728x90 AdSpace

Latest News
Senin, 10 November 2014

E-voting : Lima Unsur Kesiapan Hampir Terpenuhi

Lima unsur untuk bisa melaksanakan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam sebuah pemilihan kepala daerah atau pemilu nasional, sebenarnya sudah hampir terpenuhi. Satu hal yang masih menjadi ganjalan saat ini justru berasal dari kesiapan elit politik dalam memahami cara kerja e-voting.

Direktur Program Sistem Pemilu Elektronik Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Andrari Grahitandaru, di Jakarta, Minggu (9/11), menjawab kesanksian banyak pihak terkait kemungkinan diterapkannya e-voting dalam Pilkada. Sebelum diakomodasi dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1/2014, Mahkamah Konstitusi telah membolehkan e-voting asalkan memenuhi asas langsung umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil.

MK juga menyebutkan ada lima prasyarat untuk melaksanakan e-voting. “Ada kesiapan kumulatif terdiri dari lima unsur yaitu kesiapan teknologi, pembiayaan, penyelenggara, legalitas, dan masyarakat,” kata Andrari.

Dari kelima prasyarat tersebut, yang paling sulit didapatkan adalah kesiapan masyarakat terutama dari peserta pemilu, lebih utama lagi elit politik di partai. Kesan ini juga dirasakan baik dari Komisi Pemilihan Umum maupun BPPT.

Andrari menolak berbagai persepsi yang seolah menyatakan BPPT tidak siap secara teknologi dan keamanannya. “Dari sisi teknologi, BPPT sudah mengakomodasi seluruh persyaratan hukum yang diminta MK, sudah diwujudkan dalam perangkat e-voting yang saat ini kami implementasikan dalam Pemilihan Kepala Desa,” katanya.

Saat ini secara legalitas baru memungkinkan diterapkan di tingkat Pilkades, itu pun tiap daerah harus memiliki peraturan e-voting terlebih dulu. “Usaha untuk membuat e-voting untuk digunakan dalam satu uji petik Pilkada itu harus membutuhkan Peraturan KPU yang sampai saat ini masih kami tunggu,” kata Andrari.

Bagi BPPT, tak masalah jika hanya diimplementasikan dalam Pilkades. “Tdak apa-apa karena di Indonesia jumlah desa mencapai 80.000 yang potensi konfliknya sangat luar biasa. Ada beberapa kabupaten yang tak sanggup melaksanakan Pilkades secara manual,” kata Andrari.

Kesiapan masyarakat pemilih sudah bisa dibuktikan dalam beberapa kali e-voting Pilkades. “Warga menyatakan e-voting itu mudah karena hanya dua kali menyentuh, yaitu saat memilih dan mengkonfirmasi pilihan. Dia tak harus kenal komputer, karena cukup hanya mengenal gambar,” kata Andrari.

Praktik yang baik dalam e-voting yang berkelanjutan hingga kini bisa ditemui di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Andrari mengatakan, Musi Rawas bisa menjadi contoh bahwa e-voting bisa diterapkan di pelosok desa yang dulu sempat dikenal sebagai daerah terbelakang di Indonesia.

“Bahwa masyarakat yang gagap teknologi tak bisa e-voting itu tak terbukti,” kata Andrari. BPPT juga membantah anggapan bahwa e-voting memerlukan kesiapan infrastruktur yang khusus, mulai dari internet dan listrik.

“Evoting tak perlu menggunakan listrik PLN, karena menggunakan aki. Jadi tak ada masalah untuk di gunung-gunung, seperti yang pernah dilaksanakan di pilkades,” kata Andrari. Terkait infrastruktur jaringan, hal itu juga bukan permintaah mutlak karena e-voting disarankan justru dilakukan secara luring (offline), tak terhubung dengan jaringan apapun ketika pemungutan suara berlangsung.

Teknologi e-voting tak hanya saat pemungutan suara, tapi juga meliputi penghitungan, pengiriman, tabulasi, penayangan, dan menghasilkan jejak audit.
Jejak audit yang dihasilkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemilu.

Karena itu, Andrari menolak jika bagian yang belum siap adalah pada sisi teknologi dan masyarakatnya. Andrari sependapat dengan Komisi Pemilihan Umum, bahwa segmen yang paling tidak siap adalah pada elit politiknya.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Musi Rawas, Rudi Irawan Ishak, mengatakan, di akhir 2014 ini pihaknya akan menggelar 102 pilkades e-voting. E-voting di Musi Rawas lahir dari pencarian solusi sistem pemilu yang bisa mengurangi kekisruhan yang selalu terjadi pada Pilkades.

“Setiap Pilkades selalu saja terjadi keributan, hingga berujung bentrok. Panitia yang biasanya paling mudah dijadikan sasaran kesalahan, dengan e-voting ini hal seperti itu bisa terjadi lagi,” kata Rudi. Beberapa desa telah menggelar e-voting, dan bahkan dua desa menghasilkan perolehan suara yang hanya berselisih empat dan lima suara untuk pemenang pertama dan kedua.

“Kalau situasi ini terjadi pada pemilu manual, pasti kisruh lagi karena selisih suaranya sedikit. Dengan e-voting, usai mendengar pengumuman hasil yang langsung bisa diketahui setelah TPS tutup, mereka tertib pulang ke rumah masing-masing, tak ada penolakan,” kata Rudi.

Komisioner KPU, Hadar N Gumay, mengatakan, kondisi masyarakat kita sangat beragam. Untuk memastikan sistem siap digunakan, maka perlu pengujian yang luas dan komperehensif. Tak bisa hanya berlandaskan pada satu kasus di Musi Rawas.
.
“Di satu tempat kecil bisa berhasil, di tempat lain belum tentu,” kata Hadar. Saat ini yang perlu didapatkan KPU adalah adanya kepercayaan dari peserta pilkada atau pemilu. Agar kepercayaan terhadap e-voting tercipta, KPU nantinya harus bisa menjawab berbagai pertanyaan terkait e-voting. Akan banyak yang mempertanyakan kalau tak bisa menjawab, dan nantinya bisa dianggap gagal.

“Di Jerman, MK mereka memutuskan untuk tidak lagi meneruskan e-voting karena di konstitusi menyebutkan warga harus mengerti sistem pemilu dan ternyata banyak yang tak mengerti,” kata Hadar. Tak semua negara maju akhirnya memilih e-voting, bahkan mereka memutuskan untuk menghentukan e-voting karena persoalan kepercayaan. (Amir Sodikin)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Poskan Komentar

Item Reviewed: E-voting : Lima Unsur Kesiapan Hampir Terpenuhi Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM