728x90 AdSpace

Latest News
Senin, 09 Februari 2015

PPP Kubu Romy ke KPU Kejar Pilkada 2015

Setelah Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz mendatangai Komisi Pemilihan Umum pada Jumat (23/1), giliran PPP kubu M Romahurmuziy pada Selasa (27/1) mendatangi KPU. Dipimpin langsung Romy, panggilan akrab Romahurmuziy, mereka menjelaskan kepada KPU bahwa kepengurusan hasil Muktamar VIII Surabaya adalah yang sah sesuai hukum yang berlaku.

“Sampai hari ini, secara legal formal, SK Kementerian Hukum dan HAM tertanggal 8 Oktober 2014 itulah yang bisa jadi patokan kepengurusan DPP PPP yang sah,” kata Romy. Untuk membedakan dengan kepengurusan lain, di Muktamar VIII Surabaya, terjadi perubahan nomenklatur organisasi pengurus PPP tingkat kabupaten/kota, yang mengubah istilah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) menjadi Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

“Atas pendaftaran PPP di tingkat kabupaten/kota hanya akan sah jika memiliki nomenklatur SK DPD bukan DPC,” kata Romy. Terkait kepengurusan ganda, Romy mengatakan hal itu tidak perlu ditakutkan karena sudah ada keabsahan legal formal.

Pilkada 2015
Romy memastikan, walaupun partainya dilanda konflik internal, namun PPP justru lebih siap menggelar pemilihan kepala daerah di 2015, dibanding tahun 2016. “Yang paling pas pilkada serentak itu digelar di 2015, bukan di 2016. Justru kalau digelar di 2015, mesin partai masih hangat,” kata Romy di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (27/1), sebelum pertemuan tertutup dengan jajaran komisioner KPU.

Romy menegaskan, apa yang disebut konflik internal hanya terjadi di media massa. “Konflik hanya muncul di media tapi tak muncul dalam administrasi negara. Tak mungkin negara mengakui dua kepengurusan, dan kepengurusan yang sah menurut Kementerian Hukum dan HAM adalah PPP hasil Muktamar VIII Surabaya,” kata Romy.
SK pengesahan dari Kumham itu, menurut Romy, juga diikuti dalam praktik administrasi aparatur negara dari pusat hingga daerah. “Tampak dalam aparatur pemerintah hingga daerah terkait pengucuran bantuan politik, misalnya, hingga kini tak ada masalah,” kata Romy.
Romy menegaskan, tak ada persoalan konsolidasi di tubuh PPP, walaupun banyak yang menilai konflik internal telah diikuti dengan berbagai pemecatan terhadap kader yang tak sepaham dengan Romy. “Di internal PPP tak ada persoalan apa-apa. Yang terjadi itu bukan pemecatan, hanya rotasi jabatan, jumlahnya sedikit, gak ada implikasinya buat konsolidasi di daerah,” kata Romy.
Ketua KPU Husni Kamil Manik, yang menerima PPP kubu Romy, usai pertemuan tertutup mengatakan, PPP kubu Muktamar VIII Surabaya memaparkan kronologi muktamar hingga kemudian proses hukum. “Kami merespon bahwa kami merujuk peraturan perundangan yang berlaku. Itu legalitas formal yang menjadi sikap kami,” kata Husni.
KPU telah menekankan kepada PPP di kedua kubu bahwa pihaknya tetap netral terhadap upaya hukum yang masih berproses dan tidak berpihak pada yg bersengketa. “Kami berharap konflik internal ini bisa selesai dan ada kejelasan yang mewakili PPP sebelum Pilkada nanti,” kata Husni.
Revisi tujuh isu
Selain terkait masalah internal PPP, Romy juga membawa ide untuk tujuh revisi terhadap UU Pilkada yang baru saja disahkan di DPR. Ketujuh ide tersebut yaitu, pertama, terkait pelaksanaan pilkada apakah di 2015 atau 2016.

Kedua, soal keberadaan wakil kepala daerah apakah nanti satu paket pemilihan dengan kepala daerah ataukah terpisah. Ketiga, soal ambang batas perolehan suara atau kursi DPRD yang disyaratkan untuk pendaftaran bakal calon dan calon. “ada perubahan ambang batas, dari 15 persen ke 20 persen, nah itu esensinya apa?” kata Romy.

Keempat, soal ambang batas kemenangan, yang sebelumnya ditetapkan 30 persen perolehan suara. “Kami akan menaikkan ambang batas kemenangan menjadi 50 persen. Memang nanti akan sulit sekali dan kemungkinan masuk putaran kedua tapi hasilnya akan lebih dipercaya publik,” kata Romy.

Kelima, soal uji publik. “Kami memandang uji publik wajib diadakan karena terkait kapasitas dan kompetensi, dan bisa menjadi saringan awal integritas bakal calon,” kata Romy.

Keenam, soal isu kedekatan vertikal atau istilahnya soal dinasti. Menurut Romy, ketentuan ini perlu dipertimbangkan lagi. Ketujuh, soal pembiayaan kampanye oleh negara. “Pembiayaan kampanye untuk negara ini penting untuk menutupi biaya kontestasi antar kandidat, biar tak cukup besar,” kata Romy.

Ketua KPU, Husni Kamil Manik, mengatakan, pihaknya tak bisa membuka pertemuan untuk media karena sebelumnya PPP telah menggelar pertemuan tertutup sejenis dengan PPP kubu Djan Faridz. “Kalau sekarang dibuka semuanya, tentu tidak adil. Karena itu pertemuan ini tertutup, silakan nanti usai pertemuan Pak Romy bisa menggelar konferensi pers,” kata Husni.
(AMR)



  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Posting Komentar

Item Reviewed: PPP Kubu Romy ke KPU Kejar Pilkada 2015 Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM