728x90 AdSpace

Latest News
Sabtu, 14 Februari 2015

Penetapan Tersangka Tak Harus di Penyidikan

Ahli yang dihadirkan termohon Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan penetapan status tersangka seseorang tak harus dilakukan di tahap penyidikan. Asalkan sudah ada minimal dua alat bukti, maka penetapan tersangka bisa dilakukan saat masih penyelidikan.

Demikian yang disampaikan mantan jaksa Adnan Paslyadja dalam sidang praperadilan kasus penetapan tersangka Komisaris Jenderal Budi Gunawan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (13/2). Adnan diajukan sebagai ahli dari pihak termohon yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Jumat kemarin adalah hari kedua atau hari terakhir bagi KPK untuk pembuktian.

Kuasa hukum KPK, Chatarina M Girsang, bertanya apakah penetapan tersangka harus dilakukan pada tingkat penyidikan. Adnan menjawab, tidak harus seseorang ditetapkan sebagai tersangka itu di tingkat penyidikan.

“Dengan bukti yang cukup maka sejak penyelidikan bisa jadi tersangka tanpa diperiksa terlebih dulu,” kata Adnan. Adnan juga menegaskan, bukti permulaan tidak harus dari keterangan tersangka. Karena itu, kehadiran calon tersangka sebelum menjadi tersangka bukanlah sebuah keharusan.

Penetapan status tersangka bisa dilakukan jika sudah ditemukan dua alat bukti. “Bisa menggunakan keterangan saksi atau dokumen, itu semua di penyelidikan,” kata Adnan.

Ketentuan itu merujuk pada UU No 30/2002 tentang KPK Pasal 44. Di Ayat (2) disebutkan, “Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik”.

Chatarina kembali bertanya, apakah bisa jika ada keberatan penetapan tersangka dengan alasan buktinya belum cukup, kemudian dibawa ke praperadilan. “Ini bukan kewenangan praperadilan tapi sudah masuk masuk pokok pembuktian perkara,” jawab Adnan.

Kuasa hukum KPK lainnya, Rasamala Aritonang, bertanya soal asas hukum kepada B Arief Sidharta, pengajar filsafat hukum Universitas Parahyangan yang juga dihadirkan sebagai ahli. Salah satu asas hukum yaitu hakim tidak boleh menolak perkara walaupun tidak ada dasar hukumnya.

“Apakah asas hukum ini bisa dijadikan dasar untuk membawa semua perkara dan hakim harus membenarkan dalam putusannya, walaupun tidak ada dasar ketentuan hukumnya?” tanya Rasamala.

Arief menjawab, ketentuan itu hanya menunjukkan hakim tak boleh menolak perkara. Jadi jika ada perkara harus diterima. “Kalau tidak ada dasar hukumnya tetap saja diterima kemudian diputuskan tidak bisa diterima karena tak ada dasar hukum. Jadi permohonannya atau tuntutannya ditolak.

Hakim Sarpin Rizaldi sempat bertanya, bagaimana jika Arief menjadi tersangka yang penetapannya dianggap tidak sah. Pertanyaan ini mengambil analogi dari kasus yang diajukan pemohon, yang mempersoalkan sah tidaknya penetapan tersangka.

“Jika ahli ditetapkan sebagai tersangka, sebelum Anda dimintai keterangan, saudara keberatan tidak? Apa yang akan Saudara lakukan?” tanya hakim Sarpin.

Arief menjawab, ia memilih maju ke sidang di pengadilan untuk membuktikan salah atau tidak. “Saya akan tunggu sidang pengadilan,” jawab Arief.

Ahli lainnya yang dihadirkan KPK adalah Zaenal Arifin Mochtar, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada. Zaenal memaparkan, soal pimpinan KPK yang kolektif kolegial.

Kuasa hukum pemohon, Frederich Yunadi, bertanya kepada Zaenel, bagaimana jika seorang pimpinan KPK sakit, atau tugas ke luar negeri, yang dilakukan untuk memutuskan sesuati hanya melalui persetujuan via pesan elektronik. Padahal, pimpinan KPK harus berjumlah lima orang dalam pengambilan keputusan.


Zaenal menjawab, dalam kondisi salah seorang pimpinan sakit, dia tentu bisa ikut mengambil keputusan secara elektronik. Namun dalam kondisi ada yang meninggal dunia, tidak mungkin mempertahankan jumlahnya tetap lima orang.

Dalam kondisi ada konflik kepentingan, juga tak mungkin ikut mengambil keputusan berlima. “Kita tak bisa menerjemahkan bahasa bersama-sama itu harus selalu lima pimpinan KPK mengambil keputusan semua, karena pasti ada kondisi yang tak memungkinkan kelima-limanya ada,” katanya.

Kuasa hukum pemohon, Maqdir Ismail, mempersoalkan bagaimanan jika seorang pimpinan KPK yang sudah mengundurkan diri tapi masih bekerja. “Apa dia masih boleh melakukan kegiatan,” tanya Maqdir.

“Dalam kondisi itu memang pilihan pribadi karena uu tak menggatur.
Hanya kalau terkait etika moral, bukan keahlian saya menjawab,” jawab Zaenal.
Secara administratif, pimpinan yang mengundurkan diri memang harus menunggu keputusan presiden.

Ahli lainnya, Junaidi, Pengajar Fakultas Hukim Universitas Indonesia, mengatakan, jika ada keberatan terhadap penetapan tersangka yang dianggap tidak sah, karena dianggap bukti belum cukup, hal ini bukan kewenangan praperadilan. “Harus menunggu proses peradilan karena itu sudah masuk materiilnya,” katanya.

Terkait penilaian penetapan tersangka belum cukup bukti, itu sudah masuk pembuktian materiil dan bukan obyek praperadilan. “Praperadilan lebih memeriksa dari sisi penetapan tersangka yang tidak sah,” kata Junaidi. (AMR)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Poskan Komentar

Item Reviewed: Penetapan Tersangka Tak Harus di Penyidikan Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM