728x90 AdSpace

Latest News
Senin, 09 Februari 2015

Penyandang Disabilitas Pasti Diakomodasi KPU di “Sidalih”

Keluhan dari penyandang disabilitas yang banyak tak terlibat dalam setiap pemungutan suara, bisa diadvokasi dengan memastikan mereka agar masuk dalam Daftar Pemilih Tetap. Menjelang pemilihan kepala daerah serentak, Komisi Pemilihan Umum akan memastikan ada kolom di Sistem Informasi Data Pemilih yang memuat data disabilitas pemilih, jika ada.

Demikian salah satu benang merah dalam acara Dialog Regional Ke-3 Jaringan Pemilu Akses bagi Penyandang Disabilitas (AGENDA) di Jakarta, Rabu (28/1). Dialog dengan tema “Menjamin Hak Politik Penyandang Disabilitas – Mencapai Pemilu Akses” ini diikuti ratusan peserta dari 27 negara.

Penyelenggara pemilu dari Fiji, Korea Selatan, Timor Leste, Thailand, dan Malaysia hadir dalam acara yang digelar AGENDA kerjasama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Persatuan Penyelenggara Pemilu Dunia (the Association of World Election Bodies, AWEB). Perwakilan organisasi penyandang disabilitas dari berbagai negara juga hadir termasuk Libya, Mesir, Georgia, Australia, dan Amerika Serikat.

Ketua KPU, Husni Kamil Manik, mengatakan, KPU telaj mem memprioritaskan hak politik setiap warga termasuk penyandang disabilitas. “Hanya saja memang masih ada masyarakat kita enggan menyampaikan keterangan dari anggota keluarga apakah menyandang disabilitas atau tidak,” katanya.

Komisiner KPU, Hadar N Gumay, mengatakan, KPU telah mengadopsi azas penyelenggaraan yaitu aksesibilitas untuk semua. “Itu bentuk dari kesadaran kami. Padahal azas penyelenggaraan pemilu di undang-undang tidak menyebutkan hal itu,” kata Hadar.

Setiap produk peraturan KPU juga disusun dengan partisipasi semua pihak, termasuk memperhatikan aspek aksesibilitas. KPU juga melibatkan penyandang disabilitas sebagai penyelenggara pemilu. “Jumlahnya belum banyak tapi sudah ada. Kami ingin mengajak lebih banyak lagi agar ada nuansa yang lebih pas,” kata Hadar.

Terkait anggapan bahwa masih ada 11 juta penyandang disabilitas yang belum terakomodasi dalam pemilu, KPU menegaskan angka itu bukan berasal dari KPU. “Kami akui memang masih banyak yang belum menggunakan haknya. Pintu utamanya adalah masuk dalam daftar pemilih,” kata Hadar.

KPU telah menyiapkan kolom jenis disabilitas dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) sehingga nanti akan bisa diketahui jumlah penyandang disabilitas dan penyebarannya. Dengan cara seperti itu, KPU akan bisa memonitor dan mempersiapkan layanan yang adil bagi semua pemilih.

Dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2015 nanti, KPU sudah menyiapkan agar pilkada lebih aksesibel. “Persiapan kami laksanakan termasuk memastikan pilkada ini juga memenuhi asas aksesibilitas. Sudah pasti akan ada alat bantu, juga template-template braile untuk penyandang tuna netra,” kata Hadar.

Perwakilan Indonesia untuk the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), Rafendi Djamin, mengatakan, Indonesia telah mengambil peran penting untuk mengajak rakyat dari kawasan ASEAN untuk memperbaiki aksesabilitas hak-hal politik kaum disabilitas. “Kenapa kita dipercaya? Karena kita telah berhasil selama 15 tahun ini sebagai negara demokrasi,” kata Rafendi.

Indonesia, kata Refendi, telah menjadi sebuah kekuatan baru. “Kekuatan itu menginsyaratkan tanggung jawab. Implikasi bagi Indonesia, kalau kita tidak konsisten dengan apa yang kita kampanyekan, kita bakal punya problem,” katanya.

Risnawati Utami, Disability Rights Advisor AGENDA, mengatakan, pihaknya dari organisasi penyandang disabilitas telah bersama-sama melakukan advokasi pemilu akses. Tujuannya untuk memungkinkan kelompok penyandang disabilitas mendapatkan hak-hak politiknya.

Dari riset yang dilakukan, memang jumlah penyandang disabilitas yang ikut pemilu masih sangat rendah. Namun, KPU ternyata sudah memiliki program untuk pemilu akses yang lebih baik. “Kami terharu karena ternyata ada langkah-langkah afirmasi ketika ada kawan-kawan yang tidak bisa mencoblos di TPS,” kata Risnawati.

Harapannya ke depannya akan ada kebijakan yang lebih kuat lagi di KPU untuk memfasilitasi penyandang disabilitas yang di pelosok dan di Rumah Sakit Jiwa. “Karena selama ini hak poilitik orang dengan psikosisial belum terfasilitasi,” kata Risnawati. (AMR)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Poskan Komentar

Item Reviewed: Penyandang Disabilitas Pasti Diakomodasi KPU di “Sidalih” Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM