728x90 AdSpace

Latest News
Senin, 10 November 2014

E-Voting Bisa Pangkas Rekap Berjenjang

*Tim kajian sedang dibentuk


Pemungutan suara secara elektronik atau e-voting, diyakini akan lebih efisien dibanding model pemungutan secara manual. Salah satu yang akan terselesaikan adalah rumitnya persoalan rekapitulasi berjenjang yang selama ini menjadi sumber persoalan dan kekacauan pada sistem pemilu manual.

Demikian disampaikan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Nasrullah, dalam diskusi yang digelar Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) di Kantor Komisi Pemilian Umum, Jakarta, Jumat (7/11). Hadir sebagai pembicara lain adalah Komisioner KPU Hadar N Gumay, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, dan pemantau pemilu Anastasia S Wibawa.

Nasrullah mengatakan, setiap kali penyelenggaraan pemilu pasti berujung sengketa dan ketidakpercayaan peserta pemilu. Di sisi lain, pemilu kita sudah dikenal mahal, salah satu penyebabnya faktor logistik.

Banyak persoalan teknis yang menyelimuti penyelenggaraan pemilu kita. “Kesimpulannya memang kita butuh pemilu yang lebih efisien dan efektif prosesnya, tidak terlalu banyak jenjangnya. Kita juga butuh pemilu yang tingkat akurasinya tinggi,” kata Nasrullah.

E-voting salah satu tawaran. Namun, karena masih sangat baru di Indonesia, ide ini harus diriset mendalam, tak hanya dikerjakan KPU saja tapi juga melibatkan semua pihak termasuk Bawaslu dan para pemangku kepentingan lainnya.

Tantangan terbesar e-voting adalah bagaimana membuktikan cara ini lebih murah. Namun, Nasrullah meyakini manfaat pasti dari e-voting yaitu hilangnya sistem rekapitulasi berjenjang terutama di tingkat desa dan kecamatan, yang selama ini dianggap titik rawan jual beli suara.

“Kalau e-voting bisa menjamin relatif lebih murah, efektif dan efisien kenapa tidak?” kata Nasrullah. Hanya saja, harus realistis bahwa e-voting mungkin belum bisa diterapkan pada semua daerah yang akan menggelar Pilkada 2015 nanti.

“Jangan sampai memaksakan e-voting , tapi mungkin bisa dibentuk pola asimetris, yaitu tak semua daerah menggelar e-voting, hanya daerah yang mampu dan siap yang akan menerapkan e-voting,” kata Nasrullah.

Tim e-voting dibentuk
Komisioner KPU, Hadar N Gumay, mengatakan, tim kajian e-voting pasti akan dibentuk KPU. “Bulan ini kita mulai bentuk. Belum tau orang-orangnya, paling tidak mewakili berbagai kalangan. Misalnya perwakilan universitas yang punya jurusan teknologi informasi yang baik, juga lembaga penelitian seperti LIPI dan BPPT, ahli pemilu, Bawaslu, dan Komnas HAM,” kata Hadar.

Dibutuhkan waktu yang tak singkat untuk melengkapi kajian. “Negara-negara yang tak sebesar Indonesia saja punya persiapan sampai belasan tahun. Filipina saja puluhan tahun menyiapkannya,” kata Hadar.

Sebetulnya dengan Perppu yang ada KPU sudah punya otoritas mengaturnya. “Ya memang ada benturan sana-sini misalnya di dalam Perppu dikatakan kita bisa menggunakan e-voting tapi tak ada pasal yang detail,” kata Hadar.

Hadar mengakui, sikap KPU tergolong konservatif untuk masalah e-voting ini. “Kita cuma ingin memastikan ini bisa berhasil. Roadmap-nya mungkin panjang, makanya tim untuk studi kelayakan jadi sangat penting. Kita liat hasilnya seperti apa, baru kita bisa pastikan tahapan dan modelnya seperti apa,” kata Hadar.

Bagian dari solusi
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan, sebelum e-voting diberlakukan, mendesak untuk segera diselesaikan adalah pemutakhiran data pemilih. Salah satu syarat e-voting adalah ketika data pemilih sudah tersusun baik dan akurat.

Titi berharap, e-voting bisa menjadi jalan penyelesaian masalah penyelenggaraan pemilu di Indonesia, bukan justru menjadi bagian persoalan. “Mulai dari persoalan pemilih yang besar, surat suara yang mahal, distribusi logistik yang rumit, dan bisa meminimalkan kecurangan penghitungan suara,” katanya.

Pemantau pemilu, Anastasia S Wibowo, mengatakan, hingga kini belum ada standar yang sama di dunia terkait e-voting yang ideal. Adanya hanya praktik-praktik yang baik di beberapa negara. “Tak ada sistem e-voting yang ideal dan sempurna di dunia ini,” katanya.

Anastasia mengingatkan, semua e-voting tidak bebas dari masalah dan risiko yang harus dipertimbangkan. Tantangan e-voting cukup besar dan tidak semata hanya terait kompleksitas teknologi. “Tanpa perencanaan dan desain yang cermat, pengenalan e-voting justru dapat merusak kepercayaan pada seluruh proses pemilu,” katanya. (AMR)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Poskan Komentar

Item Reviewed: E-Voting Bisa Pangkas Rekap Berjenjang Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM