728x90 AdSpace

Latest News
Senin, 10 November 2014

Pilkada Serentak: Uji Publik Harus Libatkan Publik


Sesuai namanya, uji publik, yang merupakan sistem baru dalam penjaringan bakal calon kepala daerah di Indonesia, harus benar-benar mengakomodasi partisipasi publik untuk menilai rekam jejak bakal calon. Jangan sampai, uji publik hanya dikuasai elit panitia lokal yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, di Jakarta, Jumat (7/11), mengatakan, konsep uji publik ini benar-benar bergantung pada KPU dalam menurunkan aturan teknis dalam bentuk Peraturan KPU. Hal itu terjadi karena di Peraturan Pemeringah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, tidak mengatur secara detail.

“Uji publik ini bisa hanya seperti debat kandidat. Secara metodologi tak akan mampu menguak visi misi dan rekam jejak seseorang. Kalau tak bisa menetapkan standar yang baik, bisa bermasalah,” kata Titi. Namun, bukan berarti uji publik ide yang buruk.

Uji publik tetap bisa diharapkan efektif menjaring calon yang kredibel. “Ini tantangan bagi KPU bagaimana uji publik bisa jadi sarana pendidikan politik, bisa menggali maksimal bakal calon, bisa diakses secara mudah masyarakat, dan terbuka untuk umum,” kata Titi.

Dalam Perppu, uji publik tidak menjawab peran publik di mana. Karena itu, KPU harus bisa membuat peraturan teknis yang benar-benar bisa menjadikan uji publik sebagai ajang publik dalam menilai kompetensi seorang bakal calon.

Komisoner KPU, Hadar N Gumay, mengatakan, soal uji publik ini memang mengemuka dalam pertemuan koordinasi antara KPU dengan Kementerian Dalam Negeri. “Masih ada persoalan teknis bagaimana uji publik itu digelar, kami masih berkoordinasi dengan para pihak,” kata Hadar.
Komisioner KPU lainnya, Juri Ardiantoro, mengatakan, uji publik ini seperti kontes kecantikan. Sejauh ini, Perppu tidak membatasi siapa yang boleh mendaftar sebagai bakal calon. Perppu baru membuat syarat pendaftaran yang detail untuk pendaftaran calon.
“Nanti parpol ketika sudah masuk masa pencalonan harus memutuskan satu orang calon,” kata Juri. Parpol memang boleh mengajukan beberapa bakal calon untuk masuk dalam uji publik. Bahkan perseorangan pun dalam Perppu tak ada larangan untuk ikut.
Sebanyak 204 daerah akan menggelar pilkada secara serentak pada 2015. Mereka terdiri dari delapan provinsi, 170 kabupaten dan 26 kota.

Pendanaan Pilkada
Hadar mengatakan, KPU masih berusaha bisa berkoordinasi intensif terkait Pilkada 2015 dengan Menteri Dalam Negeri. “Masih dicari waktu untuk ketemu (langsung) Pak Menteri,” kata Hadar.

Kekhawatiran KPU hingga kini adalah terkait pendanaan Pilkada. Dalam Perppu disebutkan, pendanaan Pilkada 2015 masih ditanggung APBD tiap daerah. “Kami dengar ada daerah yang sudah menarik (mambatalkan) dana Pilkada karena waktu itu sempat isunya Pilkada tidak langsung,” kata Hadar.

Lewat Kemendagri, KPU berharap Pemda yang akan menggelar Pilkada benar-benar menganggarkannya dalam APBD. Untuk detail mata anggaran, memang KPU daerah lah yang memahaminya, baru kemudian dari KPU daerah diusulkan kepada Pemda setempat.

“Dalam menghitung bujet harus disesuaikan, karena ada hal-hal baru, bagaimana patokannya, misal soal honor,” kata Hadar.

Namun, timbul persoalan karena hingga kini belum ada standar teknis, misal berapa standar honor panitia uji publik. “Hal-hal seperti ini yang mengakibatkan KPU daerah belum bisa membuat proposal baru karena PKPU nya saja belum ada,” kata Hadar.

Karena itu, proposal yang sudah diajukan KPU daerah kepada Pemda adalah proposal dengan sistem Pilkada yang lama. “Yang sudah siap itu proposal model lama, itu yang harus disesuaikan, padahal PKPU belum ada,” kata Hadar.

Karena berbagai persoalan tersebut, kemungkinan waktu pemungutan suara Pilkada 2015 molor. “Mungkin tak bisa September, bisa jadi ke November. Sulit kalau September karena tahapan sekarang lebih panjang,” kata Hadar.

Anggota Badan Pengawas Pemilu, Nasrullah, mengatakan, masing-masing daerah wajib memastikan anggaran tersedia untuk Pilkada 2015. “Anggarannya harus dipastikan diketok, kalau enggak diketok enggak ada Pilkada,” kata Nasrullah.

Kepada daerah, Narullah berpesan agar memastikan kebutuhan KPU, Bawaslu, dan pihak lain misalnya Kepolisian , agar masuk dalam anggaran. “Memang perlu supervisi dan koordinasi dengan daerah untuk memastikan masing-masing daerah siapkan anggaran,” kata Nasrullah.

Kemendagri telah meminta kepala daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah pada 2015 untuk memasukkan anggaran pilkada dalam APBD 2015. Penganggaran dilakukan dengan koordinasi KPU daerah.

“Kami memberitahu kepada para kepala daerah supaya menganggarkan APBD 2015 pilkada langsung tapi serentak. Ada 204 daerah,” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan.

KPU diharapkan menginstruksikan kepada jajarannya di daerah yang akan melangsungkan pilkada 2015 untuk berkoordinasi dengan pemda. KPU harus mengusulkan kepada pemda terkait dana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pilkada. (AMR)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Posting Komentar

Item Reviewed: Pilkada Serentak: Uji Publik Harus Libatkan Publik Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM