728x90 AdSpace

Latest News
Senin, 09 Februari 2015

Jokowi Jangan Menjauhi Nawacita

Presiden Joko Widodo dan para partai politik pendukungnya dianggap menjauh dari ide awal membangun bangsa melalui nawacita. Beberapa peristiwa akhir-akhir ini menguatkan dugaan tersebut. Jokowi diharapkan bisa lebih berani mengambil keputusan untuk berpihak kepada suara publik

Demikian benang merah diskusi yang digemar SmartFM dan Populi Center di Jakarta, Sabtu (7/2). Hadir sebagai pembicara Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti, ahli komunikasi politik Effendi Gazali, Direktur Populi Center Nico Harjanto, anggota DPR dari Partai Nasional Demokrat T Taufiqulhadi, dan Ketua Perhimpunan Gerakan Keadilan Bursa Zarnubi.

Ray Rangkuti mengatakan, publik dulu dimintai koalisi partai untuk memilih mereka karena mereka menawarkan sesuatu dan publik merespons setuju. “Itu tergambar dalam nawacita yang ditawarkan ke publik dan publik setuju dengan memilih mereka,” katanya.

Menciptakan bangsa mandiri, pemerintahan yang bersih, dan proses pelibatan publik dalam setiap pengambilan keputusan menjadi inti dari nawacita. “Namun ketika publik setuju dengan nawacita dan mereka sudah terpilih, ada suasana yang oleh publik dianggap tak mencerimankan nawacita,” kata Ray.

Tiba-tiba, kata Ray, seorang terasangka dicalonkan sebagai Kapolri, yang sudah pasti akan berbahaya buat nawacita. “Yang dipertanyakan adalah komitmen partai pendukung dan Jokowi pada nawacita, bukan pada publik,” kata Ray.

Saat lawatan ke Malaysia, publik dikejutkan lagi. “Tiba-tiba, Jokowi menjalin kerjasama dengan proton. Ini juga masalah, di mana kemandirian bangsanya?” kata Ray.

Ray melihat konflik KPK vs Polri saat ini lebih ke konflik batin presiden. “Saya melihat semuanya terang benderang, hitam di atas putih. Rakyat jelas menginginkan budi gunawan tidak dilantik,” kata Ray.

Publik percaya apa yang terjadi pada pimpinan KPK Bambang Widjojanto adalah upaya kriminalisasi. “Persoalan kita, bukan masalah melantik atau tidak Budi Gunawan tapi perang batin presiden kapan akan mengumumkan ke publik bahwa dia tidak akan melantik Budi Gunawan,” kata Ray.

Bursah mengatakan, persoalan ini bukan konflik KPK dengan Polri tapi konflik presiden dengan rakyat. “Harus dirumuskan lagi apa arti hak prerogratif bagi Presiden. Presiden tak boleh ragu,” katanya.

Effendi Gazali setuju jika persoalan ini lebih ke konflik kebatinan presiden, walaupun Effendi belum menjatuhkan penilaian bahwa Jokowi peragu. Konflik itu terlihat sejak kampanye, yang mengatakan calon menteri akan dicek namanya ke KPK. “Jokowi dulu bilang percaya KPK dan PPATK. Tapi kenapa ada yang sudah diberi tanda KPK tetap saja diangkat jadi menteri?” katanya.

Nico Harjanto mengatakan, dalam negara demokrasi, pada akhirnya pasti publik yang akan menang. “Satu-satunya kekuatan presiden saat ini dukungan publik. Yang paling kuat sekarang dukungan ke presiden itu dari rakyat. Karena itu, jangan sampai kekuatan itu diabaikan presiden,” katanya.

Taufiqulhadi mengatakan, langkah formal harus diambil presiden karena di situ akan ada kepastian. “Misalnya, secara formil, Budi Gunawan harus dilantik. Walaupun misalnya nanti akan diminta mundur lagi. Dari sisi politik, semua serba bisa dilakukan,” katanya.

Bursah menambahkan, Jokowi harus segera berani mengambil keputusan. “Tak akan teruji pemimpin kalau keputusannya lingkung. Seluruh risiko ujian kepemimpinan itu harus dimaklumi bahwa tak semua pihak akan bisa diuntungkan,” katanya. (AMR)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

1 comments:

Item Reviewed: Jokowi Jangan Menjauhi Nawacita Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM