728x90 AdSpace

Latest News
Jumat, 19 Desember 2014

Pilkada Serentak Dipastikan Melampaui 2015

Pemilihan kepala daerah serentak telah diamanatkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1/2014 agar dilaksanakan pada 2015. Namun, banyak hal yang perlu dihitung ulang karena ternyata desain Pilkada yang baru membutuhkan waktu lebih lama sehingga tak mungkin seluruh proses Pilkada bisa diselesaikan di 2015.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik, ditemui usai mengikuti acara “DKPP Outlook 2015: Refleksi dan Proyeksi”, di Auditorium Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Kamis (18/12), mengatakan pada Pilkada serentak, KPU pusat akan bertanggung jawab terhadap seluruh proses Pilkada.

“Ini akan merubah strategi dalam melaksanakan setiap tahapan yang harus seragam di selururh Indonesia,” kata Husni. Dari evaluasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang tercatat, jumlah penyelenggara yang diadukan dalam proses pilkada lebih banyak daripada pemilu nasional.

“Ini menjadi catatan penting bagi kami utk mempersiapkan penyelenggara pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar lebih baik lagi dalam melakukan tugas,” kata Husni.

Untuk pelaksanaan Pilkada serentak, hingga kini KPU masih terbuka terhadap berbagai pilihan jadwal penyelenggaraan. Namun bisa dipastikan, tak semua tahapan bisa digelar pada 2015. Maksimal yang bisa dikerjakan KPU adalah menyelenggarakan pemungutan suara putaran pertama di 2015 dan putaran kedua serta pelantikan baru bisa diteruskan pada 2016.

“Kami sampai saat ini masih mendiskusikan dua model jadwal dengan dua waktu yang menurut kami cukup untuk persiapan,” kata Husni. Pertama, tanggal 18 November, atau, kedua, pada 16 Desember 2015 untuk putaran pertama.

Jika ada putaran kedua, maka konsekuensinya akan melampaui 2015. “Artinya bisa digelar tahun 2016, ini masih mnjadi bahan diskusi Kementerian Dalam Negeri, masih dikaji apakah putaran kedua di 2016 akan memudahkan atau menyulitkan dalam hal desain serentak,” kata Husni.

Jika tak semuanya selesai di 2015, ada juga diskusi yang membahas opsi bagaimana jika semua tahapan Pilkada serentak sebaiknya digelar di 2016 saja. “Saya tidak mau melampaui diskusi yang sedang berlangsung,” kata Husni ketika dimintai pendapatnya soal kemungkinan penggeseran Pilkada serentak ke 2016.

Namun, jika ada penundaan hingga ke 2016, maka harus tertuang dalam UU. Perppu No 1/2014 nantinya jika disetuji DPR maka akan menjadi UU. “Kalau disepakati terjadi perubahan jadwal tidak di tahun 2015, maka harus revisi terhadap UU Pilkada,” kata Husni.

Proses panjang
Komisioner KPU, Ida Budhiati, mengatakan, tahapan Pilkada yang panjang yang ada dalam didesain Perppu, telah membawa implikasi terhadap jadwal waktu penyelenggaraan. Pertama, soal kapan dimulainya pendaftaran bakal calon yang mencapai enam bulan sebelum jadwal pendaftaran calon. Kedua, soal uji publik yang digelar tiga bulan sebelum pendaftaran calon.

Ketiga, bagaimana prosedur penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan yang ternyata memakan waktu lama hingga 64 hari kerja. Keempat, penyelesaian perselisihan hasil Pilkada yang mencapai 41 hari kerja. Keempat hal tersebut yang membuat tahapan Pilkada makin panjang dan perlu dihitung cermat agar tak meleset.

Dari perhitungan KPU, tanggal untuk pemungutan suara putaran pertama yaitu di 16 Desember 2015. “Sampai dengan rekapitulasi hasil Pilkada itu di akhir 2015. Itu tanpa sengketa lho, kalau ada sengketa hasil itu pasti akan melampaui 2015,” kata Ida.

Jadwal yang disusun sudah mengakomodasi kemungkinan sengketa hingga ke Pengadilan Tingi Tata Usana Negara (PTTUN) yang sejak dari penanganan di Bawaslu hingga kasasi ke Mahkamah Agung, memakan waktu panjang hingga 64 hari kerja. “Perkiraan 16 Desember itu sudah mengakomodasi sengketa TUN, ada atau tidak ada sengketa, KPU harus menunggu sampai dengan berakhirnya sengketa TUN itu, baru kemudian dilakukan Pilkada,” kata Ida.

Pada Pilkada kali ini, gugatan tata usaha negara pemilihan difasilitasi, tak ada batasan pada tahapan mana, semua keputusan KPU bisa digugat. Pengajuan ke PT TUN hanya bisa dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota telah dilakukan.

Pasal 153 Perppu No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, disebutkan bahwa “Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.”

Lamanya waktu yang dibutuhkan, hingga 64 hari, karena putusan di tingkat PTTUN bukan putusan final. “Pengadilan tingkat PTTUN ini bukan putusan final yang terakhir karena jika tidak puas masih bisa ajukan kasasi ke Mahkamah Agung,” kata Ida.

“Selama itu pula, KPU harus menunggu putusan akhir dan tak bisa melanjutkan tahapan berikutnya,” kata Ida. Semua jenis putusan KPU bisa diajukan gugatan ke TUN namun yang paling krusial adalah terkait pencalonan.

Deputi Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Veri Junaedi, mengatakan, total pengalokasian 64 hari untuk gugatan terhadap berbagai jenis keputusan KPU itu perlu dilihat lagi dan dicermati. “Harus disesuaikan dengan tahapan Pilkadanya, soalnya jangan sampai pengalokasian itu membuat tahapan pemilunya menjadi lewat waktu,” katanya.

Hal yang perlu diantisipasi KPU adalah agar kasus gugatan seperti yang diajukan PKP Indonesia dulu bisa diantisipasi. “Harus bisa dijawab, apakah ketika nanti ada keputusan Bawaslu yang membatalkan keputusan KPU itu seperti apa penanganannya. Siapa nanti yang akan menggugat ke PTTUN? Itu yang harus diselesaikan,” kata Veri.

Catatan pentingnya, bagaimana mekanisme yang ada itu tidak mengganggu tahapan Pemilu. “Karena itu perlu ada pembatasan-pembatasan waktunya sehingga tidak seperti mekanisme di TUN pada Pemilu 2009, yaitu mekanisme penyelesaiannya melebihi waktu atau tahapan pemilu,” kata Veri. (AMR)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Poskan Komentar

Item Reviewed: Pilkada Serentak Dipastikan Melampaui 2015 Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM