728x90 AdSpace

Latest News
Senin, 09 Februari 2015

Revisi UU Pilkada Diusulkan Dua Tahap

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1/2014 yang telah disetujui DPR menjadi uu, sebaiknya direvisi dalam dua tahap. Pasalnya, saat ini di DPR berkembang perlunya merevisi banyak hal prinsip yang dipastikan tak akan terkejar hingga masa persidangan kedua yang berakhir 18 Februari 2015.

Hal tersebut disampaikan Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Didik Supriyanto, dalam diskusi “Revisi Terbatas Perppu No 1/2014 demi Perbaikan Sistem” yang digelar di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (30/1). Hadir sebagai pembicara lain Deputi Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz, politisi Partai Amanat Nasional Abdul Hakam Naja, dan Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini.

Didik mengatakan, memang banyak persoalan dalam pasal-pasal di Perppu. “Saat ini serba dilematis, kalau tak tiubah nanti akan jadi sumber ketidakpastian dan bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Kalau diubah, waktunya tidak akan cukup,” katanya.
Karena itu, diusulkan agar revisi terhadap Perppu yang sudah disetujui sebagai uu tersebut dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah perubahan terbatas yang hanya merevisi jadwal pilkada. “Pilkada serentak 2015 diundur ke 2016, tak usah lama-lama, diundur enam bulan saja jadi Juni 2016,” kata Didi.

Dengan hanya membahas perubahan dasar itu, revisi bisa selesai dan ditetapkan pada 18 Februari. Setelah itu baru dilakukan perubahan tahap kedua yang lebih komprehensif di masa sidang ketiga dan keempat.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menilai, dengan dua tahap revisi itu bagi penyelenggara bisa lebih mempersiapkan pilkada secara lebih baik. “Perubahan kedua akan lebih komperehensif, termasuk memastikan waktu penyelenggaraan pilkada cukup delapan bulan,” katanya.

Politisi PAN, Abdul Hakam Naja, mengatakan, perubahan yang ditargetkan hingga 18 Februari memang waktunya sangat mepet. Ibaratnya jika membangun rumah, waktu yang tersedia hanya cukup untuk amplas. “Belum pengecatan rumah dan finisihing. Kalau tetap dipaksakan 18 Februari maka ya cuma amplas saja, tidak akan mampu membahas substansi, harapannya sih revisi itu hingga April,” katanya.

Deputi Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengingatkan agar revisi uu tetap memperhatikan aspek-aspek penting dari sisi kepentingan pemilih. Misalnya, harus tetap memberi ruang partisipasi bagi pemilih. “Harus ada jaminan KPU tetap menjunjung asas keterbukaan,” katanya.

Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menitipkan beberapa hal dalam revisi uu. Taerutama soal tahapan yang panjang harus ada solusi, yang disebut dalam perppu dengan ‘hari menurut hari kerja’. Seharusnya dikembalikan ke definisi ‘hari menurut kalender’ agar memudahkan penghitungan.

“Kemudian yang kedua, tahapan uji publik diperpendek, tahapan pendaftaran bakal calon diperpendek,” kata Ferry. Terkait siklus pemilu juga perlu diperhatikan. KPU mengusulkan supaya ada penataan siklus pemilu. “Dalam kurun waktu lima tahun itu ada dua kali pemilu (nasional dan daerah). Itu mulai 2016, 2017, 2021. Nanti seterusnya 5 tahun sekali,” kata Ferry.

Masalah sengketa di pilkada juga harus mendapat perhatian, mulai dari sengketa di hasil pilkada, proses penanganan, dan mekanismenya juga. “Lalu terkait dengan proses penganggaran juga harus diperjelas karena ini kan serentak, perlu ada payung hukum penganggaran,” kata Ferry. (AMR)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Poskan Komentar

Item Reviewed: Revisi UU Pilkada Diusulkan Dua Tahap Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM