728x90 AdSpace

Latest News
Senin, 09 Februari 2015

KPU Sepakat Tunda Tahapan Pilkada

Komisi Pemilihan Umum secara meyakinkan akan mengikuti rekomendasi DPR untuk menunda sementara tahapan pemilihan kepala daerah, sampai revisi Undang-Undang Pilkada di DPR selesai. Namun demikian, KPU tetap akan bekerja dengan menyiapkan rancangan Peraturan KPU yang belum selesai.

Hal tersebut disampaikan komisioner KPU saat diskusi bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) di Media Centre KPU, Jakarta, Jumat (23/1). Hadir dalam acara itu peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI, Syamsuddin Haris, Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Komisioner KPU Juri Ardiantoro, dan Hanif Suranto dari LSPP.

Juri Ardiantoro mengatakan, pihaknya tadinya akan mengesahkan PKPU agar bisa mengejar tahapan pertama yaitu pendaftaran bakal calon pada 26 Februari. Namun, Komisi II DPR telah meminta KPU agar tak melanjutkan tahapan yang substansial.

“Kalau lihat jadwal 26 Februari sudah pendaftaran bakal calon, maka kalau kita tunda pengesahan PKPU akan terjadi persoalan waktu,” kata Juri. Tapi karena Komisi II juga punya komitmen agar revisi uu selesai pada masa persidangan kedua, atau sudah bisa diselesaikan seluruh revisi pada 18 Februrari, maka KPU menilai permintaan DPR tersebut bisa dipenuhi.

“Dengan skenario seperti itu kami masih bisa untuk menyesuaikan Pilkada 2015 dengan rekomendasi Komisi II,” kata Juri. Satu hal yang menjadi kekhawatiran KPU telah berkurang karena Komisi II juga akan berkomitmen mengurangi panjangnya tahapan Pilkada. “Karena itu kami optmistis walau ditunda tahapan Pilkadanya, tetap bisa kami jalankan di 2015,” katanya.

Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mengatakan tahapan yang panjang tersebut terkait pendaftaran bakal calon dan perhitungan hari yang di UU disebutkan harus hari kerja sehingga perhitungannya makin rumit. “Sebaiknya dikembalikan ke hari kalender. Seperti dulu, ya konsekuensinya memang kami harus kerja di hari libur,” katanya.

Faktor lain yang membuat tahapan pilkada panjang adalah kewajiban bagi KPU untuk menggelar uji publik. Beberapa pihak mengusulkan agar uji publik tak perlu dikerjakan KPU dan lebih baik dikembalikan ke parpol saja karena uji publik seharusnya sudah dilakukan di tingkat partai politik.

“Apa dikembalikan ke partai atau tetap di KPU, itu terserah pembuat UU saja, kami di KPU hanya sebagai pelaksana,” kata Ferry. Secara prinsip, jika memang dikehendaki oleh semua pihak, KPU tak memiliki masalah jika uji publik digelar di bawah kewenangan KPU.

Namun, Juri mengingatkan, nantinya jangan sampai ada persepsi jika dalam sebuah uji publik, KPU dianggap bisa menggugurkan seorang kandidat. “KPU sifatnya hanya memfasilitasi uji publik, bukan menggugurkan seorang kandidat, jadi jika ada protes bakal calon soal uji publik, agar tidak diarahkan ke KPU,” kata Juri.

Syamsuddin Haris dengan tegas tak setuju jika uji publik dikembalikan ke partai. “Jika dikembalikan ke partai, itu namanya bukan uji publik. Uji publik mesti dilakukan secara publik, melibatkan KPU meskipun secara tidak langsung,” kata Syamsuddin.

Syamsuddin mengingatkan, tujuan utama uji publik bukanlah untuk mendapatkan sertifikat. Tapi bagaimana membuat sistem agar orang-orang yang bisa menjadi calon kandidat adalah mereka yang punya kemampuan. “Bukan sekadar didominasi oleh orang yang populer dan kaya,” kata Syamsuddin. (AMR).


  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Poskan Komentar

Item Reviewed: KPU Sepakat Tunda Tahapan Pilkada Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM