KPU Siap Gunakan E-Rekap Dengan Syarat

Komisi Pemilihan Umum siap saja menggunakan sistem rekapitulasi hasil perolehan suara secara elektronik atau e-rekap namun dengan persyaratan tertentu. Beberapa sarat diantaranya harus ada kajian lebih dulu terkait penggunaan teknologi tersebut dan secara kajian hukum juga dibolehkan.

Demikian salah satu benang merah dalam pertemuan antara KPU dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang digelar di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (10/2). Ketua KPU, Husni Kamil Manik, mengatakan, untuk penggunaan pemungutan suara secara elektronik atau e-voting, dirasa belum dibutuhkan oleh Indonesia saat ini.

Husni mengkhawatirkan kesiapan dari sisi elit politik dan juga perangkat aturannya. “Elit siap enggak? Jangan sampai nanti pilkada selesai calonnya enggak terima karena yang disalahkan penggunaan teknologi,” kata Husni.

Kalau e-rekap, ada kemungkinan bisa digunakan dalam pilkada nanti. KPU sudah punya pengalaman penggunaan e-rekap dalam pemilu lalu. “E-rekap itu yang kemungkinan bisa digunakan untuk penyajian informasi lebih cepat, bagaimana agar masyarakat bisa mengetahui hasilnya pada hari yang sama,” kata Husni.

Komisioner KPU, Hadar N Gumay, mengatakan, akan ada tim kajian yang akan membahas berbagai penggunaan teknologi ini, termasuk e-voting, e-counting, dan e-rekap. Memang, yang paling mungkin dibutuhkan dan bisa dilakukan adalah e-rekap.

Single content advertisement top

“Tapi kami tidak akan memaksa betul bahwa ini harus digunakan kapan, karena dari segi peraturan masih banyak masalah,” kata Hadar. Di peraturan, tidak menyebutkan soal e-rekap dan prosedurnya, hanya disebutkan bahwa pemungutan suara bisa dilakukan secara elektronik.

“Jadi dari segi peraturan agak membingungkan, apakah itu memang sengaja begitu atau kelemahan men-drafting uu, tapi sebetulnya penggunaan teknologi sudah diberi ruan, saya yakin itu sebetulnya maksudnya,” kata Hadar. Namun, jika nanti tim kajian merekomendasikan bisa digunakan e-rekap dalam pilkada, dan dari sisi hukum tak ada masalah, maka KPU bisa menggunakannya.

Salah satu usulan e-rekap adalah dengan masih menggabungkannya dengan pengalaman mengunggah formulir C1, digabungkan dengan sistem e-rekap. Dengan cara itu, KPU dan publik tetap memegang bukti otentik berupa formulir C1, di sisi lain juga dilakukan rekapitulasi elekrronik yang mempercepat rekapitulasi. “Saya kira itu satu hal yang realistis,”kata Hadar.

Deputi Teknologi Informasi, Energi, dan Material BPPT, Hammam Riza, mengatakan, uji coba e-voting memang masih diasumsikan berdasar penyelenggaraan di tingkat pemilihan kepala desa. “Biaya penghematan kalau selama ini kita sampaikan bisa menghemat 50 persen,” katanya.

Direktur Program E-Voting BPPT, Andrari Grahitandaru, mengatakan, untuk teknologi e-rekap, BPPT sudah pernah melakukan uji coba dalam pemilu legislatif lalu di Kota Pekalongan. Walau demikian, jika ingin dilakukan di pilkada, tetap membutuhkan peraturan KPU yang rinci.

E-rekap yang dilakukan BPPT bisa menggunakan teknologi USSD (Unstructured Supplementary Service Data) atau DMR (Digital Mark Reader). Metode USSD yaitu hasil perolehan suara diketik di telepon seluler dengan menggunakan nomor tertentu untuk memicu aplikasi di sistem pusat data yang dituju. Sedangkan metode DMR yaitu hasil perolehan dipindahkan ke dalam formulir yang bisa dibaca oleh mesin DMR oleh operator TPS, kemudian formulir itu dikumpulkan di posko untuk dipindai.

Setelah data dikirim, kemudian ditampung di pusat data yang langsung menghasilkan rekapitulasi perolehan hasil. Andrari mengatakan, diantara dua metode itu, metode USSD lebih sederhana dibanding DMR. “Karena bisa menggunakan semua jenis ponsel dan bisa menggunakan semua operator telepon yang ada,” katanya. (AMR)

Single content advertisement bottom
Don't miss the stories followPortal Berita Indonesia and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.

Twibbon Dukungan untuk “Saya Perempuan Anti Korupsi”

Kematian Gajahdi Sumatera Terus Berlanjut, 200 Individu Telah Ditemukan Mati

Related posts