728x90 AdSpace

Latest News
Senin, 09 Februari 2015

Jokowi Berat ke Ekonomi, Abai ke Politik dan Hukum

Presiden Joko Widodo saat ini cenderung lebih mengutamakan pembangunan di bidang ekonomi. Para ahli mengingatkan agar bidang politik dan penegakan hukum juga menjadi perhatian, jangan sampai Indonesia kembali terjebak dalam pembangunanisme yang mengabaikan keseimbangan perubahan sosial.

Pengamat politik yang juga Direktur Populi Center, Nico Harjanto, di Jakarta, Sabtu (7/2), mengatakan, fokus pemerintahan sudah tampak dalam postur APBN-P yang ingin menekankan pada pembangunan infrastruktur, pelayanan jaminan sosial, dan juga swasembada pangan. “Sangat kental economic heavy, berat pada urusan ekonominya, sementara urusan politik, penegakan hukum, tidak tampak untuk memperbaikinya,” katanya.

Misalnya kita belum pernah mendengar bagaimana pemerintah ini akan memperbaiki subsidi negara kepada partai politik supaya partai politik mandiri terhadap kekuatan-kekuatan oligarki dan para patronnya. “Juga terkait penguatan lembaga KPK, apakah dananya akan diperbesar , atau penyidiknya ditambah, kita belum pernah mendengar,” kata Nico.

Untuk mewujudkan target-target pembangunan tadi memang diperlukan kecepatan bergerak. Oleh karena itu tampak sekali dari keinginan pemerintah saat ini untuk supaya BUMN maupun aparat birokrasi supaya bisa mengambil keputusan lebih cepat, memilih kontraktor lebih cepat, tanpa ada ketakutan mereka ini akan menjadi tersangka kasus korupsi dari KPK.

“Itu tampak sekali keinginan agar prosesnya cepat. Tapi seharusnya pemerintah membangun sistem. Misalnya sistem tender yang memungkinkan pembuatan kontrak-kontrak itu bisa berjalan dengan tepat,” kata Nico.

Ahli komunikasi politik, Effendi Gazali, mengatakan, secara umum kesannya memang Jokowi lebih berat ke ekonomi. “Tapi pada saat yang sama ada hal-hal menarik juga, misal kedaulatan laut, mengatasi persoalan bangsa dengan darurat narkoba, walau ditekan banyak pemimpin negara lain,” katanya.

Sudah terdengar bahwa Jokowi dan JK ingin membuat terobosan supaya orang tidak takut membuat proyek-proyek infrastruktur karena takut diproses KPK. “Kalau itu caranya sederhana sebetulnya, meminta supaya semua mereka yang mau melakukan proyek minta supervisi ke KPK, BPK, atau BPKP,” kata Effendi.

Namun, Effendi juga khawatir jika cara Jokowi yang mengejar ekonomi ini bisa mengabaikan penguatan KPK. “Itu kita khawatir kalau nanti pimpinan KPK yang sekarang akan diganti dengan PLT yang tak lagi garang memberantas korupsi. Hanya dengan membuat PLT saja, itu sudah merugikan persepsi orang tentang KPK yang harusnya diperkuat,” kata Effendi.


Kritik Proton
Terkait penandatanganan nota kesepahaman antara Proton dengan perusahaan di Indonesia terkait proyek mobil nasional, yang ternyata dipimpin oleh orang dekat Jokowi, tentu akan bisa menimbulkan spekulasi-spekulasi yang luas di menyangkut. Misalnya apakah sekarang ini pemerintah sudah keluar dari prioritas dari pembanguannya.

“Karena kalau kita lihat di nawacita, RPJMN , APBN-P, prioritas pemerintah itu misalnya membuat transportasi masssal, tidak ada prioritas untuk membangun mobil nasional,” kata Nico. Terkait peran orang dekat presiden dalam rencana proyek mobnas, Nico mengatakan hal seperti ini yang harus dicermati oleh semua pihak supaya tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.


Effendi menilai, apapun alasan Jokowi menandatangani perjanjian mobnas di Malaysia, waktunya yang jelas tidak tepat. “Baru saja ada iklan perusahaan di Malaysia agar memecat para pembantu dari Indonesia, lalu kita teken dengan Proton, itu saja dari sisi komunikasi politik sudah tidak tepat,” katanya.

Paling tidak, perjanjian itu bisa ditunda. “Misalnya tanda tangannya di Jakarta saja tunggu beberapa minggu lagi. Tapi siapa tahu orang tak protes, maka bisa menang lagi Jokowi dari sisi komunikasi,” kata Effendi. (AMR)



  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Posting Komentar

Item Reviewed: Jokowi Berat ke Ekonomi, Abai ke Politik dan Hukum Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM