yang ditanami atau dikembangkan dari area konsesi dengan batasan konsesi yang lebih luas. Dalam kasus ini, terdapat lebih banyak peringatan titik api dalam konsesi yang lebih luas sedangkan jauh lebih sedikit atau tidak sama sekali di area yang ditanami atau dikembangkan.

Laporan terbaru tertanggal 12 Juli 2013 ini juga konsisten mengatakan peringatan titik api jauh lebih terkonsentrasi di area konsesi. Dikatakan, pada basis observasi per-hektar, terdapat lebih dari tiga kali lipat titik api di wilayah konsesi perkebunan HPH, HTI, serta kelapa sawit dibandingkan dengan titik api yang terdapat di luar area konsesi. Kesimpulan ini pernah disampaikan dalam laporan sebelumnya, namun kali ini dilengkapi bukti per meter per segi.

Dari sampling per meter persegi, didapatkan fakta bahwa peringatan titik api di dalam konsesi HTI empat kali lebih tinggi dari kepadatan peringatan titik api di luar area konsesi.

Kepadatan peringatan titik api di dalam konsesi kelapa sawit dikatakan tiga kali lebih tinggi dari kepadatan peringatan titik api di luar area konsesi. Kepadatan peringatan titik api di dalam area yang dilindungi relatif lebih rendah dibandingkan dengan jenis penggunaan lahan lain.

Lahan gambut rusak
WRI juga memberi penekanan bahwa kebanyakan peringatan titik api terjadi pada tanah gambut dengan hutan terdegradasi atau sekunder. “Sebanyak 2/3 dari peringatan titik api NASA selama bulan Juni terjadi pada tanah gambut, yang terdiri dari materi organik yang terdekomposisi sebagian. Hampir tidak ada peringatan titik api yang terlihat di area berupa hutan utuh atau primer (yang tahan api secara alamiah),” begitu disampaikan dalam laporan WRI.

Fakta ini menjadi kesimpulan yang baik bahwa sebenarnya lahan gambut yang utuh tak bisa dengan mudah terbakar atau bahkan mustahil terbakar karena hutan gambut yang utuh memiliki kandungan air yang sangat tinggi. Kebakaran lahan gambut di manapun, itu akhirnya menjadi indikasi bahwa di areal tersebut hutan gambutnya sudah rusak. Ketika hutan gambut yang rusak terbakar, maka memadamkannya berlipat-lipat lebih sulit dibanding hutan biasa karena api menjalar melalui akar-akar tanaman dan pohon yang terendam gambut di dalam tanah hingga kedalaman tertentu.

“Kebakaran di lahan gambut lebih serius jika dibandingkan dengan kebakaran yang terhadi di tanah mineral atau non-gambut, baik dilihat dari perspektif kesehatan manusia maupun lingkungan. Kebakaran gambut melepaskan jumlah asap, kabut, serta polutan dan gas rumah kaca lainnya. Kebakaran demikian dapat berlangsung selama beberapa minggu atau bahkan bulan,” papar Nigel Sizer dkk.

Laporan WRI selengkapnya bisa dilihat di http://insights.wri.org/news/2013/07/risiko-kebakaran-hutan-dan-kabut-asap-indonesia-masih-tinggi-empat-temuan-mencemaskan-t (amirsodikin.com)

Leave a Reply