728x90 AdSpace

Latest News
Senin, 09 Februari 2015

Perang Terhadap Korupsi Butuh Komitmen Pimpinan Parpol

*PDI-P kesulitan hubungi Jokowi


Korupsi masih menjadi fenomena luar biasa dan butuh komitmen luar biasa pula dari para pimpinan partai politk dan tentu saja dari presiden. Semua pihak bisa belajar kepada mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang selama 10 tahun menjabat menunjukkan semangat antikorupsi dan hanya tunduk pada konstitusi.

Demikian disampaikan Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J Vermonte dalam diskusi “100 Hari Jokowi, Masihkan Menjadi Petugas Partai?” yang digelar Poros Wartawan Jakarta, di Jakarta, Kamis (29/1). Hadir dalam diskusi tersebut Anggota DPR dari PDI-P Masinton Pasaribu, Anggota DPR dari Partai Demokrat Ruhut Sitompul, Anggota DPR dari Fraksi Nasdem Patrice Rio Capella, dengan moderator Andy Lala.

Philips mengingatkan, dalam bangunan sistem presidensial, istilah petugas partai tak relevan lagi. Presiden memegang kekuasaan tertinggi eksekutif dan memiliki hak prerogratif. Namun, publik telah paham jika tetap saja ada lobi-lobi dari partai yang bisa menekan menekan presiden. “Jika ada yang menekan presiden, tentu tidak di depan panggung, lobi-lobi pasti ada,” katanya.
Namun, semua pihak harus tetap menempatkan diri dalam konteks anti korupsi dan demokratis.

“Semua pemain politik harus belajar pada SBY, dia paling tunduk pada konstitusi dan anti korupsi,” kata Philips.
Prinsip anti korupsi harus dipegang semua pimpinan partai, karena ada anggapan pimpinan partai selama ini menekan presiden dengan tidak mengabaikan prinsip anti korupsi. “Korupsi sudah luar biasa butuh komitmen pimpinan parpol. Jalau Jokowi tahu seseorang sudah tersangka, entah penetapannya setelah dilantik atau sebelum dilantik, ya harusnya Jokowi dan pimpinan partai bisa mikir ulang lagi,” kata Philips.

Ironi terbesar dunia politik

Bertahun-tahun mempelajari berbagai ilmu politik dari berbagai dunia, Philips menemukan ironi politik yang hanya ada di Indonesia saat PDI-P berkuasa. “Kita makin demokratis. Tentara saja sudah kembali ke barak, yang belum didemokratisasi adalah parpol-parpol. Ini ironi besar di negeri ini,” kata Philips.

Para pimpinan parpol mempertahankan kekuasaannya dengan cara tak demokratis, bahkan di internal partai sendiri hanya berani aklamasi dalam pemilihan ketua umum. “Kita tak bisa bayangkan, nanti pada 2019, arah bangsa ini ditentukan oleh partai-partai yang dipimpin para ketua yang usianya 70 tahun ke atas,” kata Philips.

Ironi kedua terkait sikap partai penguasa PDI-P yang saat ini tak bisa membedakan apakah sebagai partai berkuasa atau sebagai opisisi. Dalam banyak pembahasan di DPR, yang paling kritis justru dari PDI-P. “Saya belajar politik selama ini, di seluruh dunia tak ada partai berkuasa yang sikapnya seperti oposisi. Ada kemacetan betul antara Jokowi dengan PDI-P,” kata Philips.
Menurut Philips, PDI-P harusnya punya kepentingan untuk mensukseskan jalannya pemerintahan. “Ini tes juga bagi PDI-P bisa enggak berkuasa lagi nanti,” kata Philips.

Anggota DPR Komisi III Fraksi PDI-P, Masinton Pasaribu, mengakui bahwa PDI-P saat ini sulit berkomunikasi dengan Jokowi. “Jokowi dilingkari orang istana yang akan menjauhkan Jokowi dengan parpol pendukung. Beberapa kali PDI-P mau ketemu, pesan itu tak disampaikan ke Jokowi,” katanya.

Anggota DPR dari Nasdem, Patrice Rio Capella, membantah jika ada yang menekan presiden saat ini, terutama dari parpol. “Yang menekan bukan parpol. Yang kita ikuti hanya aturan bernegara untuk kasus pengangkatan Kapolri ini. Kalau calon Kapolri sudah disetujui DPR, apa yang harus dilakukan? Itu saja,” katanya.

Proses politik sudah selesai kini tinggal di tangan presiden. “Melantik dan tidak melantik itu hak presiden. Kalau gak dilantik ya dijelaskan kenapa tak dilantik.
Kalau tak akan dilantik ya ajukan yang baru,” kata Patrice.

Anggota DPR dari Demokrat, Ruhut Sitompul, mengatakan, Demokrat memang mengusulkan agar Jokowi menunda pelantikan Budi Gunawan karena statusnya sebagai tersangka, dan ternyata usul itu diterima. “Tunda lho bukan batalkan.
Kan sudah ditunda. Jadi setelah ditunda ya harusnya sekarang dilantik saja,” katanya. (AMR)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Poskan Komentar

Item Reviewed: Perang Terhadap Korupsi Butuh Komitmen Pimpinan Parpol Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM