728x90 AdSpace

Latest News
Jumat, 19 Desember 2014

Gugatan TUN Bisa Sulitkan Tahapan Pilkada

Sistem pemilihan kepala daerah yang baru makin leluasa memberi peluang gugatan tata usaha negara pemilihan terhadap semua jenis keputusan Komisi Pemilihan Umum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Sisi negatifnya, rentang yang panjang dalam proses sengketa bisa membuat tahapan Pilkada rentan digoyang dan digeser setiap saat.

Dampak lainnya, durasi tahapan Pilkada harus didesain lebih lama dari sebelumnya untuk mengakomodasi kemungkinan gugatan. Kondisi itu makin menyulitkan semua tahapan Pilkada 2015 akan bisa diselesaikan pada 2015. Hanya waktu pencoblosan Pilkada tahap pertama yang dipastikan bisa digelar pada 2015.

Komisioner KPU, Ida Budhiati, di Jakarta, Selasa (16/12), mengakui, pelantikan kepala daerah akan sulit dilakukan pada 2015. Terlebih jika banyak gugatan tata usaha negara terhadap putusan KPU ke PTTUN atau juga gugatan perselisihan hasil Pemilu ke Pengadilan Tinggi.

“Pada Pilkada kali ini, gugatan tata usaha negara pemilihan difasilitasi, tak ada batasan pada tahapan mana, semua keputusan KPU bisa digugat,” kata Ida. Pengajuan ke PT TUN hanya bisa dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota telah dilakukan.

Pasal 153 Perppu No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, disebutkan bahwa “Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.”

“Pengadilan tingkat PTTUN ini bukan putusan final yang terakhir karena jika tidak puas masih bisa ajukan kasasi ke Mahkamah Agung,” kata Ida. Total waktu yang dibutuhkan untuk memfasilitasi gugatan ke Bawaslu/Panwaslu, kemudian ke PTTUN dan terakhir di MA diperkirakan mencapai 64 hari.

“Selama itu pula, KPU harus menunggu putusan akhir dan tak bisa melanjutkan tahapan berikutnya,” kata Ida. Semua jenis putusan KPU bisa diajukan gugatan ke TUN namun yang paling krusial adalah terkait pencalonan.

Karena itu, perlu waktu minimal 64 hari dari penetapan calon kepala daerah sebelum bisa dilakukan pemungutan suara. Begitu pula setelah penetapan hasil pemilu, maka setidaknya butuh waktu 64 hari sebelum benar-benar seseorang kandidat benar-benar memenangkan Pilkada.

Deputi Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Veri Junaedi, mengatakan, total pengalokasian 64 hari untuk gugatan terhadap berbagai jenis keputusan KPU itu perlu dilihat lagi dan dicermati. “Harus disesuaikan dengan tahapan Pilkadanya, soalnya jangan sampai pengalokasian itu membuat tahapan pemilunya menjadi lewat waktu,” katanya.

Hal yang perlu diantisipasi KPU adalah agar kasus gugatan yang diajukan PKP Indonesia bisa diantisipasi. “Harus bisa dijawab, apakah ketika nanti ada keputusan Bawaslu yang membatalkan keputusan KPU itu seperti apa penanganannya. Siapa nanti yang akan menggugat ke PTTUN? Itu yang harus diselesaikan,” kata Veri.

Menurut Veri, dari sisi substansi, soal gugatan terhadap keputusan KPU ini masih dalam level yang wajar dan aman dalam sistem Pemilu kita. “Soalnya memang perlu mekanisme koreksi terhadap apa yang sudah diputuskan KPU,” kata Veri.

Namun catatan pentingnya, bagaimana mekanisme yang ada itu tidak mengganggu tahapan Pemilu. “Karena itu perlu ada pembatasan-pembatasan waktunya sehingga tidak seperti mekanisme di TUN pada Pemilu 2009, yaitu mekanisme penyelesaiannya melebihi waktu atau tahapan pemilu,” kata Veri.

Hakim khusus
Ida Budhiati mengatakan, dalam Perppu Pilkada juga disebutkan soal pendirian Majelis Khusus Tata Usaha Negara yang akan memutuskan perkara tata usaha negara pemilihan. Istilah “tata usaha negara pemilihan” ini sudah menjadi terminologi baru dalam Perppu 1/2014.

Dalam Pasal 155 Perppu No 1/2014 disebutkan, majelis khusus terdiri dari hakim khusus yang merupakan hakim karier di lingkungan PTTUN dan MA. Hakim khusus adalah hakim yang 
telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim minimal tiga tahun, kecuali apabila dalam suatu pengadilan tidak terdapat hakim yang masa kerjanya telah mencapai tiga tahun. (AMR)

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Posting Komentar

Item Reviewed: Gugatan TUN Bisa Sulitkan Tahapan Pilkada Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM