' 'Biaya tersebut dikelompokkan untuk biaya rutin sebanyak Rp 1,75 triliun atau delapan persen dan biaya tahapan pemilu sebanyak Rp 20,18 trilun atau 92 persen,'' kata Sekretaris Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Arif Nur Alam pada acara sosialisasi pemilu di Jakarta, Kamis (2/4).

Ia menjelaskan, biaya itu sangat besar dibanding negara yang mempergunakan sistem multi-partai yang hanya sekitar 1 dolar AS hingga 3 dolar AS.

Namun diakuinya bahwa biaya Pemilu 2009 di Indonesia itu lebih rendah dibanding biaya pemilu di negara yang sedang konflik seperti Kamboja yang mencapai 45 dolar AS.

Dalam pemaparannya, Arif Nur Alam melihat pada biaya rutin pemilu terjadi tumpang tindih dengan beberapa instansi pemerintah lain, yang juga menggunakan dana APBN untuk urusan pemilu.

''Seben arnya biaya pemilu memang mahal, tapi bisa dilakukan efisiensi tanpa mencedari kualitas pemilu, misalnya dengan mempergunakan kembali logistik pemilu dan pilkada yang dilaksanakan sebelumnya,'' katanya.

Arif Nur Alam kemudian menyebut jenis logistik pemilu yang bisa dipergunakan kembali, di antaranya kotak suara, bilik suara, komputer, meja dan kursi.

Menurut dia, tidak seharusnya setiap pemlu dan pilkada harus membeli dalam kondisi baru barang sama, karena sebagian besar dana tahapan pemilu tersebut KPU/D tersebut hanya habis untuk membeli barang pakai habis (BPH), ketimbang aset.

Selain itu, tambah Seknas Fitra, kebanyakan pejabat daerah tidak memberikan data daftar inventaris pemilu sebelumnya, sehingga barang tersebut tidak jelas kondisi dan keberadaannya.

Sementara itu auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Rudi Harahap mengatakan, seharusnya logistik pemilu yang bukan barang pakai habis dipelihara secara baik agar dapat dipergunakan lagi untuk pemilu berikutnya.

Men urutnya, itu merupakan tanggung jawab KPU/KPUD. Bahkan logistik itu bisa dititipkan di kelurahan setempat, dan apabila logistik pemilu itu hilang, dapat terkena tuntutan ganti rugi.

''Masalah nya, Ketua KPU sebagai pejabat tertinggi tidak mengetahui secara jelas kondisi aset Pemilu 2004 dan pilkada, sebaliknya semua pejabat KPUD menganggap persoalan aset pemilu dan pilkada merupakan urusan KPU Pusat.'' (T.mf/ysoel)b