728x90 AdSpace

Latest News
Senin, 10 November 2014

Perppu Pilkada : Uji Publik Harus Segera Diperjelas


Komisi Pemilihan Umum telah mengagendakan pertemuan dengan berbagai pihak pada pekan depan untuk memperjelas berbagai persoalan terkait Pemilihan Kepala Daerah serentak pada 2015 nanti. Salah satu yang perlu diperjelas adalah bagaimana mekanisme uji publik harus dijalankan Komisi Pemilihan Umum, juga bagaimana mekanisme penyelesaian sengketanya.

Pertemuan ini perlu segera dilakukan karena masih banyak detail terkait Pilkada yang belum jelas, meskipun sudah ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Komisioner KPU, Juri Ardiantoro, di Jakarta, Selasa (3/11), mengatakan, banyak persoalan Pilkada yang bersentuhan dengan institusi lain sehingga perlu diperjelas. “Minggu depan pertemuan dengan institusi yang terkait Pilkada,” katanya.
Pertemuan yang mendesak terutama dengan Kementerian Dalam Negeri terkait berbagai persoalan substansi yang belum jelas, misal soal mekanisme uji publik. “Kalau terkait Kementerian Keuangan terkait prosedur penganggaran, sedangkan dengan Mahkamah Konstitusi soal sengketa hasil,” kata Juri.
Pada sistem Pilkada kali ini, sebelum dibuka pendaftaran calon, harus digelar pendaftaran bakal calon. Tiga kemudian setelahnya, perlu digelar uji publik yang anggota pengujinya berasal dari dua orang tokoh masyarakat, dua orang akademisi, dan satu orang dari KPU.
“Uji publik ini seperti kontes kecantikan, nanti parpol ketika sudah masuk masa pencalonan harus memutuskan satu orang calon,” kata Juri. Parpol boleh mengajukan beberapa bakal calon untuk masuk dalam uji publik. Bahkan perseorangan pun dalam Perppu tak ada larangan untuk ikut.
Komisioner KPU, Ida Budhiati, mengatakan, konsep uji publik dalam tahapan pencalonan kepala daerah pada sistem Pilkada kali ini, dirasa masih membingungkan. KPU sendiri masih belum bisa memastikan, bagaimana nantinya teknis pelaksanaan uji publik untuk bakal calon kepala daerah.

“Uji publik ini sesuatu yang baru yang diamanatkan dalam Perppu. Uji publik wajib digelar sebagai salah satu syarat pencalonan,” kata Ida.

Ida menekankan, ada dua terminologi yang berbeda yang diperkenalkan, yaitu pendaftaran bakal calon dan pendaftaran calon. Pada saat pendaftaran bakal calon inilah maka peserta harus mengikuti uji publik.

Di dalam Perppu disebutkan, uji publik adalah pengujian kompetensi dan integritas yang dilaksanakan secara terbuka oleh panitia yang bersifat mandiri yang dibentuk KPU, yang hasilnya tidak menggugurkan calon.

Tahapan penyelenggaraan Pilkada dimulai dengan mengumumkan masa pendaftaran bakal calon bagi yang berminat, yang diusulkan partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan. “Tak ada batasan pasti dalam pendaftaran bakal calon, semua boleh mendaftar,” kata Ida.

Pendaftaran bakal calon ini dilaksanakan enam bulan sebelum pembukaan pendaftaran calon. Karena itu, pendaftaran bakal calon ini termasuk merepotkan karena rentang waktunya begitu lama, sementera waktu yang tersedia sudah mepet.

Parpol boleh mengajukan bakal calon lebih dari satu pada tahapan ini. “Nah, warga negara yang mendaftar sebagai bakal calon inlah yang akan mengikuti uji publik, yang dilaksanakan paling lambat tiga bulan sebelum pendaftaran calon,” kata Ida.

Setelah mengikuti uji publik, bakal calon akan menerima surat keterangan telah mengikuti uji publik dari panitia. “Yang menjadi pertanyaan kami, produk surat keterangan ini dalam bentuk apa, masih belum jelas,” kata Ida.

KPU juga belum bisa memastikan, apakah semangat uji publik ini untuk melimpahkan kewenangan seleksi kepada KPU, ataukah untuk memberi kesempatan masyarakat untuk menilai melalui anggota uji publik. “Kami juga belum tahu pasti, apakah uji publik memiliki kewenangan untuk menilai seorang bakal calon apa tidak,” kata Ida.

Jika bisa sampai menilai, maka dalam surat keterangan bisa disebutkan hasil penilaian yang diberikan kepada parpol pengusung atau kepada individu. Lalu, bagaimana jika seorang bakal calon yang tak lolos uji publik merasa tidak terima dan ingin mengajukan sengketa?

“Kami belum bisa memastikan nanti akan seperti apa, kami masih perlu berkonsultasi kepada pembuat Perppu ini dalam hal ini pemerintah,” kata Ida. Namun, Ida belum bisa memastikan kapan KPU bisa bertemu dengan pemerintah membahas isi Perppu secara substansial. (AMR)

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Poskan Komentar

Item Reviewed: Perppu Pilkada : Uji Publik Harus Segera Diperjelas Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM