728x90 AdSpace

Latest News
Sabtu, 14 Februari 2015

Penetapan Tersangka Budi Gunawan Sesuai Prosedur

Saksi yang dihadirkan termohon Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sidang praperadilan yang diajukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan semakin memperkuat dalil KPK bahwa penetapan status tersangka sudah sesuai prosedur. Kubu pemohon Budi Gunawan mempertanyakan keabsahan para penyelidik di KPK yang dianggapnya tak memenuhi syarat asal instansi dan pendidikan.

Dalam sidang praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (12/2), KPK hanya menghadirkan satu saksi yaitu penyelidik aktif KPK, Iguh Sipurba. Iguh membeberkan bagaiamana proses di KPK sebelum Budi Gunawan menjadi tersangka yang didahului dengan ekspose atau gelar perkara.

“Dari ekspose atau gelar perkara itu pimpinan sepakat penyelidikan bisa ditingkatkan ke tingkat penyidikan,” kata Iguh. Pengumpulan data dalam penyelidikan memang dilakukan rahasia tidak dibuka ke publik.

Kuasa hukum termohon yang juga Kepala Biro Hukum KPK, Chatarina Muliana Girsang, bertanya kepada saksi, apakah gelar perkara tersebut juga dihadiri pimpinan KPK yang ada. Saksi memjawab, seluruh pimpinan yang berjumlah empat orang hadir saat itu.

“Berdasar bukti dan fakta yang kami sampaikan dan kemudian didiskusikan, akhirnya pimpinan sepakat kasus ini layak ditingkatkan ke penyidikan,” kata Iguh.

“Apa dipaparkan juga bukti permulaan,” tanya Chatarina lagi. “Ya kami paparkan seluruhnya untuk memperjelas posisi kasusnya. Juga termasuk pasal-pasal yang disangkakan,” jawab Iguh.

Saat ekspose, sudah menyebutkan calon tersangka adalah Komjen Budi Gunawan. Iguh mengatakan, keputusan peningkatan status tersangka diambil oleh seluruh pimpinan KPK.

Iguh juga menjelaskan, saat penyelidikan KPK tak mengonfirmasi ke Budi Gunawan. Alasannya, KPK mengacu kepada undang-undang yang menyatakan tujuan penyelidikan adalah mengumpulkan bukti permulaan yang cukup.

KPK mengacu pada Pasal 44 UU KPK. “Dalam hal kami sudah menemukan dua alat bukti yang sudah berkesesuaian satu sama lainnya, tidak mengharuskan kami menanyakan ke calon tersangka,” kata Iguh.

Status penyelidik
Kuasa hukum pemohon dari kubu Budi Gunawan, Maqdir Ismail, mengorek keterangan saksi terkait latar belakang dan status pendidikan Iguh sebagai penyelidik. “Pasal 4 KUHAP, penyelidik adalah setiap anggota polisi, apakah Saudara pernah menjadi polisi?” tanya Maqdir yang dijawab tidak oleh Iguh.

“Pernah mengikuti pendidikan penyelidik?” sergah Maqdir. “Kami sudah mendapatkan diklat penyelidikan,” jawab Iguh yang merupakan penyelidik dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang diangkat KPK.

Maqdir masih mengejar soal pendidikan Iguh. “Apakah saksi pernah mengikuti pendidikan hukum,” tanya Maqdir. “Secara formal, tidak,” jawab Iguh.
Tidak puas dengan keterangan Iguh, Maqdir mengeluarkan dalil Pasal 38 UU No 30/2012 tentang KPK yang mengatur penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang di atur dalam hukum acara pidana berlaku juga bagi KPK.
“Saya tidak baca tapi kalau dari acuan Pasal 44 UU KPK, penyelidikan yang kami lakukan di KPK untuk menemukan bukti permulaan yang cukup tentang tindak pidana korupsi,” kata Iguh.

Debat TPPU meruncing
Maqdir beberapa kali bertanya soal pengumpulan bukti permulaan dikaitkan dengan ketentuan di UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pertanyaan ini terkait Laporan Hasil Analisis (LHA) dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Namun, kubu termohon keberatan dengan debat soal TPPU ini. “Tolong kuasa termohon mendengarkan dulu,” kata Maqdir yang kemudian mendalilkan Pasal 33 Ayat (1) UU No 25/2003 tentang Perubahan atas UU No 15/2002 tentang TPPU.

Disebutkan, untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara TPPU maka penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa. “Apakah ketika itu sudah ada laporan mengenai tersangka Budi Gunawan melakukan TPPU?” tanya Maqdir.

“Kami mengusut tindak pidana korupsinya jadi bukan soal TPPU,” kata Iguh. “Tapi saksi sudah meminta LHA tahun 2003-2008?” sergap Maqdir.

“Kami tak meminta LHA, tapi kami minta informasi ,” kata Iguh. Maqdir terus memburu. Ia kemudian mengeluarkan dalil Pasal 33 Ayat (4) UU No 25/2003.

Tertera, surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh: Kapolri atau Kapolda dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik; Jaksa Agung atau Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh penuntut umum; Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

“Keberatan, kita fokus ke perkara Budi Gunawan di pidana korupsi jadi bukan TPPU,” potong kuasa termohon, Chatarina. Hakim Sarpin Rizaldi sempat melerai namun debat tak bisa dihentikan.

“Saksi bicara soal LHA, yang ditanyakan kuasa hukum pemohon sehubungan yang saksi terangkan,” kata hakim Sarpin Rizaldi.

“Ini tipikor bukan TPPU,” Chatarina tak mau mengalah.

“Bukti yang digunakan itu LHA, kami ingin mengetahui apakah LHA yang diperoleh oleh penyelidik sesuai ketentuan dengan UU atau tidak,” Maqdir menyela.

Hakim pun akhirnya memutuskan debat TPPU tak diteruskan. Namun, kubu Budi Gunawan tetap menanyakan LHA dan TPPU. Hakim tampak jengkel, “Termohon, ini terkait tipikor tak disebutkan satu pun soal TPPU, jadi pertanyaan tidak relevan,” putus Sarpin.

Koordinasi dengan Polri

Kubu Budi Gunawan juga bertanya apakah saksi Iguh tahu Polri sudah melakukan penyelidikan kasus Budi Gunawan dan sudah menyatakan tak ada indikasi pidana korupsi. Iguh mengaku hanya tahu hal tersebut dari media.

Kuasa hukum Budi Gunawan mempertanyakan koordinasi KPK ke Polri apakah sudah dilakukan. Iguh menjawab, untuk koordinasi dengan instansi lain, di KPK sudah unitnya sendir. “Kalau ada koordinasi dan supervisi terutama ke Polri itu bukan wewenang direktorat penyelidikan,” kata Iguh.

Sidang akan diteruskan Jumat (13/2) mulai pukul 09.00 dengan memberi kesempatan kepada KPK untuk menyampaikan bukti-bukti. “Terserah bukti apa yang akan disampaikan, apakah saksi, ahli, surat-surat, terserah, waktunya cuma sampai besok,” kata hakim Sarpin.

Usai sidang, kuasa hukum KPK Rasamala Aritonang mengatakan, keterangan saksi memperkuat dalil KPK bahwa proses penetapan tersangka sudah dilakukan berdasarkan prosedur hukum acara. “Nanti akan kita pertimbangkan apakah besok (Jumat hari ini) masih diperlukan saksi lagi,” katanya.

Soal sorotan terhadap asal instansi dan pendidikan para penyelidik, Rasamala mengatakan, KPK berwenang mengangkat penyelidik, penyidik, dan penuntut umum. “KPK berwenang mengangkat penyelidik, sebagian bukan dari KPK tapi yang dilatih KPK, dan mereka telah terbukti kendalannya dengan 100 persen perkara yang dibawa ke pengadilan terbukti,” katanya.

Rasamala juga menekankan tidak semua penyelidik di KPK berlatar belakang pendidikan hukum. “Kan ada spesialisasi, ada akunting, ada insinyur terkait pengadaan barang dan jaksa. Jadi tak semua berlatar hukum tapi di tim itu ada yang berlatar belakang hukum,” kata Rasalama. (AMR)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Posting Komentar

Item Reviewed: Penetapan Tersangka Budi Gunawan Sesuai Prosedur Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM