728x90 AdSpace

Latest News
Senin, 09 Februari 2015

Perppu Pilkada Darurat Disahkan Jadi UU

Presiden Joko Widodo harus memahami, saat ini Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terkait pemilihan kepala daerah sudah pada tingkat darurat untuk segera ditandatangani dan diundangkan. Jika tak segera diundangkan, DPR tak akan punya kesempatan merevisi uu tersebut.

Ahli hukum tata negara Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf, yang dihubungi Minggu (1/2), menggatakan, jika DPR tak merevisi uu, maka uu pilkada tersebut sulit untuk diaplikasikan karena banyak pasal yang tak relevan dan bahkan bertentangan satu sama lain. Dengan uu yang tak direvisi, akan melahirkan pilkada yang sarat multitafsir aturan dan akan banyak digugat ke Mahkamah Konstitusi.

Karena itu, peran presiden dalam mengundangkan Perppu bukan lagi sebuah urgensi, tapi sudah emergensi. “Kalau urgensi masih lumayan bisa ditawar, tapi kalau emergensi tak bisa ditawar lagi, Presiden harus cepat mengundangkan dan DPR harus segera merevisi sehingga 26 Februari semuanya sudah siap jalan,” kata Asep.

Jika Presiden tak juga menandatangani penetapan perppu sebagai uu, maka paling lama 30 hari setelah naskah yang disetujui DPR diterima presiden, maka otomatis uu tersebut akan berlaku. “Idealnya, hari ini naskah diterima Presiden, besoknya sudah ditandatangani dan sudah diundangkan,” kata Asep.

Presiden harus memberi kesempatan revisi UU tersebut, karena DPR sudah menargetkan revisi selesai 16 Februari. Harapannya, 18 Februari bisa ditetapkan hasil revisinya. “Revisi akan berjalan jika uu sudah diundangkan. Revisinya hanya pasal-pasal yang penting,” kata Asep.

Asep yakin, sebelum 30 hari Presiden sudah akan menandatangani penetapan perppu menjadi uu. “Karena Presiden juga tahu KPU punya target cepat, harapannya paling lambat 26 Februari semua regulasi sudah bisa berjalan, baik uu perppu maupun revisi dari uu perppu,” papar Asep.

Jika Presiden mengabaikan ini maka DPR tak sempat merevisi uu. Akhirnya yang berlaku adalah uu dari perppu yang tak direvisi, yang mustahil bisa diaplikasikan KPU. “Ada beberapa hal yang tak bisa diaplikasikan. Pasal 40, misalnya, menyebut pasangan calon, padahal pasal-pasal lain menyebut kepala daerah saja, jadi ada pasal yang bertentangan,” kata Asep.

Waktu pelaksanaan yang tak mungkin digelar di 2015 juga perlu direvisi. “Banyak hal yang perlu direvisi, misal soal uji publik terlau lama dan harus dilakukan KPU, juga soal penyelesaian sengketa pilkada,” kata Asep.

Waktu bagi Presiden untuk berfikir dan kemudian menandatangani, tinggal sedikit. “Kalau tak direvisi, beberapa hal tersebut pasti akan digugat ke MK sehingga akan menjadi persoalan di kemudian hari,” kata Asep.

Asep yakin, inilah momentum tepat untuk segera mengundangkan uu dan kemudian merevisinya. “Jika berlarut-larut dan tak sempat direvisi, yang saya khawatirkan, ada yang mengulur waktu sehingga tak ada kesepakatan dan ini akan berisiko terhadap masa depan pilkada langsung oleh rakyat,” kata Asep.

Sulit digelar di 2015
Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Didik Supriyanto, mengatakan, jika perppu tak direvisi, tak mungkin bisa dilaksanakan oleh KPU. Misalnya, soal pilkada yang jika menurut desain perppu tersebut paling cepat digelar di Desember 2015.

“Tak mungkin menggelar pilkada di bulan Desember. Sepanjang Desember adalah musim hujan yang sering membawa banjir dan tanah longsor sehingga bisa menggagalkan pemungutan suara,” kata Didik. Bulan yang nyaman untuk pemilu di Indonesia adalah Juni karena lautan tenang dan udara cerah.
Karena itu, revisi perppu mutlak dilakukan, setidaknya terkait waktu pelaksanaan yang harus diundur ke 2016. Komisi Pemilihan Umum di daerah terutama dari Indonesia bagian timur juga melaporkan tentang keberatan mereka jika pelaksanaan pemilihan kepala daerah digelar di bulan Desember.
Apalagi, beberapa kegiatan penting yaitu rekapitulasi suara, berlangsung pada saat Natal. Komisioner KPU, Juri Ardiantoro, mengakui ada alasan-alasan bersifat lokal yang keberatan jika pilkada digelar di Desember 2015. “Beberapa daerah itu diantaranya Papua, Papu Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku,” katanya.

Rekapitulasi suara di tingkat provinsi terakhir tanggal 23 Desember. “Orang sudah mulai sibuk pulang kampung untuk merayakan Natal dan tahun baru. Itu salah satu suara teman-teman daerah yang turut membuat alasan sebaiknya Pilkada tidak digelar di Desember,” kata Juri.
Di luar alasan teknis tersebt, Juri mengungkapkan, ada alasan yang lebih substantif yaitu soal penataan pemilu secara keseluruhan yang dikaitkan dengan kesiapan para pihak. “Maka lebih baik digeser ke 2016. Kemudian, untuk pilkada serentak gelombang kedua yang dijadwalkan di 2018, sebaiknya memang dimajukan ke 2017,” kata Juri. (AMR)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Poskan Komentar

Item Reviewed: Perppu Pilkada Darurat Disahkan Jadi UU Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM