728x90 AdSpace

Latest News
Jumat, 14 November 2014

Jaringan Pita Lebar Penopang E-Government

Proyek pita lebar atau broadband sudah diharapkan semua pihak bisa menjadi tulang punggung pelaksanaan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik atau e-government. Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan proyek tersebut selesai 2019.

Demikian disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, dalam jumpa pers Dialog Nasional yang digelar Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta, Rabu (12/11). “Kita sudah punya broadband plan Indonesia, membutuhkan dana hingga Rp 300 triliun hingga 2019,” katanya.

Dalam rencana pita lebar Indonesia, sudah ada target-target yang dicapai antar kementerian, jadi bukan hanya Kominfo. “Tapi itu betul-betul baru fokus pada broadband-nya saja,” kata Rudiantara.

Terkait sampai tingkat mana broadband akan dikerjakan pemerintah, apakah hingga kabupaten/kota atakah hingga pelosok desa, apakah akan bekerjasama dengan industri telekomunikasi atau tidak, Rudiantara belum bisa menjawab pasti. “Siapa yang melaksanakan? Tentu kita tawarkan ke operator saat ini karena masing-masing operator punya rencana bangun broadband,” kata Rudiantara.

Apabila secara finansial memugnkinkan, maka tentu operator bisa melakukan itu sampai level desa sekalipun. “Saya tidak bisa bicara detail karena harus bicara ke masing-masing operator juga,” kata Rudiantara.
Kota Pekalongan dalam acara itu menjadi salah satu contoh pemerintahan yang sudah menggunakan e-governemnt, dengan memanfaatkan pita lebar. Namun, pita lebar dibangun atas inisiatif Kota Pekalongan sendiri, bukan dari proyek pemerintah pusat.
Kota Pekalongan nekad membangun jaringan fiber optik inisiatif sendiri dan dikerjakan sendiri, bukan dari perusahaan telekomunikasi. Cara seperti itu ternyata jauh lebih murah dibanding diserahkan ke perusahaan telekomunikasi.
Walikota Pekalongan, M Basyir Ahmad, memaparkan bagiamana Pekalongan mulai menerapkan e-government tahap demi tahap. Langkah untuk menerapkan TI dimulai dari unit kecil yang dianggap tak akan mampu menjalankannya, yaitu Satpol PP.
Misal, soal migrasi ke sistem operasi komputer open source, dimulai dari Satpol PP bisa atau tidak. “Ternyata bisa. Satpol PP saja bisa, apalagi unit lainnya. Akhirnya kami ada penghematannya hingga 32 miliar dari sistem operasi saja,” kata Basyir.
Dari cara seperti itu Basyir yakin, pihaknya mampu membuat sistem TI yang bagus. “Saya berusaha integrasi, menggabungkan data. Tanggal 20 Oktober lalu kami sudah buat paperless office, yang Insya Allah di Januari 2015 kami tidak ada lagi surat-suratan dengan kertas,” katanya.
Pekalongan dalam melangkah ke e-governemt didampingi BPPT. Ada dua gelombang yang dikerjakan. Gelombang pertama, sepakat bersama untuk pindah ke pelayanan e-government. “Kemudian kita membuat pilar e-government, bagaimana kebijakannya, perkuat kelembagaannya,” kata Basyir.
Pekalongan memiliki Komisi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. “Dengan cara ini penghematan luar biasa. Lalu kita buat orang melek TIK. Kemudian bagaimana membuat infrastruktur, kita buat TIK sampai dengan RW,” kata Basyir.
Kepala Peneliti e-Goverment and IT Governance Research dan Ketua Progam Studi S-1 Sistem Informasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Tony Dwi Susanto, mengatakan, broadband akan menjadi “jalan tol” untuk berbagai keperluan e-government. “Karena itu, memang broadband ini diperlukan dan akan menjadi tulang pungung,” katanya.
Tony mengistilahkan, broadband adalah jalan tpl, aplikasi dalam e-government itu seperti truknya jenis apa saja, kemudian sumber daya manusia itu seperti sopirnya, bisa menyetir kendaraan jenis apa saja. “Lalu tata kelolaanya itu seperti rambu-rambunya, kemudian yang akan diangkut itu informasinya,” kata Tony.
Tony mengkritisi, penggunaan teknologi informasi dalam e-government masih sebatas pada indikator pengadaan fisik. “Berapa server yang mereka punya, berapa lebar pitanya (bandwidth),” katanya.
Banyak pemda yang berorientasi pada pembangunan fisik semata, berdasarkan perspektif kepala daerahnya. “Kami mengerti karena memang mereka parameternya pencapian penghargaan, berapa anggaran yang dipotong, tapi belum ada keberhasilan e-government yang diukur dari pengguna e-government oleh masyarakat,” kata Tony.
Padahal teknologi informasi itu hanya sekadar alat, tetap yang selama ini utamanya pelayanannya. Jadi ukuran nomor satunya harusnya pelayanan itu tercapai apa tidak. Tony mengusulkan, salah satu yang diukur untuk kesuksesan e-government adalah jumlah pemakainya.
“Kemudian ada indikator kepuasan, harusnya masuk rencana pembangunan jangka menengah daerah, di dokumen indikator itu harusnya targetnya muncul. Misal di Surabaya, berapa jumlah layanan yang sudah dionlinekan, di RPJMD setiap tahun ada lima aplikasi, jadi lima tahun ada 25 aplikasi,” kata Tony. (AMR)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

1 comments:

  1. Saya tertarik dengan tulisan anda mengenai Teknologi. Teknologi merupakan suatu ilmu yang sedang berkembang di zaman yang sudah maju sekarang ini. Saya memiliki beberapa tulisan sejenis mengenai Teknologi yang dapat dilihat di www.ejournal.gunadarma.ac.id

    BalasHapus

Item Reviewed: Jaringan Pita Lebar Penopang E-Government Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM