'' Mereka sebaiknya melunasi terlebih dahulu royalti yang menjadi hak pemerintah, setelah itu mereka baru meminta restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) yang belum dibayarkan oleh pemerintah,'' kata Hadiyanto di Jakarta, Rabu (6/8).

Menurutn ya, pengusaha tidak berhak menunda pembayaran royalti yang menjadi bagian pendapatan negara bukan pajak pemerintah.

Piu tang negara yang menjadi kewajiban para kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) disebabkan karena mereka tidak bersedia membayar royalti batubara, yang merupakan bagian pemilik kuasa penambangan yakni pemerintah dalam hal ini Departemen ESDM. ''Pengusaha tidak membayar royalti selama 5 tahun yakni dari 2001 hingga 2006,'' ujarnya.

Nama-n ama yang dicekal itu semestinya bersifat rahasia dan tidak diumumkan. Nama-nama direksi perusahaan tambang yang dicekal sebelumnya diumumkan oleh Dirjen Penyidikan dan Penindakan Imigrasi Syaiful Rahman.

''Jadi nama-nama yang keluar itu sumbernya bukan dari kita karena yang kita pakai sifatnya confidential,'' katanya.

Menuru tnya, pencekalan baru dilakukan saat ini karena pemerintah perlu melakukan proses penelitian. Selain itu, pemerintah juga sedang mencari sumber-sumber penerimaan untuk menutup setoran ke APBN.

Saat ini, dengan tidak dibayarnya royalti, maka Departemen ESDM menyerahkan pengurusan/penagihan piutang royalti tersebut kepada Depkeu dalam hal ini Ditjen Kekayaan Negara.(T.Ia/toeb/b)