728x90 AdSpace

Latest News
Sabtu, 20 Desember 2014

Empat Hal Penghambat Pilkada di 2015

Tahapan Pemilihan Kepala Daerah yang panjang yang ada dalam desain Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1/2014, telah membawa implikasi terhadap jadwal waktu penyelenggaraan. Komisi Pemilihan Umum mengidentifikasi, setidaknya ada empat hal yang membuat Pilkada 2015 tak akan bisa diselesaikan tepat waktu.

Demikian disampaikan Komisioner KPU , Ida Budhiati, di Jakarta, Jumat (19/12). Keempat hal tersebut yaitu, pertama, soal kapan dimulainya pendaftaran bakal calon yang mencapai enam bulan sebelum jadwal pendaftaran calon. Kedua, soal uji publik yang digelar tiga bulan sebelum pendaftaran calon.

Ketiga, bagaimana prosedur penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan. “Penyelesaian sengketa mulai dari Bawaslu hingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dan sampai kasasi Mahkamah Agung, itu ternyata memakan waktu lama hingga 64 hari kerja,” kata Ida.

Keempat, penyelesaian perselisihan hasil Pilkada yang mencapai 41 hari kerja. Keempat hal tersebut yang membuat tahapan Pilkada makin panjang dan perlu dihitung cermat agar tak meleset.

Dari perhitungan KPU, tanggal untuk pemungutan suara putaran pertama yaitu di 16 Desember 2015. Jika ada putaran kedua, maka dipastikan akan digelar 2016, termasuk pelantikan para kepala daerah. “Sampai dengan rekapitulasi hasil Pilkada itu di akhir 2015. Itu tanpa sengketa lho, kalau ada sengketa hasil itu pasti akan melampaui 2015,” kata Ida.

Menurut Ida, perkiraan 16 Desember itu sudah mengakomodasi sengketa TUN. “Ada atau tidak ada sengketa, KPU harus menunggu sampai dengan berakhirnya sengketa TUN itu, baru kemudian dilakukan Pilkada,” kata Ida.

Pada Pilkada kali ini, gugatan tata usaha negara pemilihan difasilitasi, tak ada batasan pada tahapan mana, semua keputusan KPU bisa digugat. Pengajuan ke PT TUN hanya bisa dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota telah dilakukan.

Lamanya waktu yang dibutuhkan, hingga 64 hari, karena putusan di tingkat PTTUN bukan putusan final. Banyak usulan agar sengketa di PTTUN itu sudah yang terakhir dan final mengikat, jadi tak perlu ke MA.

“Soalnya, selama 64 hari kerja itu pula, KPU harus menunggu putusan akhir dan tak bisa melanjutkan tahapan berikutnya,” kata Ida. Semua jenis putusan KPU bisa diajukan gugatan ke TUN namun yang paling krusial adalah terkait pencalonan.

Deputi Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Veri Junaedi, mengatakan, total pengalokasian 64 hari untuk gugatan terhadap berbagai jenis keputusan KPU itu perlu dilihat lagi dan dicermati. “Harus disesuaikan dengan tahapan Pilkadanya, soalnya jangan sampai pengalokasian itu membuat tahapan pemilunya menjadi lewat waktu,” katanya.

Harus diantisipasi pula, bagaimana jika nanti ada keputusan Bawaslu yang membatalkan keputusan KPU, seperti apa penanganannya. “Siapa nanti yang akan menggugat ke PTTUN? Hal seperti ini harus terjawab,” kata Veri.

Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, jika ada putaran kedua, maka konsekuensinya akan melampaui 2015. “Artinya bisa digelar tahun 2016, ini masih menjadi bahan diskusi di Kementerian Dalam Negeri, masih dikaji apakah putaran kedua di 2016 akan memudahkan atau menyulitkan dalam hal desain serentak,” kata Husni.

Jika tak semuanya selesai di 2015, ada juga opsi bagaimana jika semua tahapan Pilkada serentak sebaiknya digelar di 2016, bukan di 2015 seperti tertuang dalam Perppu. “Saya tidak mau melampaui diskusi yang sedang berlangsung,” kata Husni ketika dimintai pendapat KPU jika Pilkada serentak digeser ke 2016.

Namun, jika ada penundaan hingga ke 2016, maka harus tertuang dalam UU. Perppu No 1/2014 nantinya jika disetuji DPR maka akan menjadi UU. “Kalau disepakati terjadi perubahan jadwal tidak di tahun 2015, maka harus revisi terhadap UU Pilkada,” kata Husni. (AMR)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Poskan Komentar

Item Reviewed: Empat Hal Penghambat Pilkada di 2015 Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM