728x90 AdSpace

Latest News
Jumat, 19 Desember 2014

Tak Ada Tunggakan Perkara DKPP

*Politik uang merajai 2014

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memastikan tak akan ada tunggakan perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di tahun 2014. Hingga Desember 2014, sudah 171 penyelenggara pemilu diberhentikan karena terbukti melanggar kode etik, terbanyak dari penyelenggara di daerah.

Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie memastikan tahun 2014 semua pekerjaan telah selesai. Hari-hari yang tersisa di akhir tahun 2014 akan dimanfaatkan optimal untuk menyelesaikan sidang agar tahun depan DKPP sudah bisa melaksanaan pekerjaan baru.

“Semua perkara akan diselesaikan sampai minggu depan. Tidak ada tunggakan perkara,” kata Jimly saat memberi sambutan di acara DKPP Outlook 2015: Refleksi dan Proyeksi, di Auditorium Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Kamis (18/12). Kondisi ini tak seperti di lembaga pengadilan lain yang setiap tahun selalu menunggak perkara.

“Penegakan etika ini berbeda dengan hukum pidana. Etika ini bisa cepat,” kata Jimly. Namun prosesnya tetap menggunakan prosedur ketat. Dua pihak yang sedang beperkara sama-sama didengar keterangannya dan ada pembuktian.

Anggota DKPP, Nur Hidayat Sardini, memaparkan data jumlah pengaduan yang diterima DKPP sejak berdirinya DKPP yaitu 12 Juni 2012 sampai per 4 Desember 2014. DKPP telah menerima pengaduan 1.561 kasus. Terdiri dari 99 pengaduan pada 2012, 577 pengaduan pada 2013, dan 885 pengaduan pada 2014.

Pada kasus 2014, lima besar provinsi yang mendapatkan pengaduan terbanyak adalah Terbanyak adalah Papua (121 kasus), Sumatera Utara (102 kasus), Jawa Timur (58 kasus), Sumatera Selatan (44 kasus), dan Jawa Barat (40 kasus).

“Dari total 885 pengaduan di 2014, yang disidangkan hanya 328 perkara dengan 1.088 teradu,” kata Sardini. Dari sidang di DKPP, 171 teradu telah diberhentikan, 382 mendapat peringatan, dan 517 direhabilitasi. Dari jumlah teradu tersebut didominasi penyelenggara dari daerah, yang berasal dari pusat hanya 45 orang dengan vonis berupa peringatan (8 orang), dan rehabilitasi (37 orang).

Jajaran KPU adalah yang paling banyak disidangkan, mencapai 898 orang, dibandingkan dengan jajaran Bawaslu yang 172 orang. Kasus etika yang paling banyak terjadi, kata Sardini, adalah melanggar prosedur pelaksanaan tahapan Pemilu (72 kasus).

Kemudian disusul kasus keberpihakan (53 kasus), tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu/Panwaslu (36 kasus), penanganan laporan pelanggaran Pemilu yang tidak profesional (33 kasus), serta penetapan hasil pemilu/caleg terpilih dengan cara tak sesuai ketentuan (15 kasus).

Jimly berpesan, agar mereka yang telah diberhentikan, tak lagi mendapat kesempatan untuk menjadi penyelenggara pemilu di masa mendatang. DKPP tak sekadar memecat yang bersalah, namun juga menekankan pihaknya melindungi penyelenggara yang tak bersalah. Memang diakui, banyak yang mengadukan penyelenggara pemilu hanya karena dendam.

”Tak semua kasus yang dibawa ke DKPP murni kesalahan teradu karena ada yang ingin balas dendam. Selama ini, kalau teradu sebagai penyelenggara bisa diberi sanksi, tetapi peserta pemilunya tak tersentuh, padahal dia yang memulainya,” kata Jimly.

Ketua KPU, Husni Kamil Manik, yang hadir dalam acara refleksi akhir tahun DKPP tersebut, mengakui jika pada Pilkada 2015 mendatang, KPU dan jajarannya hingga di daerah, makin rawan diadukan oleh pihak-pihak yang tak puas. Apalagi, ada konflik internal partai yang makin menambah orang-orang yang tak puas terhadap keputusan KPU.

“Standar hukumnya memang kami hanya mengikuti keputusan Kementerian Hukum dan HAM saja, tapi kalau ada yang tidak puas pasti mereka melaporkan KPU ke DKPP,” kata Husni. Husni sendiri sudah empat kali “masuk pembinaan”, sebuah istilah Husni untuk mengatakan bahwa dirinya pernah empat kali disidang DKPP. “Empat kali saya kena teguran DKPP,” kata Husni.

Awalnya coba-coba
Ketua Bawaslu, Muhammad, mengatakan, banyak kasus pengaduan itu hanya diawali karena parpol memaksakan kadernya yang tak memenuhi syarat ke KPU. “Padahal sudah tak memenuhi syarat caleg tersebut. Tetap saja menggugat, alasannya usaha, berkilah itu hak dia sebagai warga negara,” kata Muhammad.

Muhammad juga mengingatkan, pemilih yang tak cerdas bisa dimanfaatkan untuk mengadukan penyelenggara. “Pemilih juga memberi kontribusi untuk mengadukan penyelengara, yang jika tak cerdas dia bisa dimanfaatkan parpol,” kata Muhammad.

Pengamat politik Burhanudin Muhtadi, mengatakan, pemilu legislatif 2014 adalah pemilu dengan nuansa politik uang paling brutal. Masyarakat sudah permisif terhadap praktik kotor ini. “Politik uang bukan lagi masalah sensitif bagi pemilih,” kata Burhanudin.
Burhanudin menduga, hal itu terkait sistem proporsional terbuka yang akan menyeret pada kompetisi personal caleg pada internal partai. “Mereka bertarung di internal partai. Tak ada regulasi yang memadai untuk mencegah politik uang,” katanya.

Burhanudin menilai, regulasi sengaka dibiarkan lemah. “Dalam kesamaran itulah permainan itu dilakukan. Kalau transparan susah mengakali. Penegakan hukum pemilu lemah, saya menduga polisi tak mau mengatur ini karena terkait calon atasan-atasan mereka,” katanya. (AMR)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Posting Komentar

Item Reviewed: Tak Ada Tunggakan Perkara DKPP Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM