Baru-baru ini para pengusaha mengusulkan pada pemerintah agar bisa melakukan impor vaksin COVID-19 mandiri untuk tidak hanya menjalankan program vaksinasi yang akan dilakukan terhadap karyawan mereka tapi juga alasan untuk menjualnya ke publik.
Berpotensi sedikit mempercepat jangkauan vaksinasi
Andree Surianta, peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), mengungkapkan dampak positif yang terlihat dengan melibatkan swasta adalah bisa mengurangi beban anggaran negara sambil melipatgandakan jangkauan vaksinasi.
“Jika distribusi hanya melibatkan puskesmas (pusat kesehatan masyarakat), rumah sakit pemerintah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka penambahan kapasitas swasta tentu bisa memperluas dan mempercepat,” ujar Andree.
Semakin banyak yang divaksinasi dan secepat mungkin pelaksanaannya, maka jumlah pasien yang perlu perawatan rumah sakit akan menurun.
Paling tidak, ini akan mengurangi beban biaya pengobatan COVID-19 yang ditanggung oleh Kementerian Kesehatan, ujarnya.
Namun Andree juga menambahkan bahwa sebaiknya pemerintah jangan mencoba menghemat dengan mengurangi pemesanan vaksin ketika vaksin mandiri sudah diizinkan.
Pertimbangannya adalah belum pastinya permintaan vaksin mandiri dan pasokan vaksin global.
Kelihatannya cukup signifikan tetapi perlu diingat bahwa ada 107 juta tenaga kerja yang bergabung di usaha mikro dan menjadi wiraswasta. Mereka tentu saja tidak memiliki akses terhadap vaksin yang disediakan perusahaan.
Jika bergantung pada perusahaan besar saja, maka kontribusi vaksin mandiri kurang dari 4 juta pekerja.
Menimbulkan ketimpangan di masyarakat
Sementara, Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan jika impor vaksin mandiri ini terjadi dan bahkan bisa dijual ke publik maka berpotensi akan menghasilkan ketimpangan di masyarakat.
“Efek negatifnya vaksin mandiri adalah hanya menguntungkan kelas menengah atas,” ujar Bhima.
Tentunya jika ini terjadi, maka hanya kalangan menengah ke atas yang memiliki daya beli bisa membeli vaksin dengan tingkat efikasi atau efektivitas yang tinggi.
Sementara kalangan menengah ke bawah hanya bisa menunggu vaksin gratis dari pemerintah.
“Imbasnya pencegahan pandemi ke kelas bawah akan lebih lambat dibanding kelas atas,” ujar Bhima.
Bhima menambahkan jika saat ini pemerintah seharusnya fokus dalam mempercepat program vaksinasi gratis agar menjangkau lebih banyak masyarakat.
“Saya sedikit kecewa melihat grafik distribusi vaksin ini flat atau stagnan,” kata Bhima.
Jumlah penerima vaksin COVID-19, khususnya tenaga medis, dinilai masih rendah. Pada pekan kedua vaksinasi, baru 250 ribu tenaga kesehatan disuntik vaksin dari total target penerima 1,4 juta.
Sementara Andree melihat dari sisi pasokan, pemerintah perlu memperhatikan pasokan vaksin yang dalam tahap awal ini juga masih belum mulus.
Antrean pemesanan vaksin COVID-19 cukup panjang sedangkan kapasitas produksi di Cina masih dalam proses peningkatan.
Menurut Andree yang terpenting dalam program vaksinasi massal – baik gratis maupun berbayar – adalah bagaimana memastikan kekebalan populasi benar-benar tercapai karena tidak ada vaksin yang efektif 100%.
Selain memastikan pelaksanaan protokol kesehatan untuk terus menekan penularan, pemerintah juga perlu memantau tingkat kekebalan populasi secara berkala.
Vaksin bisa mempercepat pengendalian pandemi hanya jika kita tidak lengah dan terus melakukan pelaksanaan dan pemantauan berbagai kebijakan pengendalian pandemi secara konsisten.
“Vaksinasi hanyalah salah satu alat pengendalian pandemi. Jika berbagai kebijakan pengendalian pandemi yang sudah ada tidak dilaksanakan secara konsisten, maka keberadaan vaksin pun mungkin tidak terlalu berdampak terhadap pemulihan ekonomi,” ujar Andree.
