728x90 AdSpace

Latest News
Senin, 09 Februari 2015

Uji Publik, Ujian Pertama Bagi KPU

Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Hadar N Gumay, paling tak bisa menahan kegembiraan setelah mendengar DPR sudah mengesahkan Perppu No 1/2014 menjadi Undang-Undang. “Di Senayan terjadi persetujuan bahwa perppu diterima menjadi UU. Kita perlu apresiasi untuk itu,” katanya.

Ekspresi Hadar seolah mewakili semua komisioner, yang selama ini memilih diam jika ditanya soal Perppu. Jika ditanya desain pilkada seperti apa yang ideal, KPU selalu menolak berkomentar.

“Itu kan wacana, boleh saja disampaikan tapi kami fokus terhadap apa yang telah tertulis di peraturan perundang-ungagan,” begitu Ketua KPU Husni Kamil Manik berkomentar terkait usulan berbagai pihak soal Pilkada.

Wartawan selalu mendapat jawaban normatif terkait harapan atau usulan KPU terhadap penyelenggaraan Pilkada. Padahal, banyak persoalan di Perppu yang bikin gemas banyak pihak karena desainnya tak realistis.

“Kenapa harus ditanggapi? KPU selalu konsisten melaksanakan apa pun isi aturan perundang-undangan itu,” kata Husni, ketika diminta tanggapan soal keberatan Mahkamah Agung terkait penyelesaian sengketa pilkada.

Komisioner lain pun setali tiga uang. Jika ada uneg-uneg yang membuat mereka sendiri protes, karena desainnya tak logis, mereka hanya menyampaikan kepada wartawan sebagai latar belakang persoalan. “Jangan ditulis begitu, nanti jadi ditafsirkan lain oleh DPR,” kata seorang komisioner.

Di balik puasa komentar itu, semua komisioner KPU pantas berlega hati karena dengan di bawah UU mereka bisa bekerja lebih tenang. Walaupun, banyak prinsip yang tak ideal. Sulit mewujudkan perintah UU untuk Pilkada serentak di 2015.

Pada akhirnya KPU membuat rancangan pelaksanaan pemungutan suara serentak pada 16 Desember 2015. Tampaknya masih dalam koridor UU namun terbayang kekhawatiran karena Desember adalah bulan yang potensi bencana banjirnya besar.

LSM sudah mengingatkan jika masih memaksakan diri menggelar Pilkada di Desember 2015, potensi kegagalan di banyak daerah makin tinggi. Distribusi logistik tak akan mudah, terutama di daerah yang selama ini bergantung pada cuaca.

KPU menyadari, banyak persoalan di UU yang potensial bermasalah. Namun, Husni sekali lagi memastikan, KPU tidak dalam posisi mengkritisi karena posisi KPU hanyalah sebagai pelaksana UU.

KPU memang sudah siap-siap sejak beberapa bulan lalu, namun tetap saja tak menjamin jadwal sesuai UU. KPU menyatakan tak punya wewenang menanggapi perubahan apa yang perlu dilakukan. “Namun, jika DPR menginginkan, KPU akan senang jika diajak membahas perbaikan,” kata Husni.

Hadar mengatakan, memang ada beberapa hal dalam UU tak ideal. “Beberapa tahapan yang terlalu panjang waktunya itu mungkin bisa dipangkas,” katanya.

Seperti soal pendaftaran bakal calon yang harus enam bulan sebelum pendaftaran calon, dan uji publik yang harus tiga bulan sebelum pendaftaran calon. Juga penyebutan waktu yang disebut dengan hari kerja, ternyata dalam penghitungannya sangat rumit karena harus mengeluarkan hari libur agar tak masuk hitungan.

Walaupun di depan media KPU tak mau terbuka menyampaikan perubahan apa saja yang perlu, ternyata KPU menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah pakar untuk mendapatkan masukan terkait perubahan-perubahan yang perlu.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Saldi Isra, yang mengikuti pertemuan tertutup tersebut mengusulkan jika KPU ingin ada perubahan agar mencari hal-hal yang terkait langsung kewenangan KPU. Misalnya, terkait waktu yang dibutuhkan dari persiapan sampai sengketanya, yang sampai 17 bulan.

“Ini kan terlalu panjang, KPU harus mengusulkan bagian mana yang harus dipersingkat, misalnya waktu uji publik,” kata Saldi. Seharusnya, uji publik tak menjadi tahapan dalam pilkada dan lebih cocok menjadi urusan internal parpol.

Jika uji publik digelar KPU, itu artinya parpol tidak bertanggung jawab dalam mengusulkan orang. “Mestinya parpol didorong uji publik sendiri,” kata Saldi.

Ahli hukum tata negara Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf, mengatakan, jika akan ada revisi terhadap UU, hendaknya revisi jangan sampai menyentuh hal-hal fundamental. Perubahan fundamental itu misalnya, pemilihannya diubah jadi sistem paket, sengketanya tidak di MA tapi di MK.

Uji publik termasuk fundamental dalam UU. Karena itu, sebaiknya keberadaannya tidak perlu direvisi. Walaupun, secara konsep, Asep setuju jika uji publik itu harusnya menjadi pekerjaan parpol, bukan KPU.

“Jadi parpol yang bentuk tim uji publik lalu serahkan ke KPU. Jangan KPU mengangkat orang-orang untuk melakukan uji publik, karena itu urusan internal parpol sebetulnya,” kata Asep. Terlepas dari hal itu, uji publik tetap penting, agar parpol tak hanya jadi kendaraan bakal calon yang punya uang.

KPU menjadwalkan pembentukan panitia uji publik pada 4 Maret – 10 April, dan pelaksanaan uji publik sendiri 12 April – 12 Mei. Harapan yang tinggi terhadap uji publik telah disematkan.

KPU berjanji akan menjadikan uji publik sebagai pendidikan pemilih. Namun, mengingat banyak aspek yang masih baru bagi KPU, uji publik juga akan menjadi ujian nyata bagi cara kerja KPU di 204 daerah yang akan menggelar Pilkada. (Amir Sodikin)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Posting Komentar

Item Reviewed: Uji Publik, Ujian Pertama Bagi KPU Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM