728x90 AdSpace

Latest News
Rabu, 11 Februari 2015

Enam Usulan Revisi UU Pilkada Versi Survei

Lingkaran Survai Indonesia (LSI) – Denny JA mengungkapkan ada enam usulan dari publik terkait revisi Undang-Undang Pilkada yang sedang dibahas di DPR. Publik menginginkan agar tak terlalu lama terjadi kekosongan jabatan yang biasanya akan diisi oleh seorang penjabat.

Peneliti LSI-Denny JA, Fitri Hari, di Jakarta, Selasa (10/2), mengatakan, usulan pertama, sebanyak 65,70 persen responden tidak menginginkan terlalu banyak daerah yang harus diisi oleh penjabat. Penjabat adalah pejabat sementara yang menggantikan kepala daerah definitif yang sudah habis masa jabatannya.

“Hanya 15,8 persen yang masih bisa menerima akan banyak daerah yang dipimpin banyak penjabat,” kata Fitri. Survei dilakukan dalam rentang 5-6 Februari 2015, menggunakan quickpoll dari ponsel pintar LSI, dengan metode sampling multistage random. Jumlah responden mencapai 1.200 orang dengan margin of error plus minus 2,9 persen.

Konsekuensi dari usulan itu, sebanyak 63,20 persen mengharapkan pilkada serentak dilakukan di banyak gelombang sebelum bisa jadi satu dalam pilkada serentak secara nasional. Semakin banyak gelombang pilkada serentak, semakin mengurangi jumlah penjabat yang ditunjuk pemerintah pusat.

Kedua, sebanyak 63,20 persen menginginkan pilkada serentak digelar minimal tiga gelombang sebelum masuk pilkada serentak secara nasional. Jadwal pilkada serentak yang banyak diinginkan adalah tahun 2016, 2017, dan 2018.

“Usulan ketiga, mayoritas sebanyak 53 persen menginginkan pilkada satu putaran, yang memilih dua putaran sebanyak 39,20 persen,” kata Fitri. Dalam sistem sekarang memungkinkan masih ada putaran kedua jika tak ada kandidat yang memenuhi jumlah minimal perolehan suara.

Keempat, publik juga menginginkan masih dipertahankannya kandidat independen dari perseorangan. “Publik sebanyak 55,30 persen tetap ingin mempertahankan agar rekrutmen calon kepala daerah jangan hanya dibatasi dari partai,” kata Fitri.

Kelima, soal batasan dinasti politik. Sebanyak 53,71 persen menginginkan tidak setuju jika ada pelarangan calon yang mempunyai garis kekerabatan dengan petahana. “Pelarangan itu dinilai melanggar hak asasi manusia, karena berpolitik adalah hak semua warga,” kata Fitri.

Usulan keenam, publik masih menginginkan kepala daerah dan wakil kepala daerah msaih dipilih dalam satu paket. “Sebanyak 53,71 persen menginginkan agar dipilih dalam satu paket,” kata Fitri.

Tunggu revisi di DPR

Secara terpisah, Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Arief Budiman, mengatakan sebaiknya kita menunggu revisi di DPR. “Kita tunggu hasil revisi uu itu, yang jelas kondisi sekarang uu ini nanti akan pakai APBD, baru berikutnya pakai APBN. Kalau bisa digelar di 2015 ya 2015 , seperti kata Presiden,” katanya.

Arief mengatakan, apakah akan digelar di 2015 atau di 2016, KPU tetap siap menjalankan. “Kalau 2015, kita desain digelar di Desember, tapi tadi sih Presiden menyampaikan harapannya bisa September, alasannya apa beliau gak ngomong,” kata Arief.

Jika memang maunya September maka harus ada pemangkasan tahapan, misalnya uji publik, masa sengketa, soal putaran 1 atau putaran 2. “Kalau itu diputuskan oleh DPR, tidak bisa dilakukan mepet waktunya,” kata Arief.

Namun, uji publik ada atau tidak, perlu putaran kedua atau tidak, itu semua ada di DPR. “Presiden berharap, bisa gak ya kalau September. KPU belum beri jawaban bisa atau tidak, kalau September kita harus simulasikan lagi karena ini sudah masuk Februari,” kata Arief.

Hingga hari ini, KPU juga belum tahu desain pilkadanya seperti apa, kecuali jauh-jauh hari sudah mendapat kepastian aturan mainnya sehingga bisa disiapkan KPU. “Kalau sekarang semua masih belum siap, masih meraba-raba. Kalau soal bisa gak bisa ya bisa, asalkan semua mendukung, uu-nya, anggarannya, personilnya, kalau semua oke sebetulnya bisa saja,” kata Arief. (AMR)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Posting Komentar

Item Reviewed: Enam Usulan Revisi UU Pilkada Versi Survei Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM