728x90 AdSpace

Latest News
Senin, 09 Februari 2015

Para Pakar Dorong E-Rekap untuk Pilkada

Para pakar dari berbagai disiplin ilmu, Kamis (5/2), berkumpul di acara “Temu Pakar” yang digelar Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Mereka sepakat pemungutan suara elektronik (e-voting) belum menjadi kebutuhan. Namun, semua sepakat mendorong Komisi Pemilihan Umum menerapkan sistem rekapitulasi hasil secara elektronik atau e-rekap.

Lebih dari 30 pemangku kepentingan berpartisipasi dalam diskusi “Pengalaman Internasional dalam Teknologi Kepemiluan”. Ada dari KPU, Badan Pengawas Pemilu, pakar ilmu politik, pakar teknologi informasi, pakar hukum, pemantau pemilu, dan masyarakat sipil.

Guru besar politik Universitas Airlangga, Ramlan Surbakti, mengatakan, problem pemilu kita saat ini begitu lamanya menunggu hasil resmi karena banyak jenjang. Bukan persoalan saat memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara.

Karena itu, Ramlan mengatakan, Indonesia belum membutuhkan e-voting. Pesta demokrasi dengan datang ke TPS kemudian ramai-ramai menghitung perolehan suara satu per satu, sudah menjadi ciri khas Indonesia. “Rasanya kalau tak dilakukan, bukan pemilu. Semua pemantau internasional mengatakan ini unik di indonesia. Kalau pake e-voting akan hilang,” kata Ramlan.

Ramlah khawatir, e-voting akan menghilangkan partisipasi warga dalam banyak hal. “Akan menghilangkan perasaan rakyat yang berdaulat karena semua diambil alih teknologi, dengan teknologi yang kita tidak paham,” katanya.

Ahli kepemiluan internasional, Peter Erben, mengatakan, yang realistis dilakukan Indonesia adalah menerapkan e-rekap. “E-rekap akan menjadi kebutuhan. Teknologinya simpel dan hampir semua negara telah memilikinya,” katanya.


Peter setuju penerapan e-rekap. Namun, ia mengusulkan agar KPU tetap mempertahankan sistem pengunggahan formulir perolehan suara atau C1 yang sudah dilakukan di Pemilu Presiden 2014. “Sistem seperti itu khas di Indonesia. Semua orang punya bukti otentik. Semua warga bisa mengecek hasil,” katanya.


Ahli teknologi kepemiluan internasional, Ronan McDermott, mengatakan, berdasarkan pengalaman banyak negara, e-voting pada awalnya memang dipengaruhi psikologi kelompok. “Ada pesona teknologi, terpesona adanya teknologi dan menggunakannya hanya karena teknologi tersedia,” katanya.

Ronnan mengkhawatirkan transparansi yang tak lagi terlihat seperti pada pemungutan suara dengan kertas. “Terjadi kekosoangan kepercayaan yang hanya bisa diisi sebagian melalui pendidikan pemilih. Kompleksitas mesin e-voting hanya bisa sepenuhnya dipahami para ahli,” katanya.

Studi kelayakan
Direktur Program E-Voting, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Andrari Grahitandaru, mengatakan, pihaknya mendukung jika KPU membentuk studi kelayakan e-voting. “Saya setuju itu, harus. Agar ada kemungkinan bisa diterapkan,” katanya.

BPPT sudah melakukan studi kelayakan sejak 2009, namun peruntukannya masih lingkup kecil tingkat desa. Uji coba BPPT berhasil membuktikan bahwa e-voting bisa dijalankan oleh warga desa.

“Sampai hari ini sudah 60 kali pilkades dengan e-voting, dengan cara sentuh,” kata Andrari. Namun, disadari, uji coba tingkat desa itu belum bisa membuktikan untuk digunakan di tingkat lebih rumit lagi.

Untuk e-voting dalam pilkada, masih membutuhkan studi kelayakan. “Saya setuju jika yang digunakan lebih dulu adalah e-rekap. Kita harus berhati-hati karena terkait kepercayaan,” kata Andrari.

Ahli teknologi informasi dari Universitas Gunadarma, I Made Wiryana, mengingatkan masalah sekuriti dalam TI yang belum diperhatikan sejak awal. “Boleh saja pake TI tapi pikirkan secara dalam. Karena kuncinya kepercayaan. Sudah punya kah kita audit sistem TI untuk KPU?” katanya.

Made mengingatkan, masih banyak pekerjaan rumah dalam sistem keamanan TI untuk layanan publik. Hingga kini, sudah ada peraturan yang mengharuskan penggunaan TI untuk publik diaudit. Namun, lembaga yang diberi kewenangan mengaudit hingga kini belum ada.

Ketika akan menggunakan TI dalam sistem e-rekap, berarti terkait penggunaan TI untuk publik. “Ini terkait aturan. Auditnya nanti sudah ada belum? Jangan sampai celah hukum itu dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk menurunkan kepercayaan publik,” kata Made.

Staf Ahli Hukum Tata Negara Kementerian Sekretariat Negara, Refly Harun, mengatakan, Pilkada ke depan belum bisa menggunakan e-voting karena basisnya hanya Peraturan KPU. Di dalam UU Pilkada hanya ada satu pasal yang tak rinci terkait e-voting. “Ini pekerjaan rumah, basis regulasi harus diperbaiki kalau mau menggunakannya,” kata Refly.


Ketua Perludem, Didik Supriyanto, mengatakan, e-voting memang bisa diterapkan di level kecil desa. Namun jika dibawa ke praktik pilkada, dikhawatirkan akan menjadi persoalan para elit politisi.

“BPPT memang bisa meyakinkan bahwa sistemnya aman, namun meyakinkan banyak orang akan sulit. Di desa, mereka percaya pada perancan mesin. Kalau diperluas, akan ada banyak variabel termasuk dari politisi,” kata Didik.

Didik mengatakan, sebagian besar penghitungan suara di TPS tak ada masalah. Akan lebih fokus jika dimulai dengan penerapan e-rekap. “Kita mulai dari hal sederhana dulu. Setelah berhasil, kita baru mulai ke hal yang kompleks,” papar Didik.


Direktur Ekskutif Perludem, Titi Anggranini, mengatakan, ada persoalan khas pemilu kita. Ada yang penyelesaiannya di teknologi, ada yang tidak. Untuk mempercepat diketahuinya hasil pemilu, Indonesia bisa meneruskan praktik yang sudah dilakukan dalam pemilu presiden lalu.

Anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak, mengatakan, teknologi hanya untuk mempermudah. Dia punya dua sisi yang bisa disalahgunakan setiap saat. “Ada dua persoalan. Pertama, soal masalah kejujuran dari pihak-pihak yang ikut pemilu. Kedua, soal kepercayaan. Apakah teknologi bisa mengatasi persoalan itu,” katanya.

Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J Vermonte mengatakan, jika tetap menggunakan e-voting, bisa tidak kita buat penggunaan teknologi juga memaksa sistem pemilunya direformasi. “Misalnya, TPS disederhanakan jumlahnya. Dapil diperbanyak, kursi jadi sedikit,” katanya.

Kalau berbagai penggunaan TI itu mau dipakai, efeknya apa yang akan berguna dalam sistem dan kualitas demokrasi. “Bukan sekadar aspek teknokratis penyelenggaraan pemilu tapi juga bagaimana agar bisa memperbaiki sistem pemilunya,” kata Philips. (AMR)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Poskan Komentar

Item Reviewed: Para Pakar Dorong E-Rekap untuk Pilkada Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM