728x90 AdSpace

Latest News
Jumat, 19 Desember 2014

Publik Inginkan Pilkada Langsung

Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) terkini makin menguatkan dukungan yang besar terhadap Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat, datang dari semua kalangan lintas partai. Sebanyak 84,1 persen menyatakan, pemilihan kepala daerah sebaiknya dipilih secara langsung.

Hasil survei disampaikan Direktur Eksekutif LSI, Dodi Ambardi, di Kantor LSI, Jakarta, Rabu (17/12). Hadir sebagai pembahas Ketua Fraksi Golkar DPR RI, Ade Komarudin, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan, dan ketua DPP PDI-P yang juga anggota Fraksi PDI-P DPR RI Maruarar Sirait.

“Hanya 5,8 persen yang berpendapat pemilihan sebaiknya lewat DPRD,” kata Dodi. Survei ini menggunakan 2.000 responden, dengan perkiraan margin of error plus minus 2,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka pada 25 Oktober – 3 November 2014.

Survei juga menilai preferensi sistem Pilkada berdasar masa pemilih calon presiden. Hasilnya, mayoritas pemilih Jokowi-Jusuf Kalla (89 persen) maupun pemilih Prabowo-Hatta (78 persen) sama-sama menginginkan Pilkada langsung. Mayoritas pemilih partai, baik partai Koalisi Indonesia Hebat (91 persen), Koalisi Merah Putih (81 persen), maupun Demokrat dan PPP (83 persen), sama-sama menginginkan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

“Dengan data tersebut, bisa diartikan bahwa dukungan yang besar terhadap Pilkada langsung datang dari semua kalangan,” kata Dodi. Mayoritas (44,5 persen) berpendapat pilkada langsung memang memakan biaya sangat mahal.

Namun, setelah diajukan pertanyaan terkait biaya Pilkada langsung, sebanyak 66,8 persen berpendapat berapa pun biaya yang dikeluarkan, sangat penting bagi rakyat memilih pemimpin secara langsung. Hanya 9,0 persen menyatakan pemilu langsung mahal sehingga lebih baik p diserahkan pada DPRD.

Pendukung Jokowi-JK yang tetap menginginkan Pilkada langsung, terlepas dari soal biaya, lebih banyak dibanding pendukung Prabowo-Hatta (71 persen berbanding 59 persen). Begitu juga dengan pendukung antar koalisi (KIH: 73 persen, KMP: 65 persen, dan PPP+PD: 63 persen).

“Terkait politik uang, 52,3 persen responden tidak percaya Pilkada melalui DPRD dapat mengurangi praktik politik uang,” kata Dodi. Kubu yang percaya bahwa Pilkada tak langsung akan mengurangi politik uang sebanyak 28,9 persen.

Kedua kubu pendukung Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta yang meragukan argumentasi Pilkada langsung bisa mengatasi politik uang, ternyata jumlahnya sama yaitu 53 persen. “Argumentasi bahwa Pilkada tak langsung akan mengatasi politik uang ternyata tak berhasil meyakinkan publik,” kata Dodi.

Pandangan dan sikap masyarakat dibentuk oleh keyakinan publik atas kinerja lembaga tinggi negara. Keyakinan tertinggi diperoleh Presiden Joko Widodo (82,5 persen) disusul Wapres Jusuf Kalla (78,9 persen). Kepercayaan terhadap DPRD Kabupaten/Kota, DPD, DPRD Provinsi, dan DPR RI berkisar 51-54 persen. Tingkat keyakinan terendah diperoleh parpol yang hanya 41,3 persen.

Dodi mengatakan, data survei menunjukkan, muncul jarak antara wakil rakyat di Senayan dengan keinginan masyarakat. Elit politik memang terbelah pendapatnya soal sistem Pilkada, namun tak demikian halnya dengan publik. “Meskipun ada yang menyetujui Pilkada tak langsung, namun mayoritas publik mendukung Pilkada langsung,” kata Dodi.

Golkar setujui Perppu
Ketua Fraksi Golkar DPR RI, Ade Komarudin, mengatakan, dua sistem Pilkada tersebut sama-sama demokratis dan sesuai konstitusi. Terkait sikap Golkar setelah keluarnya Perppu No 1/2014 yang mengembalikan Pilkada langsung oleh rakyat, awalnya Golkar cenderung ke sistem tak langsung dan diperkuat rekomendasi pada Munas Golkar di Bali.

“Kami FPG mencermati rekomendasi itu,” kata Ade. Rekomendasi menurut Ade bisa diwujudkan bisa tidak. Namun, FPG akan memilih menyetujui Perppu Pilkada pada sidang Paripurna DPR tentang Perppu Pilkada, Januari 2015 nanti.

“Kenapa? Suara elit di Golkar yang ingin jadi kepala daerah tak bisa diabaikan memang. Tapi suara rakyat yang 84,1 persen itu, maka kami bisa tutup mata atas aspirasi elit karena suara Golkar adalah suara rakyat,” kata Ade.

Golkar setuju dengan hasil survei LSI tersebut. Namun, perlu digarisbawahi bagaimana agar politik uang yang marak pada sistem Pilkada langsung diantisipasi. “Perlu regulasi untuk mencegah politik uang itu,” kata Ade.

Wakil Sekjen Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, mengatakan, survei LSI tersebut mengkonfirmasi sikap Demokrat yang menyatakan rakyat maunya Pilkada langsung walau memakan biaya politik tinggi. Pohan merasakan, bagaimana konstituen marah ketika Demokrat walk-out dari sidang di DPR ketika mengesahkan UU No 22/2014 soal Pilkada tak langsung.

Kini, Demokrat akan terus mengawal Perppu Pilkada langsung. “Setelah SBY menemui Jokowi, posisi Demokrat dengan pemerintah sama. Kemudian ketemu KMP, mereka mengkonfirmasi Perppu akan diterima,” kata Pohan.

Pohan memperkirakan, Perppu Pilkada akan diterima bulat di DPR. “Kami melihat rakyat pingin langsung walaupun biaya tinggi, kalau kita lawan akan ditinggalkan konstituen. Saya kira, soal Perppu ini sudah selesai karena motor Pilkada tak langsung (Golkar) sudah setuju Pilkada langsung,” kata Pohan.

Menanggapi sikap Golkar, Ketua DPP PDI-P, Maruarar Sirait, menanggapinya ringan. “Itu berarti, jargon suara Golkar adalah suara rakyat, sudah kembali ke jalan yang benar. Selamat, telah menerima Perppu,” kata Maruarar.

Tantangan sekarang adalah bagaimana keputusan elit itu sesuai dengan harapan publik. Makin dekat putusan DPR yang sesuai rakyat, maka makin bagus. “Kalau benar keputuan Pak SBY waktu membuat Perppu, ya ayo dikawal di lapangan dong, agar apa yang diputuskan bisa jalan di lapangan,” kata Maruarar.

Maruarar mengapresiasi pertemuan SBY dengan Jokowi beberapa waktu lalu yang membahas soal Perppu Pilkada langsung. “Pertemuan Jokowi dan SBY di istana bukan pertemuan biasa karena telah mengubah konstelasi politik terkait Pilkada, setelah itu semua berubah sikap,” katanya.

Maruarar berharap, Paripurna DPR RI yang digelar Januari 2015 nanti terkait Perppu, agar keputusannya bisa menjadi kado terindah bagi rakyat. “Minimal kalau diperlukan voting, kita akan menang,” kata Maruarar.

Putusan MK
Soal kekhawatiran jika permohonan judicial review soal pembatalan Perppu Pilkada disetujui Mahkamah Konstitusi, Ade Komarudin mengatakan hal itu menjadi ranah hukum. “Kita tak boleh mencampuri. Biarkan MK independen, apalagi dari opini politisi itu tak boleh,” kata Ade.

Apapun keputusan MK akan mempermudah keputusan di DPR. “Kami di KMP biasanya selalu bersama, kami belum bicara dengan fraksi lain. Nanti akan kita bicarakan ini, biasanya suaranya akan sama,” kata Ade.

Ramadhan Pohan sepakat jika proses di MK tak bisa dicampuri. “Tapi walau perppu ditolak di MK, tetap saja ujungnya Pilkada langsung. Apabila keluar dari keinginan rakyat maka tak hanya dibully tapi juga dilupakan pada 2019. Aburizal Bakrie dan Hatta Rajasa sudah setuju Pilkada langsung, jadi tinggal tunggu waktu,” kata Pohan.

Maruarar sirait berharap, para elit di parpol dan di DPR memahami aspirasi rakyat. “Kita punya keyakinan dan akan perjuangkan keyakinan (tentang Pilkada langsung) itu. Tak ada politisi di DPR yang datang tanpa keyakinan,” katanya. (Amir Sodikin)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Posting Komentar

Item Reviewed: Publik Inginkan Pilkada Langsung Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM