728x90 AdSpace

Latest News
Senin, 10 November 2014

DPR Tandingan Harus Bubarkan Diri


Mayoritas publik sebesar 61,20 persen menginginkan pimpinan DPR tandingan bentukan Koalisi Indonesia Hebat sebaiknya membubarkan diri. Pembentukan DPR tandingan justru dianggap kontraproduktif dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Demikian hasil temuan survei Lingkaran Survei Indonesia – Denny JA yang dipublikasikan di Jakarta, Kamis (6/11). Survei dilakukan melalui quick poll yang digelar 3-4 November 2014, menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden. Survei dilaksanakan di 33 provinsi, dengan margin of error sebesar plus minus 2,9 persen.

Peneliti LSI Denny JA, Dewi Arum, mengatakan, hanya 22,95 persen membenarkan adanya pimpinan DPR tandingan, dan sebanyak 15,85 persen menjawab tidak tahu atau tidak jawab. “Karena itu, jika mengikuti suara dari publik, maka sebaiknya pimpinan DPR tandingan ini membubarkan diri,” kata Dewi.

Namun demikian, publik juga tampak dewasa menyikapi konflik ini. Sebanyak 61,71 persen menginginkan DPR yang dikuasai Koalisi Merah Putih juga mengakomodasi partai dari KIH untuk diajak bersama dalam memimpin DPR.

“Usulan agar KMP mengakomodasi KIH dalam alat kelengkapan DPR ini dianggap win-win solution uang menguntungkan semua pihak,” kata Dewi. Suara publik ini merata baik di pedesaan maupun perkotaan, baik laki-laki maupun perempuan, berpendidikan tinggi maupun rendah, dan di kalangan wong cilik hingga kelas menengah atas.

Publik yang berpendidikan tinggi, tingkat ekonomi menengah atas, dan laki-laki, ternyata lebih tinggi keinginannya agar DPR tandingan ini membubarkan diri. “Mereka ini berasal dari kalangan yang selaman ini mendapat akses informasi lebih banyak dibanding yang lainnya,” kata Dewi.

Lebih jauh lagi, aspirasi agar KIH membubarkan DPR tandingan ini bahkan berasal dari konstituen partai-partai KIH juga, selain pastinya juga menjadi aspirasi arus utama pada publik pendukung KMP. “Misalnya, sebesar 53,66 persen pemilih PDI-P tidak mendukung DPR tandingan,” kata Dewi.

Untuk pemilih PKB, yang meninginkan DPR tandingan dibubarkan mencapai 60,40 persen, pemilih Hanura sebesar 60,68 persen, pemilih PPP sebanyak 58,07 persen, dan pemilih Nasdem sebesar 64,10 persen. “Hanya di bawah 35 persen pemilih partai yang tergabung dalam KIH menginginkan DPR tandingan dipertahankan,” kata Dewi.

Dari hasil survei terungkap, ada tiga alasan mengapa publik menghendaki DPR tandingan membubarkan diri. Pertama, sebesar 63,15 persen menyatakan terbentuknya DPR tandingan adalah preseden buruk dalam demokrasi.
“Yang kedua, 50,80 persen publik menilai kekalahan beruntun KIH di DPR merupakan kesalahan strategi koalisi Jokowi sendiri yang terlambat memperluas dukungan partai,” kata Dewi. Ketiga, sebesar 51,44 persen menilai DPR tandingan hanya akan mengganggu jalannya pemerintahan Jokowi.

Walau hasil survei tak menyenangkan kubu KIH, namun ada bagian pendapat publik yang menunjukkan tingkat kedewasaan publik yaitu 61,71 persen setuju KIH diberikan posisi dalam alat kelengkapan DPR. Alasannya, kemenangan legislatif adalah kemenangan kolektif partai, KIH akan menjadi pengontrol dan penyeimbang parlemen, dan sebagai solusi kompromi untuk menyelesaikan persoalan DPR tandingan.

“Publik juga berharap DPR harus secepatnya bekerja, mencapai 71 persen,” kata Dewi. Angka ini sangat meyakinkan untuk memacu DPR agar tak larut dalam perselisihan antar kelompok. “Kesimpulannya, DPR tandingan harus membubarkan diri, dan KMP harus mengakomodasi KIH untuk ikut menjadi pimpinan beberapa komisi,” kata Dewi. (AMR)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Poskan Komentar

Item Reviewed: DPR Tandingan Harus Bubarkan Diri Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM