''Dari jumlah rumah negara yang ada yang dihuni anggota aktif sebanyak 158.661 unit atau sekitar 80 persen, sedangkan yang dihuni purnawirawan dan lain-lain sebanyak 39.509 unit atau 20 persen,'' katanya di Jakarta, Selasa (9/2).

Menurut dia, kekurangan rumah negara banyak terdapat di instansi-instansi atau satuan Banmin/Banpur dan satker, terutama di level komando atas atau kantor-kantor pusat.

Suryadi mengatakan, kurangnya rumah negara di lingkungan Kemhan RI/TNI menyebabkan banyak anggota aktif yang sebenarnya berhak menempati rumah negara justru bertempat tinggal di luar asrama/perumahan dengan cara mengontrak rumah di luar sebatas kemampuannya.

I ronisnya, kata Suryadi, justru ada yang menyewa rumah negara kepada purnawirawan atau tinggal bersama orangtua/mertua dengan cara menyekat atau membuat sekat dinding rumah yang ada, bahkan ada yang tinggal dengan bermalam di kantor.

''Hal tersebut menimbulkan dampak buruk, antara lain, banyak anggota memiliki utang karena sebagian gajinya untuk mengontrak rumah, dan sering terlambat apel atau upacara. Satuan juga sulit untuk melaksanakan kesiapsiagaan,'' katanya.

Permas alahan lain, menurutnya, sebagai dampak lanjutan dari kondisi yang terjadi, antara lain terjadinya desersi, insubordinasi dan indisipliner.

''Dengan kondisi tersebut, beban dan penderitaan yang dirasakan oleh anggota TNI yang tidak menempati rumah dinas sudah dimulai dari saat bertugas dan berlanjut seterusnya, serta menjadi beban pikiran yang mengganggu dalam pelaksanaan tugasnya setiap hari,'' katanya.

Namun demikian, menurutnya, Kemhan RI dan TNI/angkatan memberlakukan toleransi atau kebijakan internal masing-masing angkatan untuk merekomendasi keinginan dan kebutuhan para purnawirawan/warakauri, antara lain purnawiraran atau warakauri yang belum mempunyai rumah boleh atau bisa menempati rumah negara sampai yang bersangkutan meninggal dunia.

Selain itu, bentuk kebijakan TNI dan Kemhan RI, rumah negara bisa ditempati sementara oleh putra-putri purnawirawan yang belum bekerja atau yang belum memiliki rumah sendiri serta sampai yang bersangkutan bekerja atau mendapat pekerjaan.

''To leransi atau kebijakan dimaksud sebagai bentuk respek, hormat dan kepedulian pimpinan Kemhan RI/TNI atas dedikasi dan pengabdian para purnawirawan TNI,'' kata Suryadi.

Ia menambahkan, anggaran yang dialokasikan atau diterima oleh Kemhan RI dan TNI untuk pengadaan rumah negara bagi keperluan prajurit aktif per tahun rata-rata kurang lebih 3.000 KK.

''Dengan kekurangan rumah negara sejumlah 159.704 unit itu, maka diperlukan waktu kira-kira 53 tahun untuk melengkapi kebutuhan rumah negara secara reguler,'' katanya.

Sedang kan bantuan dari YKPP untuk kebutuhan pemenuhan rumah purnawirawan, katanya, telah dibangun rumah per tahun untuk kurang lebih bagi 1.500 KK.

''Apabila permasalahan rumah menggunakan solusi pembangunan lewat YKPP, maka untuk memindahkan kurang lebih kurang 40 ribu KK diperlukan waktu kira-kira 26 tahun,'' katanya. (Yr/ysoel)