Usulan tersebut disampaikan Dephut sebagai delegasi Indonesia dalam pertemuan Commitee for The Review of The Implementation of The Convention (CRIC) ke-5 yang baru berakhir beberapa waktu lalu di Argentina.

''Pe mbangunan embung sebagai konservasi air dengan menampung air dalam cekdam kecil, diusulkan agar dapat memperoleh input dana dari dunia Internasional,'' kata Kepala Bidang Analisis dan Penyajian Informasi Dephut, Ir. Mashyud, MM, saat ditemui, di kantornya, di Jakarta, Kamis (22/3).

Keberha silan pembangunan embung, telah terbukti di beberapa daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sehingga pada saat musim kemarau yang lalu tidak mengalami kekurangan air karena air banyak tersimpan dalam embung yang dapat bertahan dalam waktu lama.

Berhasiln ya sistem embung ini karena terjadi peresapan air secara perlahan sehingga iklim mikro di sekitar daerah embung juga menjadi lebih basah, ''Namun yang lebih penting, air yang tertampung bisa dimanfaatkan untuk pertanian,'' ujar Mashyud.

Selain usulan pembangunan embung, pada pertemuan CRIC tersebut Dephut juga menjelaskan mengenai investasi pada Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) yang selama ini telah dilakukan Indonesia guna memulihkan lahan-lahan yang kristis.

Pada tahun 2007 Dephut bersama Gerhan berencana merehabilitasi sekitar satu juta hektare lahan kritis dengan anggaran sebesar Rp5 triliun, namun karena laju degradasi lahan lebih cepat dari laju rehabilitasinya maka sangat diperlukan dana tambahan dari dunia internasional.

Penjelasan terhadap upaya penanaman lahan-lahan kritis ini sangat penting untuk diketahui dunia internasional karena selama ini Indonesia banyak disorot sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca yang cukup besar.

''Kedua usulan tersebut menarik perhatian negara peserta lainnya, dan mereka mengagumi dan memberikan apresiasi terhadap keseriusan pemerintah Indonesia mengatasi degradasi hutan dan lahan,'' kata Mashyud.

Pertem uan CRIC merupakan pertemuan internasional tahunan dan diskusi antar anggota forum dalam membantu berbagai pihak menemukan sekaligus mengimplementasi program-program United Nation Convention to Combat Desertivication (UNCCD) sebagai lembaga PBB di bidang Kehutanan.

Pert emuan tersebut diikuti 129 negara yang telah menandatangani Konvensi UNCCD, dan pada setiap pertemuan Indonesia selalu menyuarakan tentang pentingnya upaya penyelamatan hutan, tanah, dan air oleh seluruh dunia karena kerusakan hutan satu negara akan berdampak pada perubahan iklim di negara lain. (T.Tr/toeb/b)