728x90 AdSpace

Latest News
Kamis, 15 Januari 2015

Data, Peluru Baru Demokrasi Digital

Beruntung, gerakan demokrasi di Indonesia sudah mengenal data terbuka (open data) dan mulai terbiasa dengan petisi daring. Jika tidak, perjuangan demokrasi digital Indonesia hingga kini hanya mengenal perang tagar (hashtag) dan bermain trending topic di Twitter.

Salah satu aktivis yang berkecimpung di dunia data terbuka adalah Elisa Sutanudjaja. Ia salah satu administrator Kawal Pemilu (kawalpemilu.org), juga inisiator pengumpul formulir rekapitulasi suara C1 yang janggal. Elisa terlibat di aktivitas itu karena memang ia memiliki ketrampilan di bidang data terbuka dan ingin memanfaatkan data terbuka milik Komisi Pemilihan Umum.

”Kalau tak dimanfaatkan, tak ada gunanya transparansi itu,” kata Elisa. Bagi Elisa, keterbukaan data adalah prasyarat dari pemerintahan yang terbuka. “Impian saya berikutnya, agar data seperti data infrastruktur, perekonomian, data korupsi KPK, juga dibuat dalam format data terbuka,” katanya.

Pembukaan akses data memang baru langkah kecil, tetapi setidaknya bisa menjadi prasayarat peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan baru. “Saya percaya, akumulasi pengetahuan oleh berbagai pihak adalah prasyarat lain menuju perubahan,” kata Elisa.

Elisa dalam enam tahun terakhir dikenal sebagai Direktur Program Rujak Center for Urban Studies. Perannya adalah untuk memastikan partisipasi publik dalam keputusan kota. Lalu, sejauh mana capaian kampanye di dunia digital?

“Mungkin sulit terukur, tapi bagi saya pribadi adalah keberhasilan mengajak dan membuka wawasan warga untuk kritis, mau mengisi survei, tanda tangan petisi, itu bagi saya langkah kecil nan penting,” kata Elisa.

Elisa mengingatkan, berbagai peralatan perjuangan di dunia digital hanyalah alat bantu semata. “Jika kita terlalu percaya pada tools itu bahaya, terlebih jika kemudian melupakan apa yang paling penting dalam yaitu interaksi langsung,” kata Elisa.
Shafiq Pontoh, Chief Strategy Officer Provetic, mengatakan, dulu pada 2010-2011 pembicaraan di dunia digital hanya seputar makanan. “Tapi sekarang, politik menjadi pembicaraan paling ramai di dunia digital,” katanya.
Dulu, perolehan suara dalam pemilu bisa digelembungkan. Sekarang dengan kawalpemilu.org orang-orang bisa mengawal suaranya. “Untuk memperkuat demokrasi digital yang sekarang, perlu ada validasi kebenarannya,” kata Shafiq.
Deputi Direktur Publiv Virtue Institute, John Muhammad, baru tersadar, jika tak ada para relawan yang memberdayakan data terbuka, seperti kawalpemilu.org, dan juga jika tak ada petisi daring seperti change.org, maka demokrasi digital kita baru mengenal dua hal: perang tagar dan trending topic.

“Di 2014 sudah ada embrio memanfaatkan data dan ternyata efektif untuk memberikan perlawanan,” kata John. Rekayasa Twitter dengan menggalang trending topic memberi pengalaman bagus namun tak bisa diandalkan selamanya. Ke depannya, pengalaman membangun dan memverifikasi data itu lebih penting.

Internet sebagai senjata
Saat ini, akses internet adalah sebuah senjata. Kalau senjatanya sudah ada, tapi anak muda tak memanfaatkannya, sayang sekali. Padahal, tak semua tempat di Indonesia kini melek internet.

Di zaman dulu, struktur negara yang menghegemoni semua lini kehidupan membuat anak-anak muda apatis. Sekarang, apatisme anak muda di perkotaan bisa terjadi karena banjirnya informasi dan kelelahan akibat konten monoton sehingga tidak sadar dengan isu demokrasi.

Koordinator Regional Safenet Voice, Damar Juniarto, mengatakan, harus ada orang-orang yang mengkampanyekan penggunaan internet untuk tujuan positif. Namun, di saat pemanfaatan internet itu sedang berada di tengah jalan, hal yang serius telah terjadi dan harus diwaspadai.

“Ada kecenderungan pemerintah makin mengatur konten di internet. Ini berbeda kondisinya dengan 1998, ketika pemerintah sibuk menapis media arus utama dan membiarkan internet,” kata Damar yang terlibat dalam portal berita era 1998.

Pemerintah makin khawatir terhadap internet. “Ketika alat perjuangan baru ini lahir, pemerintah telah menapisnya dengan berbagai cara salah satunya dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Jangan sampai inisiatif demokrasi digital yang masih bayi malah buru-buru dimatikan,” kata Damar.

Pola pikir digital
Salah satu yang berperan dalam pengembangan petisi daring adalah change.org. Direktur Kampanye Change.org Indonesia, Arief Azis, mengatakan tujuan petisi daring bukanlah untuk mendesakkan sebuah agenda. Tapi hanya membangun sebuah koneksi antara masyarakat dengan para pengambil keputusan.

Di Twitter dan Facebook, orang memang makin terhubung namun mereka tidak merasa terhubung dengan wakil di pemerintahan. “Change.org menyalurkan kefrustrasian itu dalam bentuk yang konstruktif dan teralamatkan,” kata Arief.

Perubahan ada di tangan pengguna, begitu Arief menekankan. Dampak dari cara main yang berbeda dengan media sosial ini, diharapkan bisa mempengaruhi cara berfikir para pengambil kebijakan sebelum memutuskan kebijakan.

“Yang kami bayangkan, sebelum seorang politisi, atau perusahaan, atau siapa pun yang berkuasa mengambil keputusan, dia akan berpikir, ‘saya akan di petisi ga ya?’,” kata Arief. Masukan di dunia digital diharapkan bukan menjadi musuh pengambil kebijakan tapi justru akan meningkatkan akuntabilitas sebuah keputusan.

Sebelumnya mungkin mereka hanya memikirkan itu lima tahun sekali saat pemilu. Sekarang, dengan kekuatan demokrasi digital yang semakin matang, masukan dan pertimbangan itu dapat terjadi setiap mereka mengambil keputusan. Inilah kekuatan gelombang demokrasi baru. Siap tidak siap, dia sudah datang.

Donny BU dari ICT Watch dalam Forum Demokrasi Digital mengatakan, dunia digital, internet, dan apapun produk budaya yang bernalar, tentu saja memiliki dua sisi mata uang. Untuk itulah kita harus gigih menggali manfaat positif dan menekan dampak negatif teknologi digital dan Internet.

“Kita secara bersama telah mampu menggunakan teknologi digital dan Internet untuk menopang demokrasi. Kita, adalah pejuang demokrasi digital dan tata kelola Internet Indonesia, dimana dunia belajar pada kita,” kata Donny. (Amir Sodikin)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Poskan Komentar

Item Reviewed: Data, Peluru Baru Demokrasi Digital Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM