728x90 AdSpace

Latest News
Senin, 09 Februari 2015

Pilkada September 2015 Tak Memungkinkan

Komisi Pemilihan Umum menyatakan pemilihan kepala daerah serentak tak mungkin bisa digelar di bulan September 2015, seperti permintaah pemerintah. Pakar pemilu menilai, informasi ke Presiden tentang penyelenggaraan Pilkada di September 2015 dinilai keliru dan harus diluruskan.

Komisioner KPU, Hadar N Gumay, ditemui usai “Temu Pakar: Pengalaman Internasional dalam Teknologi Kepemiluan” yang digelar Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, di Jakarta, Kamis (5/2), mengatakan, pihaknya merasa bingung terhadap permintaan pemerintah tersebut.

“Kan tahapan pilkada itu harus disesuaikan dengan uu-nya yang akan berubah. Setelah revisi uu di DPR selesai, kita baru konsultasi ke DPR dan pemerintah. Apakah ketika revisi UU selesai, mereka (DPR dan pemerintah) langsung bersedia kalau langsung kita mulai pilkada?” kata Hadar.

Idealnya, setelah revisi uu, KPU akan mulai mensinkronkan Peraturan KPU yang rancangannya sudah dibuat dengan hasil revisi uu yang ada. Kemudian, setelah itu KPU akan berkonsultasi dengan pemerintah dan DPR untuk membahas PKPU.

Jika semua pihak setuju, baru PKPU disahkan dan tahapan pilkada baru bisa dimulai. “Itu saja prosesnya memakan waktu, bisa dua bulan untuk menyelesaikan 10 PKPU. Jangan-jangan mereka juga minta kita untuk sosialisasi dulu terhadap PKPU itu. Kalau begitu, itu bisa sampai tiga bulan, tiga bulan setelah revisi uu disahkan,” kata Hadar.

Dengan demikian, jika revisi UU disahkan 18 Februari, maka bulan Mei semua PKPU dan sosialisasi baru selesai. Jarak dari Mei ke September yang hanya empat bulan, mau diapakan saja tak bisa akan menepati jadwal itu. “Saya hanya tak bisa mengerti saja hitungan pilkada di bulan September 2015 itu,” kata Hadar.

Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Didik Supriyanto, mengatakan, pihaknya menduga Presiden Joko Widodo tidak mendapatkan informasi yang memadai dan benar tentang tahapan pilkada.

Didik mengatakan, dari sisi desain uu tak memungkinkan bisa dilaksanakan di September 2015. Setidaknya, tahapan yang sekarang akan membutuhkan waktu paling cepat delapan bulan, terdiri dari enam bulan sebelum pemungutan suara dan dua bulan setelaj pemungutan suara.

“Jika digelar September 2015, mundur ke belakang berarti harus digelar persiapan sebulan sebelumnya yaitu di Februari. Berarti sekarang ini harus persiapan. Tapi tak bisa dilakukan karena revisi uu belum jadi,” katanya.

Didik menduga, PDI-P ingin mengejar pilkada agar lebih cepat digelar dengan tujuan untuk mengejar efek popularitas Pilpres 2014 dalam pilkada nanti. Strategi yang sama pernah dipakai mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang waktu itu menghendaki pilkada di 2010 padahal banyak problem.


“Usulan agar memundurkan pilkada ke 2011 tak diterima, dengan pertimbangan SBY ingin memanfaatkan popularitas kemenangan Pilpres 2009,” kata Didik. Hasilnya, Partai Demokrat ternyata tak mendapat kursi seperti yang diharapkan. Rupanya, efek di Pilpres tak bekerja di tingkat pilkada.

“Argumentasi ini juga digunakan PDI-P. Waktu itu, SBY masih bagus citranya dan pemilih belum terbelah. Sekarang, dengan situasi seperti ini ketika pemilih terbelah, PDI-P tak akan bisa memanfaatkan popularitas di Pilpres 2014,” kata Didik. Kalau dipaksakan pilkada 2015, PDI-P tak akan mendapatkan popularitas itu di tingkat lokal. (AMR)

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

1 comments:

Item Reviewed: Pilkada September 2015 Tak Memungkinkan Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM