728x90 AdSpace

Latest News
Senin, 09 Februari 2015

Djan Faridz Minta Bawaslu Akui PPP Suryadharma

Setelah mengunjungi Komisi Pemilihan Umum pekan lalu, kemarin, Rabu (28/1), Dwan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz mengunjungi Badan Pengawas Pemilu. Djan Faridz bersama pengurus hasil Munas VIII Jakarta meminta Bawaslu agar tak mengakui PPP versi Romahurmuziy hasil Muktamar VIII Surabaya.

Didampingi para pengurus DPP dan juga mantan Ketua PPP Suryadharma Ali, Djan Faridz menyerahkan berbagai dokumen yang menyatakan penundaan berlakunya Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM terkait pengakuan PPP hasil Munas VIII Surabaya.

“Kubu kami masih menunggu putusan pengadilan. Kami sampaikan ke Bawaslu, kepengurusan yang sah masih ada yang dipimpin Suryadharma Ali,” kata Djan. Kepengurusan Suryadharma Ali akan berakhir hingga akhir 2015 sehingga PPP masih bisa mengikuti pilkada serentak 2015. Kubu Djan Faridz bersikukuh, PPP pimpinan Romy belum bisa menjadi kepengurusan yang sah karena SK Kemenkum HAM ditunda pemberlakuannya.

Karena itu, diharapkan nantinya KPU dan Bawaslu agar mengakui kepengurusan yang dipimpin Suryadharma Ali termasuk Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang pada masa kepengurusan Suryadharma Ali. Kedatangan PPP versi Djan diterima langsung Ketua Bawaslu, Muhammad dan anggota Bawaslu, Nasrullah.

Menurut Djan, dari putusan sela oleh PTUN, SK Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan kepengurusan Romahurmuziy, ditunda pemberlakuannya. "Sehingga sekarang yang berlaku adalah SK Menkumham lama yang menyatakan Pak SDA sebagai Ketum dan Romy sebagai Sekjen," kata Djan.

Anggota Bawaslu, Nasrullah, mengatakan pihaknya tak akan memihak salah satu yang bertikai. Bawaslu terbuka saja menerima konsultasi dari pihak manapun, termasuk nanti juga akan menerima konsultasi dari PPP kubu Romy.

“Bawaslu menegaskan tidak akan berada di area konflik internal partai. Sebaliknya, kami mengedepankan sisi ketaatan asas dan ketaatan aturan,” kata Nasrullah. Bagi Bawaslu, akan lebib baik jika kedua kubu bisa rekonsiliasi sehingga persoalan konflik ini tak merembet ke bawah.

Bawaslu tak menginginkan ada dualisme kepengurusan di daerah. “Jauh lebih bagus jika kompak. Namun jika dihadapkan pada fakta riil di lapangan, Bawaslu akan mengacu pada aturan yang ada untuk memutuskan mana yang legal,” kata Nasrullah.

Jika terjadi dualisme kepengurusan, kata Nasrullah, dan ternyata nanti diakomodasi oleh KPU, hasilnya nantinya bisa fatal. “Atau jika KPU hanya mengakomodasi pihak yang bukan diakui oleh aturan yang ada, pasti akan ada sengketa proses pencalonanan dan bisa digugat calon lain terhadap keputusan KPU tadi,” kata Nasrullah. (AMR)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Poskan Komentar

Item Reviewed: Djan Faridz Minta Bawaslu Akui PPP Suryadharma Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM