728x90 AdSpace

Latest News
Jumat, 19 Desember 2014

Dukungan Pilkada Langsung Makin Meluas


Dukungan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1/2014 agar disetujui DPR makin meluas setelah Golkar pimpinan Aburizal Bakrie menyatakan akan menolak Perppu tersebut. Koalisi LSM dengan bendera Jaringan Dukung Pilkada Langsung kembali mengajak masyarakat menyadari bahayanya jika Perppu Pilkada tersebut ditolak DPR.

Deputi Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Veri Junaedi, dalam diskusi #DukungPilkadaLangsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (9/12), mengatakan, mestinya DPR harus memikirkan proses demokrasi harus berjalan hingga daerah. DPR diharapkan bisa menerima Perppu tersebut.

“Kalau Perppu tidak diterima, maka akan terjadi kekosongan hukum. Akan ada penunjukan penjabat kepala daerah,” kata Veri. Sepanjang kekosongan hukum itu belum terisi, maka penjabat kepala daerah tetap akan bertugas dan itu keuntungan bagi pemerintahan Jokowi.

“Maka tidak ada kepastian masa jabatan dan pembangunan di daerah tidak akan berjalan. Karena itu, pilihannya adalah DPR harus menyetujui Perppu dan mengesahkan pilkada langsung,” kata Veri. Ketika Perppu diterima, maka persiapan KPU dan Bawaslu tidak sia-sia.

Jaringan Dukung Pilkada Langsung juga menuntut Presiden Joko Widodo untuk menepati janji kampanyenya mendukung pilkada langsung dengan langkah konkrit. “Memastikan UU pengganti Perppu yang disepakati pemerintah dan DPR untuk mengatur Pilkada Langsung,” kata Veri.

Mereka juga menyerukan seluruh fraksi di DPR untuk menerima Perppu. “Parpol yang tak tidak mendukung Pilkada Langsung tidak layak dipilih pada pemilu berikutnya karena telah mengkhianati kedaulatan rakyat,” kata Bahrain, Direktur Advokasi YLBHI.

Deputi Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan untuk Pemilih (JPPR), Masykurudin Hafidz, menyerukan agar parlemen menghentikan politik tawar menawar di parlemen dengan menggunakan isu strategis seperti Pilkada. “Kita memberikan pesan kepada parpol untuk menghentikan politik tawar menawar, demi kepentingan lebih besar lagi,” katanya.

Walau mendukung Perppu Pilkada Langsung, namun juga disadari masih banyak kekurangan dalam Perppu, karena itu ke depannya harus ada perbaikan. “Kami juga menuntut penyempurnaan pengaturan pilkada langsung dalam UU pengganti Perppu No 1/2014,” kata Masykurudin.

Direktur Indonesia Parliamentary Center (IPC), Sulastio, mengatakan, anggota DPR harus mempertimbangkan betul keputusannya. Jangan sampai membuat keputusan yang melukai amanat rakyat.

Mereka harus sadar bahwa mereka juga dipilih secara langsung oleh rakyat. “Momentum reses Desember ini harus mereka pergunakan maksimal, untuk memastikan pilkada langsung adalah aspirasi publik,” kata Sulastio. (AMR)

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Poskan Komentar

Item Reviewed: Dukungan Pilkada Langsung Makin Meluas Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM