728x90 AdSpace

Latest News
Kamis, 15 Januari 2015

Tim Kajian TI Pemilu Dipastikan Dibentuk

Komisi Pemilihan Umum terus menggelar rapat-rapat terkait persiapan pembentukan tim kajian pemanfaatan teknologi informasi (TI) untuk pemilu. Tim ini akan fokus mempersiapkan tiga hal pemanfaatan TI yaitu di bidang pemungutan suara (e-voting), penghitungan suara (e-counting), dan rekapitulasi suara (e-rekapitulasi).

Ketua KPU, Husni Kamil Manik, di Jakarta, Kamis (8/1), mengatakan, tim kajian akan melibatkan lintas lembaga, tak hanya KPU. “Ada dari perguruan tinggi, profesional, ahli TI, ahli pemilu, ahli hukum, lembaga penelitian seperti LIPI dan BPPT,” kata Husni.

Pembentukan tim terus digodok dan diharapkan bisa diumumkan ke publik dalam waktu dekat. Komisioner KPU, Hada N Gumay, usai rapat persiapan tim kajian TI mengatakan, direncanakan peluncuran tim kajian TI digelar bersamaan dengan konferensi tentang pemanfaatan TI dalam Pemilu yang pada Februari. “Sudah pasti dibentuk, tak lama lagi akan kami umumkan ke media,” kata Hadar.

Pembentukan tim kajian TI ini merespons tuntutan publik dan juga menyesuaikan amanat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pada Perppu tersebut sudah mengakomodasi pemungutan suara secara secara elektronik selain dengan menandai gambar secara manual.

Hadar mengatakan, akan ada tiga fase kerja yang akan dilakukan tim kajian TI, yaitu fase kajian dasar, fase uji coba, dan fase rekomendasi. Tim akan menelaah apa kelamehan dan kekuatan sistem yang sudah ada, kemudian dibandingkan dengan sistem baru yang memanfaatkan TI.

“Juga yang tak kalah pentingnya, kajian tentang peluang dan risiko dari penggunaan alternatif teknologi yang tersedia yang terkait penghitungan dan rekapitulasi,” kata Hadar. KPU menyadari, banyak alternatif teknologi yang tersedia di bidang kepemiluan. Karena itu, pihaknya berjanji akan selalu terbuka terhadap penggunaan teknologi yang ada.

“Pada kesempatan ini, saya sampaikan kita harus terbuka. Kepada pihak yang punya teknologi, silakan dipresentasikan seperti apa sistemnya,” kata Hadar. Selain itu, tim juga akan membahas biaya yang timbul dari penggunaan alternatif teknologi. Jangan sampai yang tadinya diharapkan efisien malah menjadi mahal.

Hal yang tak boleh dilupakan juga, tim harus pula meneliti betul bagaimana landasan hukum yang ada, apa betul aturan kita sudah mendukung termasuk sengketanya. “Tak hanya terkait hukum pemilu saja tapi juga terkait aspek lainnya misal aspek kerahasiaan juga akan dibahas,” kata Hadar.

Uji coba akan dilakukan di tingkat yang dianggap komprehensif mewakili karakter pemilih dan wilayah Indonesia. Misalnya, jika akan menggunakan e-voting, e-rekapitulasi, atau e-counting, maka harus diuji coba dulu tak hanya di tingkat desa tapi juga sampai tingkat kabupaten dan provinsi. “Tentu tidak harus semua Indonesia, tapi sampelnya harus mewakili,” kata Hadar.

Hasil kajian tim TI ini tak hanya untuk jangka pendek, tapi juga untuk jangka panjang. “Tak hanya tentang Pilkada, tapi untuk Pemilu secara umum. Kami ingin kegiatan ini berjalan tak hanya karena ada pilkada, namun jauh lebih panjang lagi kepentingannya,” kata Hadar.

Hadar mewanti-wanti kepada tim TI agar dalam setiap tahapan kerja harus melalui proses dialogis dengan berbagai pihak sehingga semua pihak tahu perkembangannya. “Dari situ kepercayaan publik bisa tumbuh,” kata Hadar.

Sidalih daring

Selain pembentukan tim kajian TI untuk pemilu, KPU secara bersamaan juga akan mengembangkan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) daring yang selama ini menjadi kekuatan KPU di bidang pemanfaatan TI pemilu. Sidalih dianggap menjadi capaian terbaik KPU sepanjang sejarah di bidang pendataan pemilih secara nasional yang dipublikasikan secara daring.

Warisan Sidalih itu ternyata tak disinggung dalam Perppu sebagai basis dasar pembuatan daftar pemilih tetap sehingga muncul pertanyaan terkait keberlanjutan pemanfaatan Sidalih. Namun, Hadar menjelaskan, kekhawatiran itu tak perlu terjadi. “Sidalih pasti akan kita gunakan dalam pilkada,” katanya.

Landasannya bisa ditarik dari Perppu sendiri yang menyebutkan basis data untuk menyusun daftar pemilih berasal dari DP4 dan data terakhir pemilu kita. “Data terakhir pemilu kita ini ya Sidalih. Sidalih sebagai sistem pendaftaran. Kita akan kembangkan lagi Sidalih supaya fungsi kontrol lebih baik dan akses publik lebih mudah,” kata Hadar.

KPU sudah menggelar uji coba kecil-kecilan untuk pemanfaatan Sidalih dalam Pilkada. “Sudah ada uji coba sehingga nanti sekitar Juni 2015 jika dibutuhkan sudah lancar digunakan,” kata Hadar.

Dalam Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif, memang sempat ada kesulitan beberapa daerah dalam penggunaan Sidalih. Namun, Hadar mengatakan, kesulitan itu umumnya karena terkait infrastruktur internet yang tidak memadai. Karena itu, nantinya akan ada beberapa daerah yang sistem pemutakhiran datanya di dalam Sidalih dilakukan secara luring atau offline. (AMR)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Poskan Komentar

Item Reviewed: Tim Kajian TI Pemilu Dipastikan Dibentuk Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM