728x90 AdSpace

Latest News
Senin, 09 Februari 2015

Usulan Penundaan Pilkada ke 2016 Dinilai Realistis

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), M Afifudin, memahami permintaan DPR kepada KPU agar menunda tahapan pilkada. “Memang kita dihadapkan pada pilihan sulit, karena materi perppu masih banyak masalah,” kata Afif.

Revisi UU dipahami sebagai salah satu cara untuk mengurai berbagai sisa persoalan di UU Pilkada. “Jika dilakukan revisi uu, maka mau tak mau perbaikan tersebut harus ditunggu, dengan konsekuensi menunda tahapan pilkada yang akan berlangsung Februari nanti,” kata Afif.

Afif berharap, revisi UU tak membutuhkan waktu lama sehingga KPU tak perlu memundurkan jadwal begitu jauh. “Tapi kalau lihat waktu yang ada, jadwal pemungutan suara serentak pada 16 Desember 2015 jadinya pasti mundur,” kata Afif.

Sebelum KPU mengajukan permintaan agar pilkada diundur waktunya, beberapa pihak sudah mengusulkan agar pilkada 2015 diundur ke 2016 dan pilkada 2018 diundur ke 2017. Salah satu yang mengajukan usulan pengunduran jadwal pilkada adalah Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, mengatakan, pilkada serentak 2015 tak realistis baik bagi penyelenggara maupun peserta pilkada. Terlebih, jika dipaksakan digelar pada bulan Desember, sangat riskan dengan bencana banjir.

Titi meyakini, penataan jadwal pilkada tahap pertama di 2016 dan tahap kedua di 2017, akan menjadi awal penataan siklus agenda politik lima tahunan. “Berikutnya, Pilkada serentak secara nasional digelar di 2021, dua tahun setelah Pileg dan Pilpres serentak di 2019,” kata Titi.

Menurut Titi, pilkada serentak tahap pertama 2016 diusulkan diikuti kepala daerah yang jabatannya berakhir 2015 dan 2016. Pilkada serentak tahap kedua di 2017, diikuti kepala daerah yang berakhir 2017, 2018, dan 2019.

Tahun 2018 sebaiknya tak ada Pilkada karena tahun itu KPU akan fokus persiapan penyelenggaraan tahapan Pileg dan Pilpres serentak 2019. Alasan lain mengapa pilkada serentak gelombang pertama diusulkandiundur ke 2016, kata Titi, adalah untuk memberi waktu yang cukup bagi parpol untuk konsolidasi.

Pengunduran pilkada 2015 ke 2016 juga memberi jeda kepada pemilih untuk secara rasional menilai jalannya pemerintahan yang baru di bawah Joko Widodo. Tahun 2015 pemilih masih merasakan kejenuhan setelah Pemilu 2014. “Karena itu, penundaan Pilkada pada 2016 akan menormalkan rasionalitas pemilih,” kata Titi. (AMR)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Posting Komentar

Item Reviewed: Usulan Penundaan Pilkada ke 2016 Dinilai Realistis Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM